POROSBEKASI.COM – Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi belum memberikan tanggapan terkait informasi mengenai kunjungan tokoh senior Golkar Abdul Manan ke Gedung DPRD Kota Bekasi beberapa pekan terakhir.
Konfirmasi mengenai kunjungan tersebut telah dikirim melalui pesan singkat WhatsApp pada Selasa, 30 September 2025.
Pertanyaan yang disampaikan juga berkaitan dengan dugaan intensitas kunjungan Abdul Manan ke DPRD sebelum putrinya, Reny Hendrawati (RH), diperiksa oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Sardi Effendi, belum juga mendapat respons.
Informasi mengenai kunjungan Abdul Manan sebelumnya berkembang dengan dua tafsir.
Pertama, kunjungan tersebut disebut berkaitan dengan kapasitas Abdul Manan sebagai Ketua FKUB Kota Bekasi sekaligus agenda konsolidasi politik Fraksi Golkar menjelang Musda DPD Golkar Kota Bekasi. Abdul Manan juga pernah diberitakan sebagai “Sosok Dihormati di Tubuh Golkar Kota Bekasi”.
Kedua, kunjungan itu diduga berkaitan dengan upaya memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani penyidik Jampidsus Kejagung, yakni dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi Perseroda Kota Bekasi periode 2009-2024.
Perkara tersebut berkaitan dengan kerja sama PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP dan Foster Oil & Energy Pte Ltd di Lapangan Jatinegara.
Sejumlah pejabat Pemerintah Kota Bekasi turut dikaitkan dengan proses penyidikan tersebut.
Sejumlah mantan pejabat dan elite partai politik yang pernah menduduki posisi di PD Migas Kota Bekasi juga telah masuk dalam rangkaian pemeriksaan perkara tersebut.
Mantan Direktur Utama pertama PD Migas, Zubaidi Asnan (ZA), dikenal sebagai salah satu tokoh Partai PAN Kota Bekasi.
Kemudian terdapat Heri Budisusetyo yang pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PD Migas. Heri juga diketahui sebagai pengurus Partai Golkar Kota Bekasi serta putra mendiang mantan Wali Kota Bekasi Suko Martono.
Setelah masa jabatan Zubaidi Asnan sebagai Direktur Utama berakhir, posisi tersebut dilanjutkan Sutriyono yang merupakan tokoh PKS Kota Bekasi. Keduanya juga pernah menduduki posisi pimpinan DPRD Kota Bekasi pada masanya.
Selanjutnya, posisi pucuk direksi PD Migas dilanjutkan oleh Fikri dan Arif Nurjaman hingga periode 2019-2020.
Dalam perjalanan PD Migas Kota Bekasi, susunan direksi pada sejumlah periode diisi oleh figur yang memiliki latar belakang kepengurusan partai politik, dengan pembagian posisi berdasarkan kriteria yang berlaku pada masing-masing periode.
Sementara itu, RH yang pernah menjabat Sekda Kota Bekasi periode 2019-2023 diperiksa penyidik pada 29 September 2026.
Pemeriksaan RH berkaitan dengan sejumlah dokumen dan kebijakan, yakni:
1. Perda No. 07 Tahun 2022 tentang Perseroda Migas tertanggal 16 Maret 2022.
2. Akta Van Dading 06 April 2022 Pasal 2.
3. RUPS-LB 14 April 2022 terkait pembukaan blokir rekening KSO 115.0006735353 dan 115.0006735361 serta perpanjangan skema 80:20 hingga 2035.
4. SPT 539/5612/Setda.Ek tertanggal 25 Agustus 2022.
Perda 07/2022 menjadi salah satu payung hukum utama Perseroda Migas dan merupakan produk bersama pihak eksekutif dan legislatif.
Karena itu, belum adanya tanggapan dari Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi mengenai kunjungan Abdul Manan tersebut menjadi bagian dari konfirmasi yang masih ditunggu.
Sardi Effendi merupakan Ketua DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS. Penjelasan mengenai agenda dan kapasitas kunjungan tersebut dinilai penting, khususnya karena DPRD memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan Perda 07/2022 yang kini disebut dalam rangkaian pemeriksaan perkara di Jampidsus.
Di sisi lain, Jampidsus Kejagung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Sampai saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam perkara tersebut.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan