POROSBEKASI.COM – Ketegasan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang meminta aparat penegak hukum tidak mengistimewakan seorang bupati di Kupang dalam penanganan dugaan tindak pidana justru memunculkan pertanyaan terhadap penanganan kasus korupsi di Kota Bekasi.
Pasalnya, dalam penyidikan dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) belum mengumumkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Padahal, perkara yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2 triliun tersebut telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2026.
Melalui unggahan video di akun Instagram @habiburokhmanjkttimur, pada 14 November 2026, Habiburokhman mengungkapkan telah menghubungi Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) agar segera mengusut laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret seorang bupati di Kupang.
Ia menegaskan, jabatan maupun kedudukan seseorang tidak boleh menjadi alasan bagi aparat untuk memberikan perlakuan khusus dalam proses hukum.
“Baru saja saya menelepon Kapolda NTT untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan di mana ada seorang Bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapapun. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, saya minta agar yang bersangkutan ditahan. Dan kelak kalau terbukti, harus dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dan kami akan mendorong yang bersangkutan dipecat juga sebagai Bupati.” tegas Habiburokhman, dikutip Minggu (15/11/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan prinsip bahwa pejabat publik tidak boleh memperoleh perlakuan berbeda ketika berhadapan dengan hukum. Namun, prinsip serupa kini menjadi pertanyaan dalam penanganan perkara dugaan korupsi migas di Kota Bekasi.
Penyidikan Migas Sudah Periksa Puluhan Saksi
Kejagung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan sejumlah langkah penyidikan. Pada 17 September 2026, penyidik menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan pengelolaan KSO PT Migas.
Lokasi yang digeledah meliputi Kantor Sekretariat Daerah (Sekda), Bagian Hukum, Kantor PT Migas, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.
Penyidik juga telah meminta keterangan puluhan saksi. Mereka berasal dari jajaran direksi PT Migas, pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pimpinan PT Pertamina Hulu Energi (PHE), hingga manajemen Foster Oil & Energy Pte Ltd.
Bahkan, pada 12 November 2026, penyidik masih memeriksa dua orang saksi dari PHE. Artinya, proses pengumpulan keterangan dan penelusuran pihak-pihak yang berkaitan dengan kerja sama tersebut masih berlangsung.
Namun, hingga 14 November 2026, belum ada keterangan resmi Kejagung yang menyebut Tri Adhianto telah diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Posisi Tri Adhianto dalam KSO Dipertanyakan
Belum diumumkannya pemeriksaan Tri menjadi perhatian karena posisinya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) PT Migas.
Dalam kapasitas tersebut, Tri memiliki peran strategis dalam kebijakan perusahaan daerah, termasuk persetujuan arah pengelolaan, pengesahan addendum KSO, serta persetujuan laporan keuangan BUMD.
Terlebih, perpanjangan kerja sama KSO pada 2022 berlangsung ketika Tri menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan dan sejauh mana persetujuan KPM berperan dalam keberlanjutan kerja sama tersebut.
Persoalan ini sebelumnya juga disoroti LBH Peradi Profesional pada 1 November 2026. Lembaga tersebut menilai pemeriksaan terhadap Tri diperlukan untuk mengungkap proses persetujuan kerja sama sekaligus menelusuri aliran dana dalam perkara yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun.
“Memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bukan sekadar opsi, melainkan keharusan hukum yang mutlak untuk mengurai persetujuan KSO serta menelusuri aliran dana dalam skandal Rp 2 triliun ini. Kejagung jangan terkesan ragu.”
Desakan agar Tri diperiksa juga pernah disuarakan CBA dan LSM Trinusa Bekasi Raya melalui aksi demonstrasi di depan Gedung Kejagung, pada 15 Oktober 2026.
Mereka mempertanyakan belum dipanggilnya Tri, sementara sejumlah pejabat lain, termasuk mantan wali kota, mantan sekda, hingga sekda aktif, telah dimintai keterangan penyidik.
Padahal, posisi KPM dalam perpanjangan KSO 2022 dinilai penting untuk ditelusuri guna mengetahui proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMD tersebut.
Kejagung Diminta Tidak Tebang Pilih
Menanggapi berbagai pertanyaan mengenai penanganan perkara, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menyatakan penyidikan dilakukan secara independen dan terukur berdasarkan strategi pembuktian yang disusun penyidik.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai belum diumumkannya pemeriksaan Tri Adhianto.
Terlebih, Tri masih menjabat sebagai Wali Kota Bekasi. Dalam kedudukannya, ia memiliki kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan daerah, termasuk mutasi aparatur sipil negara (ASN) dan pergantian direksi BUMD.
Kondisi ini membuat transparansi penanganan perkara menjadi penting, terutama terkait pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan akses terhadap dokumen pemerintahan.
Pada 2 November 2026, Tri juga melantik adik iparnya, Muhammad Solikhin, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi bersama 67 pejabat lainnya. Peristiwa tersebut kembali memperlihatkan besarnya kewenangan yang masih melekat pada jabatan kepala daerah.
Perbandingan dengan kasus dugaan pemerkosaan yang dilaporkan terhadap seorang bupati di Kupang memang berada dalam konteks perkara hukum yang berbeda.
Namun, keduanya memiliki satu prinsip yang sama: jabatan publik tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum.
Publik tentu tidak bisa langsung menyimpulkan adanya keterlibatan Tri dalam dugaan korupsi KSO PT Migas hanya berdasarkan jabatannya sebagai KPM. Penentuan keterlibatan seseorang harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyidikan.
Namun, pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian penting untuk membuat perkara menjadi terang.
Jika Tri tidak terlibat, pemeriksaan justru dapat memberikan kejelasan sekaligus membersihkan namanya dari berbagai dugaan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatannya, penyidik harus menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Karena itu, publik Bekasi kini menunggu konsistensi penegakan hukum oleh Kejagung. Jangan sampai seruan agar tidak ada pengistimewaan terhadap pejabat hanya terdengar tegas dalam satu perkara, tetapi kehilangan makna ketika berhadapan dengan perkara lain.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang, termasuk kepala daerah yang masih aktif menjabat.







Tinggalkan Balasan