POROSBEKASI.COM – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya mendesak Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja segera mengevaluasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi, Syafri Doni Sirait, menyusul polemik dugaan penghinaan dan perlakuan merendahkan terhadap wartawan Kimsan Indra Simaremare.
Desakan tersebut disampaikan karena laporan kepolisian terkait dugaan perlakuan terhadap wartawan itu telah dibuat, sementara tindak lanjut administratif dari Pemerintah Kabupaten Bekasi masih dipertanyakan.
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, mempertanyakan realisasi pernyataan Bupati Bekasi yang sebelumnya disebut siap mencopot Kepala DLH dalam audiensi bersama perwakilan wartawan pada 28 Oktober 2026.
“Kalau memang Bupati sudah menyatakan siap mencopot, lalu apa tindak lanjutnya? Apa yang sebenarnya masih ditunggu? Jangan sampai pernyataan kepada masyarakat hanya berhenti sebagai janji tanpa realisasi,” ujar Herman, Minggu (22/11/2026).
Menurut Herman, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi. Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap aspek etika dan tanggung jawab pejabat yang menjadi sorotan publik.
Meski demikian, NCW menyatakan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang sedang berjalan. Organisasi tersebut menilai prinsip itu tidak menghalangi pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan internal maupun evaluasi administratif sesuai ketentuan.
“Kami menghormati proses hukum dan tidak menyatakan seseorang bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Tetapi jabatan publik menuntut standar etika dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika seorang kepala dinas menjadi sorotan serius akibat dugaan perlakuan tidak patut terhadap wartawan, Bupati harus berani mengambil langkah evaluasi. Jika diperlukan, lakukan penonaktifan sementara dan proses pencopotan sesuai ketentuan yang berlaku,” paparnya.
Selain persoalan dugaan perlakuan terhadap wartawan, NCW meminta pemerintah daerah turut menelusuri dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Burangkeng.
NCW menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian tersendiri agar tidak tertutup oleh polemik yang melibatkan Kepala DLH.
Sebagai tindak lanjut, NCW bersama aliansi LSM, organisasi kemasyarakatan, media, aktivis, dan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Lintas Elemen (GSLE) berencana menggelar Aksi Jilid II pada 2 Desember 2026.
Dalam aksi tersebut, mereka membawa lima tuntutan. Pertama, mendesak Bupati Bekasi mengevaluasi dan mencopot Syafri Doni Sirait dari jabatan Kepala DLH melalui mekanisme yang sah.
Kedua, meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka hasil pemeriksaan internal terhadap persoalan yang melibatkan Kepala DLH. Ketiga, mendesak Polres Metro Bekasi menyampaikan perkembangan laporan Kimsan Indra Simaremare secara transparan.
Keempat, meminta pemeriksaan terhadap dugaan persoalan penyewaan alat berat di UPTD TPA Burangkeng. Kelima, menuntut komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kebebasan pers dan menghormati kerja jurnalistik.
Herman menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan masyarakat terhadap persoalan yang dinilai belum memperoleh kejelasan.
“Jangan tunggu persoalan semakin besar baru pemerintah bergerak. Kami tidak sedang meminta perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut standar etika, tanggung jawab, dan kepastian hukum yang sama bagi semua pihak,” tegasnya.
Menurutnya, jika pejabat yang menjadi sorotan publik terus dipertahankan tanpa kejelasan hasil evaluasi, wajar jika masyarakat mempertanyakan keberanian dan komitmen pimpinan daerah.
“Copot atau evaluasi secara serius, jangan biarkan persoalan ini menggantung! Pada 2 Desember 2026, kami akan menyampaikan tuntutan ini secara terbuka, damai, dan konstitusional,” tandas Herman.







Tinggalkan Balasan