POROSBEKASI.COM – Sekitar 30 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah memperkuat program pembangunan perumahan dan bedah rumah.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah yang dikoordinasikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara.
“Ini programnya 3 juta rumah Bapak Presiden ini ditugaskan kepada Pak Ara selaku Menteri Perumahan menunjukkan keseriusan beliau. Bapak Presiden, sangat memahami persoalan perumahan,” kata Tito saat meninjau program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, dikutip Senin (26/10/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah juga memisahkan urusan pekerjaan umum dan perumahan yang sebelumnya berada dalam satu kementerian agar penanganan sektor perumahan lebih terfokus.
“Maka dipisahkanlah kementerian dulu namanya PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisahkan, PU sendiri, Perumahan Rakyat sendiri, agar fokus,” papar Tito.
Tito kembali menegaskan besarnya persoalan hunian yang dihadapi masyarakat Indonesia.
“Kenapa? Tadi data tadi sudah disampaikan, lebih kurang 30 juta keluarga Indonesia itu yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak,” ungkapnya.
Selain pembangunan rumah baru, pemerintah menjalankan program bedah rumah untuk memperbaiki kondisi hunian masyarakat. Tito menyebut target pelaksanaan program tersebut mencapai 450 ribu unit sepanjang tahun ini.
Pemerintah juga membuka peluang untuk meningkatkan jumlah rumah yang diperbaiki pada tahun depan. Rencana tersebut masih dalam tahap penghitungan setelah muncul keinginan Presiden Prabowo agar cakupan program diperluas hingga jutaan unit.
“Nah, ini salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah ini meningkat luar biasa betul, 450.000. Bahkan mungkin dalam rapat kita beberapa hari yang lalu, ada keinginan Bapak Presiden tahun depan mungkin ditingkatkan menjadi jutaan, ya, sedang dihitung,” ujarnya.
Tito menilai penyediaan rumah layak merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ia pun menyatakan dukungan terhadap langkah Maruarar Sirait dalam menjalankan program perumahan nasional.
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Kementerian
Tito turut mendorong kerja sama antarkementerian dan lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Salah satu upaya yang disorot adalah program sertifikasi tanah gratis yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Ia berharap program tersebut dapat diperluas sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memperoleh kepastian hukum atas tanahnya.
“Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu yang 1 juta sertifikat gratis untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut bayaran seluruh Indonesia kalau bisa lebih meningkat lagi,” kata Tito.
Selain persoalan perumahan, Tito menyinggung pentingnya penanganan masalah sosial, termasuk peredaran narkoba.
Menurutnya, pemberantasan narkoba perlu dilakukan melalui penegakan hukum sekaligus penyelesaian akar persoalan yang mendorong munculnya kawasan rawan narkoba.
“Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan