POROSBEKASI.COM – Akta Van Dading atau akta perdamaian antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy pada 2022 kembali disorot.
Persoalan utamanya adalah dugaan penghapusan hak tagih BUMD senilai Rp11,89 miliar, meski sebelumnya terdapat putusan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan kewajiban mitra Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut.
Ketua Umum Lembaga Investigasi Anggaran Publik (LINAP), Baskoro, menilai penerbitan akta perdamaian itu perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Terlebih, terdapat dugaan bahwa keputusan tersebut mengesampingkan hak ekonomi BUMD yang telah memiliki dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Dalam dokumen analisis yuridis yang menjadi bahan telaah LINAP, proses perdamaian pada 2022 dinilai menyisakan sejumlah pertanyaan mendasar, terutama mengenai alasan BUMD bersedia menyelesaikan sengketa melalui perdamaian ketika telah memiliki dasar hukum untuk menagih kewajiban mitranya.
Putusan MA dan Hak Tagih BUMD Dipertanyakan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian LINAP adalah hubungan antara putusan MA dengan Akta Dading 2022.
Berdasarkan dokumen analisis tersebut, putusan MA sebelumnya telah menguatkan hak tagih BUMD terhadap mitra KSO.
Namun, hak ekonomi yang menjadi dasar penagihan itu kemudian menjadi bagian dari kesepakatan perdamaian dengan Foster Oil & Energy.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum dan pertimbangan bisnis yang digunakan manajemen PT Migas Kota Bekasi ketika menyetujui perdamaian.
Mengapa hak tagih yang telah memiliki landasan putusan pengadilan justru diselesaikan melalui kesepakatan damai? Siapa yang mengambil keputusan? Apakah terdapat kajian hukum dan perhitungan ekonomi yang memastikan kesepakatan tersebut tidak merugikan perusahaan daerah?
Pertanyaan tersebut dinilai penting karena akta perdamaian tidak semestinya hanya dilihat sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Apabila kesepakatan itu mengakibatkan hilangnya hak ekonomi BUMD, proses pengambilan keputusannya juga harus dipertanggungjawabkan.
Potensi Kerugian Rp11,89 Miliar Belum Termasuk Bunga dan Denda
Dokumen analisis yang ditelaah LINAP memperkirakan potensi kerugian langsung akibat pembatalan hak tagih tersebut mencapai Rp11,89 miliar. Nilai itu belum memperhitungkan potensi bunga dan denda.
Besaran tersebut menjadi persoalan serius karena hak tagih merupakan bagian dari aset ekonomi perusahaan daerah.
Hilangnya potensi penerimaan itu dapat berdampak terhadap kemampuan BUMD dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
Baskoro menegaskan, proses perdamaian tersebut harus dibuka secara transparan agar tidak menjadi celah untuk menghilangkan hak ekonomi daerah.
“Akta perdamaian tidak boleh menjadi tameng untuk menghilangkan hak ekonomi daerah,” tegas Baskoro, Rabu (11/11/2026).
Menurut LINAP, perlu dipastikan apakah kesepakatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi BUMD atau justru menghilangkan potensi penerimaan yang sebelumnya dapat ditagih berdasarkan putusan pengadilan.
LINAP Minta Kejagung Periksa Tri Adhianto sebagai KPM
Selain substansi Akta Dading, LINAP juga menyoroti peran Tri Adhianto yang ketika proses penandatanganan akta berlangsung pada 2022 menjabat sebagai kepala daerah sekaligus Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas Kota Bekasi.
Posisi KPM menjadi penting untuk ditelusuri karena berkaitan dengan kewenangan pemilik modal dalam menentukan arah kebijakan strategis BUMD.
Karena itu, proses persetujuan terhadap kesepakatan yang berdampak pada hak tagih miliaran rupiah perlu diperiksa, termasuk sejauh mana keterlibatan KPM dalam pengambilan keputusan.
Dokumen analisis yuridis tersebut merekomendasikan Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa peran KPM.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengungkap dasar hukum, batas kewenangan, serta pertimbangan bisnis yang melatarbelakangi persetujuan Akta Dading.
Baskoro juga meminta penelusuran tidak hanya berhenti pada dokumen perdamaian. Aparat penegak hukum perlu mengungkap pihak yang mengambil keputusan, proses persetujuannya, serta dampak kesepakatan tersebut terhadap aset dan penerimaan perusahaan.
Meski demikian, dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan pihak tertentu belum dapat dianggap sebagai kesimpulan hukum. Seluruhnya masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum.
Tri Adhianto juga perlu diberikan ruang untuk menjelaskan dasar pertimbangannya dalam proses persetujuan Akta Dading tersebut, termasuk apakah keputusan itu didasarkan pada kajian hukum, pertimbangan bisnis, maupun rekomendasi konsultan hukum independen.
Akta Dading Hanya Satu dari Empat Klaster Dugaan Penyimpangan
Persoalan Akta Dading disebut bukan satu-satunya masalah dalam pengelolaan PT Migas Kota Bekasi. Dokumen analisis LINAP mengelompokkan dugaan penyimpangan tata kelola BUMD tersebut ke dalam empat klaster.
Selain dugaan penghapusan hak tagih melalui akta perdamaian, tiga klaster lainnya mencakup:
1. Dugaan pengalihan nilai ekonomi participating interest (PI) dan lifting migas.
2. Penggunaan penyertaan modal BUMD.
3. Potensi kerugian perekonomian negara.
Dalam dokumen itu, valuasi kerja sama operasi periode 2009-2026 diperkirakan mencapai Rp1,85 triliun.
Selain itu, terdapat dugaan beban penyertaan modal dan pengeluaran tidak produktif sebesar Rp40 miliar.
Jika digabungkan dengan potensi kerugian langsung dari Akta Dading senilai Rp11,89 miliar, dokumen tersebut mengestimasi dampak keseluruhan perkara mencapai sekitar Rp2 triliun.
Namun, angka Rp2 triliun tersebut masih berupa estimasi dalam dokumen analisis, bukan nilai kerugian negara yang telah ditetapkan melalui audit resmi.
Karena itu, LINAP menilai diperlukan perhitungan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk memastikan nilai kerugian keuangan negara maupun dampak ekonomi yang sebenarnya.
LINAP Desak Audit Investigatif Seluruh Transaksi KSO
Untuk mengungkap persoalan tersebut, LINAP mendorong Kejagung melakukan audit investigatif terhadap seluruh rangkaian transaksi dan keputusan bisnis PT Migas Kota Bekasi.
Penelusuran dinilai harus mencakup dokumen perjanjian KSO sejak 2009 hingga 2026, mekanisme pembagian hasil, penerimaan perusahaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan penyertaan modal daerah.
Tidak kalah penting, aparat penegak hukum diminta memeriksa proses penerbitan dan persetujuan Akta Dading serta kebijakan perpanjangan kerja sama dengan Foster Oil & Energy.
Dokumen analisis tersebut juga merekomendasikan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto dan jajaran direksi PT Migas Kota Bekasi guna mengklarifikasi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian dan kelanjutan KSO.
Bagi LINAP, pemeriksaan menyeluruh diperlukan agar tidak ada pihak yang luput dari penelusuran, terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan dan mengelola aset perusahaan daerah.
Jangan Biarkan Hak Ekonomi Daerah Hilang Tanpa Pertanggungjawaban
Polemik Akta Dading 2022 menjadi ujian terhadap transparansi pengelolaan BUMD Kota Bekasi. Sebab, persoalan ini bukan sekadar sengketa antara dua perusahaan, melainkan menyangkut keputusan bisnis yang diduga berdampak pada hak ekonomi milik daerah.
Jika benar hak tagih senilai Rp11,89 miliar yang sebelumnya memiliki dasar putusan MA kemudian dilepaskan melalui kesepakatan perdamaian, publik berhak mengetahui alasan, proses, dan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
Kejagung melalui Jampidsus perlu menelusuri apakah Akta Dading itu merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan hukum dan bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, atau justru terdapat dugaan penyimpangan yang mengakibatkan hilangnya hak ekonomi BUMD.
Dokumen analisis sudah memuat sejumlah dugaan, estimasi nilai ekonomi, serta rekomendasi pemeriksaan. Namun, seluruhnya tetap membutuhkan pengujian melalui proses hukum dan audit resmi.
Karena itu, pembukaan dokumen Akta Dading, penjelasan dasar hukum, pemeriksaan pihak yang memberikan persetujuan, serta penghitungan potensi kerugian oleh lembaga berwenang menjadi langkah penting.
Persoalannya tidak boleh berhenti pada sah atau tidaknya sebuah akta perdamaian. Yang lebih mendasar adalah memastikan apakah keputusan tersebut telah melindungi kepentingan perusahaan daerah atau justru mengorbankan hak ekonomi Kota Bekasi tanpa pertanggungjawaban.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan