Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Forum Remaja dan Mahasiswa Indonesia (FORMASI) mendesak Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KORTASTIPIDKOR) Mabes Polri menindaklanjuti lima laporan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Bekasi.

Organisasi tersebut mengingatkan agar laporan masyarakat tidak berhenti sebatas penerimaan dan penelitian administratif.

Desakan itu disampaikan setelah FORMASI melalui DPW Jawa Barat menerima surat balasan resmi dari Kortastipidkor Mabes Polri terkait pengaduan yang disampaikan pada 9 Oktober 2026.

Surat balasan tersebut diterima langsung oleh Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal Akhmad Hanif, pada 20 November 2026.

Surat bernomor SP2D/77/XI/2026/Kortastipidkor tertanggal Jakarta, 18 November 2026 itu menyatakan Kortastipidkor telah menerima dan sedang melakukan penelitian terhadap pengaduan FORMASI.

Ketua DPW FORMASI Jawa Barat, Naufal Akhmad Hanif, mengapresiasi respons yang diberikan Mabes Polri. Namun, ia berharap proses tersebut tidak berhenti pada tahap administrasi.

“Kami mengapresiasi Mabes Polri, khususnya satuan KORTASTIPIDKOR, karena telah merespons dengan cepat pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kota Bekasi,” ujar Naufal, Sabtu (21/11/2026).

Lima Dugaan Korupsi yang Dilaporkan FORMASI

Naufal menjelaskan, terdapat lima persoalan yang menjadi materi pengaduan FORMASI kepada Kortastipidkor Mabes Polri.

Kelima laporan tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pengelolaan BUMD, perizinan perumahan, hingga promosi jabatan aparatur pemerintah daerah.

Berikut lima dugaan persoalan yang dilaporkan:

1. Dugaan penyimpangan pengadaan senilai Rp5,4 miliar.

2. Dugaan penyimpangan pengadaan alat olahraga senilai Rp4,7 miliar.

3. Dugaan persoalan pengelolaan PT Migas Perseroda yang disebut berkaitan dengan kerja sama bernilai Rp2 triliun.

4. Dugaan persoalan perizinan perumahan dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi.

5. Dugaan nepotisme dalam promosi jabatan aparatur Pemerintah Kota Bekasi.

Besarnya nilai dan luasnya persoalan yang dilaporkan membuat pengaduan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Dari dua laporan pengadaan saja, nilai yang dipersoalkan mencapai Rp10,1 miliar.

Sementara itu, persoalan PT Migas Perseroda disebut berkaitan dengan kerja sama senilai Rp2 triliun. Adapun laporan mengenai perizinan perumahan dan PSU menyangkut kepentingan warga atas fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos).

Tidak hanya itu, dugaan nepotisme dalam promosi jabatan juga menjadi perhatian karena berkaitan dengan integritas dan tata kelola birokrasi Pemerintah Kota Bekasi.

FORMASI: Surat Balasan Bukan Bukti Penindakan

Meski mengapresiasi respons Kortastipidkor, FORMASI mengingatkan bahwa surat balasan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya proses penindakan hukum.

Surat SP2D tersebut baru menunjukkan bahwa pengaduan telah diterima dan sedang diteliti. Karena itu, FORMASI meminta aparat penegak hukum melanjutkan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi dan bukti yang cukup.

Bagi FORMASI, penerimaan laporan secara administratif tidak boleh menjadi akhir dari pengaduan masyarakat. Aparat harus memberikan kejelasan mengenai perkembangan dan tindak lanjut atas lima persoalan yang telah disampaikan.

Naufal secara tegas meminta agar laporan tersebut tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi.

“Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi seremonial administratif atau sekadar formalitas penerimaan pengaduan.

Lebih dari itu, laporan ini harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman, pemeriksaan, dan mengambil langkah tegas apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum,” tegas Naufal.

FORMASI Siap Kawal Penanganan Lima Laporan

Naufal juga menilai pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memastikan penggunaan kewenangan publik berjalan sesuai aturan.

Karena itu, organisasi tersebut berharap Polri bersama masyarakat dapat mengawal laporan dugaan korupsi di Kota Bekasi hingga memperoleh kepastian tindak lanjut.

FORMASI juga menyatakan akan terus memantau perkembangan pengaduan tersebut agar lima persoalan yang telah dilaporkan tidak berhenti tanpa penjelasan.

“Harapan kami, Polri bersama masyarakat dapat mengambil langkah nyata dalam mengawal pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Bekasi. Jangan sampai persoalan dugaan korupsi yang telah dilaporkan justru berhenti tanpa kejelasan. Kami akan terus mengawal proses ini sampai ada kepastian tindak lanjut,” tutup Naufal.

Redaksi membuka ruang hak jawab penuh bagi Pemkot Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, PT Migas Perseroda Kota Bekasi, Kortastipidkor Polri, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam laporan FORMASI untuk menyampaikan klarifikasi maupun tanggapan.

 

Porosbekasicom
Editor