POROSBEKASI.COM – Kenaikan laba Perumda Pembangunan Sarana Jaya pada 2025 belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan kinerja perusahaan.
Pasalnya, keuntungan yang meningkat justru terjadi ketika pendapatan perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mengalami penurunan.
Kondisi ini menjadi perhatian Center for Budget Analysis (CBA). Lembaga tersebut mempertanyakan faktor yang membuat laba Sarana Jaya meningkat di tengah menyusutnya pendapatan perusahaan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan Sarana Jaya mencatatkan keuntungan Rp45,3 miliar sepanjang 2025.
Jumlah tersebut lebih tinggi sekitar Rp11,1 miliar dibandingkan laba tahun 2024 yang mencapai Rp34,2 miliar.
Namun, peningkatan keuntungan itu berbanding terbalik dengan perolehan pendapatan. Berdasarkan data yang disampaikan CBA, pendapatan Sarana Jaya pada 2024 mencapai Rp343,2 miliar. Sementara pada 2025, angkanya justru turun menjadi Rp308,2 miliar.
Perbedaan antara pertumbuhan laba dan penurunan pendapatan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka oleh jajaran direksi.
“Ini sangat aneh. Meskipun pendapatan tahun 2024 lebih besar daripada tahun 2025, tetapi Pembangunan Sarana Jaya bisa meraih untung besar,” kata Uchok.
Selain mempertanyakan kondisi tersebut, CBA menilai pemulihan keuangan Sarana Jaya belum sepenuhnya tuntas jika melihat catatan kerugian perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2023, Sarana Jaya dilaporkan mengalami kerugian sebesar Rp82,9 miliar. Setelah itu, perusahaan membukukan laba Rp34,2 miliar pada 2024 dan Rp45,3 miliar pada 2025.
Jika kedua keuntungan tersebut diakumulasikan, total laba perusahaan selama 2024-2025 mencapai Rp79,5 miliar. Namun, jumlah itu masih lebih rendah dibandingkan kerugian yang dialami pada 2023.
Artinya, berdasarkan perhitungan CBA, masih terdapat selisih sekitar Rp3,4 miliar yang belum tertutup dari akumulasi keuntungan dua tahun terakhir.
Atas dasar itu, Uchok meminta Pemprov DKI Jakarta tidak hanya melihat kenaikan laba sebagai indikator keberhasilan manajemen.
Evaluasi terhadap kepemimpinan Direktur Utama Sarana Jaya, Bernard Yohanes, dinilai perlu dilakukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan perusahaan.
“Direktur Utama Bernard Yohanes harus dievaluasi kinerjanya selama memimpin Pembangunan Sarana Jaya agar kinerjanya bisa meningkat terus sampai satu hari sebelum kiamat,” tegas Uchok.
Menurut CBA, evaluasi tersebut juga penting untuk memastikan strategi bisnis dan pengelolaan keuangan perusahaan berjalan secara konsisten.
Terlebih, dinamika pergantian direksi dalam beberapa periode terakhir perlu diikuti dengan kesinambungan kebijakan dan target usaha yang terukur.
Manajemen Sarana Jaya juga dinilai perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab meningkatnya laba ketika pendapatan mengalami penurunan.
Transparansi mengenai sumber keuntungan, efisiensi biaya, serta strategi pemulihan keuangan menjadi hal penting agar kondisi perusahaan dapat dinilai secara menyeluruh.
CBA mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar lebih serius mengawasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurut Uchok, peningkatan keuntungan dalam satu periode tidak seharusnya langsung dianggap sebagai keberhasilan apabila persoalan keuangan perusahaan belum sepenuhnya terselesaikan.
Ia mencontohkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang disebut mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut. CBA tidak ingin kondisi serupa terjadi di Sarana Jaya, tetapi tetap dianggap sebagai capaian positif oleh pemerintah daerah.
“CBA berharap kasus Pembangunan Sarana Jaya jangan seperti PT Jakarta Propertindo, tiga tahun berturut-turut terus merugi, tetapi dianggap sebuah prestasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” tutup Uchok.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan