POROSBEKASI.COM – PT Kredit Utama Fintech Indonesia, perusahaan pengelola layanan pinjaman online RupiahCepat, membukukan laba bersih Rp210,04 miliar sepanjang 2025.
Namun, pencapaian tersebut diikuti sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan dan perlindungan konsumen.
Laporan keuangan perusahaan memperlihatkan peningkatan utang usaha hingga hampir dua kali lipat. Pada saat bersamaan, dokumen pengaduan konsumen mencatat lebih dari 131 ribu keluhan sepanjang 2024.
RupiahCepat juga pernah dipanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2025 menyusul laporan masyarakat mengenai dugaan pencairan dana pinjaman tanpa pengajuan.
Rangkaian persoalan tersebut menjadi catatan penting di tengah pertumbuhan bisnis perusahaan. Sebab, kinerja keuangan yang positif semestinya berjalan beriringan dengan transparansi transaksi, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan pengguna layanan.
Laba bersih naik dari Rp78,54 miliar menjadi Rp210,04 miliar
Berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2025 yang telah diaudit, pendapatan neto PT Kredit Utama Fintech Indonesia mencapai Rp660,48 miliar.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pendapatan pada 2024 yang tercatat Rp517,60 miliar.
Pertumbuhan lebih tinggi terlihat pada laba bersih. Perusahaan berhasil membukukan keuntungan Rp210,04 miliar pada 2025, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp78,54 miliar.
Dengan demikian, laba bersih perusahaan meningkat sekitar 167 persen dalam setahun.
Angka tersebut menunjukkan bisnis RupiahCepat mampu menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Namun, pencapaian tersebut perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kondisi neraca keuangan dan persoalan operasional perusahaan.
Salah satu aspek yang patut dicermati adalah peningkatan kewajiban perusahaan dalam periode yang sama.
Utang usaha mencapai Rp103,86 miliar
Dalam laporan posisi keuangan, total liabilitas atau kewajiban perusahaan pada akhir 2025 tercatat Rp130,96 miliar.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar Rp96,36 miliar. Dengan demikian, kewajiban perusahaan bertambah Rp34,60 miliar atau sekitar 35,9 persen.
Komponen yang mengalami peningkatan paling besar adalah utang usaha.
Pada akhir 2025, utang usaha RupiahCepat mencapai Rp103,86 miliar. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp52,63 miliar.
Adapun liabilitas jangka pendek mencapai Rp129,02 miliar, sementara liabilitas jangka panjang sekitar Rp1,94 miliar.
Kenaikan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab bertambahnya kewajiban perusahaan, termasuk apakah peningkatan itu berkaitan dengan ekspansi bisnis atau kewajiban pembayaran kepada mitra dan pemasok.
Meski demikian, total liabilitas tidak bisa disamakan dengan seluruh pinjaman berbunga maupun utang kepada pemberi dana.
Laporan keuangan juga mencatat total aset perusahaan mencapai Rp399,31 miliar dengan ekuitas sekitar Rp268,34 miliar.
Karena itu, peningkatan kewajiban tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan perusahaan mengalami krisis utang. Namun, transparansi mengenai komposisi dan penyebab kenaikan utang usaha tetap diperlukan.
131.671 pengaduan konsumen tercatat sepanjang 2024
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kualitas pelayanan dan penanganan keluhan pengguna.
Dokumen pengaduan yang dipublikasikan perusahaan menunjukkan RupiahCepat menerima 123.664 pengaduan sepanjang 2023.
Jumlahnya meningkat menjadi 131.671 pengaduan pada 2024. Artinya, terdapat kenaikan sekitar 6,5 persen dalam setahun.
Keluhan masyarakat tersebut mencakup sejumlah aspek layanan pinjaman, antara lain:
• Informasi pengajuan pinjaman sebanyak 31.223 pengaduan.
• Informasi pembayaran sebanyak 20.089 pengaduan.
• Persoalan lainnya sebanyak 30.704 pengaduan.
• Penagihan sebanyak 8.668 pengaduan.
• Informasi tagihan sebanyak 7.999 pengaduan.
• Pembatalan pinjaman sebanyak 8.918 pengaduan.
• Informasi tenor sebanyak 6.937 pengaduan.
• Kendala pencairan sebanyak 5.632 pengaduan.
Perusahaan menyatakan seluruh 131.671 pengaduan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan OJK.
Namun, banyaknya keluhan tetap menjadi indikator yang perlu diperhatikan. Terlebih, kategori pengaduan tidak hanya berkaitan dengan informasi pembayaran, tetapi juga pengajuan pinjaman, penagihan, pembatalan, hingga pencairan dana.
Penyelesaian pengaduan memang merupakan kewajiban penyelenggara layanan. Akan tetapi, evaluasi terhadap penyebab munculnya keluhan juga penting agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Hal ini mencakup kualitas pelayanan, proses verifikasi calon peminjam, transparansi informasi biaya dan tagihan, serta efektivitas mekanisme pengaduan.
OJK pernah meminta klarifikasi soal pencairan dana tanpa pengajuan
Catatan lain yang tidak kalah penting muncul pada Mei 2025.
Saat itu, OJK memanggil pihak RupiahCepat setelah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pencairan dana pinjaman melalui aplikasi tanpa adanya pengajuan dari pengguna.
Dalam siaran pers tertanggal 21 Mei 2025 dengan nomor SP 78/GKPB/OJK/V/2025, OJK mengungkapkan adanya pengaduan mengenai dana yang masuk secara tiba-tiba melalui aplikasi RupiahCepat.
Pengguna yang melaporkan kejadian tersebut mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman, tetapi justru menerima pencairan dana.
Menindaklanjuti laporan itu, OJK memanggil penyelenggara untuk meminta klarifikasi.
Regulator juga meminta RupiahCepat melakukan investigasi lanjutan terhadap dugaan pelanggaran tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK.
Selain itu, perusahaan diminta memberikan respons atas pengaduan konsumen sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ini menyentuh aspek mendasar dalam bisnis pinjaman daring, terutama mengenai persetujuan pengguna, validasi identitas, keamanan data pribadi, dan prosedur pencairan dana.
Menanggapi persoalan tersebut, Direktur Utama RupiahCepat, Balandina T. Siburian, menyatakan perusahaan telah memenuhi panggilan OJK dan melakukan audiensi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
Perusahaan juga menyampaikan telah berkomunikasi langsung dengan pengguna yang mengajukan pengaduan untuk mencari penyelesaian.
RupiahCepat menyatakan berkomitmen memperhatikan perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Kendati demikian, hasil investigasi atas dugaan pencairan dana tanpa pengajuan tersebut masih menjadi informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
TWP90 RupiahCepat perlu dibuka ke publik
Selain laporan keuangan dan pengaduan konsumen, kualitas pendanaan juga menjadi aspek penting dalam mengukur kesehatan bisnis pinjaman daring.
Salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau TWP90. Indikator ini menggambarkan proporsi pendanaan yang mengalami keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari.
Data OJK yang diberitakan pada Oktober 2026 menunjukkan TWP90 industri pinjaman daring mencapai 4,73 persen pada Agustus 2026. Nilai pinjaman bermasalah secara industri tercatat sekitar Rp5,06 triliun.
Angka tersebut memberikan gambaran mengenai risiko kredit yang dihadapi industri pinjol secara keseluruhan.
Namun, data industri tidak dapat digunakan untuk menggambarkan secara langsung kondisi kredit bermasalah RupiahCepat.
Untuk mengetahui kualitas pembiayaan perusahaan, diperlukan data TWP90 secara khusus, termasuk kondisi portofolio pendanaan dan tingkat kegagalan pembayaran peminjam.
Keterbukaan informasi tersebut penting agar masyarakat dapat menilai apakah pertumbuhan laba perusahaan juga diikuti pengelolaan risiko kredit yang memadai.
Lima persoalan yang membutuhkan penjelasan OJK
Melihat berbagai catatan tersebut, pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman daring perlu dilakukan secara menyeluruh. Apalagi, layanan fintech lending berhubungan langsung dengan masyarakat yang membutuhkan akses pembiayaan.
Setidaknya ada lima hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Pertama, bagaimana hasil investigasi RupiahCepat terhadap pengaduan masyarakat yang menerima dana pinjaman tanpa pernah mengajukan permohonan?
Kedua, apakah sistem verifikasi identitas dan persetujuan elektronik perusahaan telah berjalan sesuai ketentuan?
Ketiga, berapa tingkat TWP90 RupiahCepat dan bagaimana kualitas portofolio pendanaannya?
Keempat, apa penyebab peningkatan utang usaha hingga Rp103,86 miliar pada 2025? Apakah kenaikan tersebut merupakan konsekuensi ekspansi bisnis atau berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada mitra dan pemasok?
Kelima, apakah OJK telah melakukan pemeriksaan atau tindakan pengawasan lanjutan setelah pemanggilan perusahaan pada Mei 2025?
Perlu ditegaskan, pemanggilan oleh OJK dan permintaan investigasi tidak otomatis membuktikan perusahaan telah dijatuhi sanksi administratif.
Dalam dokumen resmi yang ditelusuri, belum ditemukan keterangan yang memastikan adanya denda atau sanksi tertulis khusus terhadap RupiahCepat terkait persoalan tersebut.
Karena itu, penjelasan regulator mengenai hasil klarifikasi dan tindak lanjut pengawasan menjadi penting. Transparansi diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh, bukan hanya berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan.
Keuntungan perusahaan harus sejalan dengan perlindungan konsumen
Pertumbuhan pendapatan dan laba RupiahCepat memperlihatkan besarnya potensi bisnis pinjaman daring di Indonesia. Namun, keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak boleh membuat persoalan perlindungan konsumen menjadi urusan sekunder.
Kenaikan utang usaha, lebih dari 131 ribu pengaduan konsumen sepanjang 2024, serta laporan dugaan pencairan dana tanpa pengajuan merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian.
OJK perlu memastikan bahwa pertumbuhan bisnis fintech lending tetap berjalan berdasarkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Jangan sampai perusahaan menikmati peningkatan pendapatan dan keuntungan, sementara pengguna masih menghadapi persoalan verifikasi pinjaman, ketidakjelasan tagihan, hingga mekanisme penyelesaian pengaduan.
Pada akhirnya, keberhasilan perusahaan pinjaman daring tidak cukup diukur dari besarnya pendapatan dan laba bersih.
Kualitas pendanaan, kemampuan memenuhi kewajiban, keamanan data pribadi, transparansi transaksi, dan kepercayaan konsumen juga harus menjadi bagian dari ukuran kinerja perusahaan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan