POROSBEKASI.COM – Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia mematangkan persiapan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Aksi tersebut digelar untuk menagih janji Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terkait pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH), Syafri Donny Sirait.
Persiapan aksi dibahas dalam rapat konsolidasi yang digelar sejumlah aktivis, praktisi hukum, pegiat sosial, dan tokoh masyarakat di Gedung Juang, Sabtu (21/11/2026) sore.
Pertemuan itu sekaligus menjadi momentum pembentukan Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia.
Pembentukan forum tersebut dilatarbelakangi kekecewaan terhadap hasil aksi solidaritas wartawan pada 15 Oktober 2026 yang dinilai belum menghasilkan tindak lanjut sesuai tuntutan massa.
Dalam aksi sebelumnya, massa meminta Bupati Bekasi mengambil tindakan tegas terhadap Syafri Donny Sirait.
Desakan itu muncul menyusul polemik sikap Kadis LH yang dinilai sejumlah elemen masyarakat tidak beretika dan telah melukai perasaan insan pers.
Desakan pencopotan kembali menguat setelah Asep Surya Atmaja resmi menjabat sebagai Bupati Bekasi definitif. Saat itu, Asep sempat menyampaikan komitmen untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak memiliki etika.
“Saya akan mencopot OPD, Kepala Dinas dan pejabat lainnya yang tidak memiliki Etika,” ucap Asep berjanji dalam rekaman Video VIRAL di ruang kerjanya.
Namun, hingga sekitar satu bulan setelah pernyataan tersebut, Syafri Donny Sirait masih menduduki jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Koordinator Aksi Gerakan 212, Frits Saikat, mengatakan aksi lanjutan tersebut disiapkan untuk menagih komitmen Bupati Bekasi sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang belum tuntas sejak demonstrasi pertama.
“Aksi Jilid 2 akan memecah kebuntuan di Aksi Jilid 1, kami menuntut janji dan ketegas Bupati dalam menyingkapi permasaalahan ini, Saya tegaskan dalam aksi nanti Uang dan Back Up tidak berlaku,” kata Frits Saikat yang terpilih sebagai Koordinator Aksi Gerakan 212, usai rapat di Gedung Juang, Sabtu (21/11/2026) sore.
Ketua Gerakan 212 Lintas Elemen Indonesia, Herman P.S, S.Pd, juga menyampaikan kekecewaannya karena hingga kini belum ada keputusan pencopotan terhadap Kadis LH.
“Pejabat berstatus tersangka tidak pantas memimpin Dinas LH. Apabila kini tengah disoal karena merendahkan wartawan. Untuk apa dipertahankan? Apa yang ditakutkan Bupati?,” ujar Herman yang juga menjabat Ketua Nasional Coruption Watch (NCW) Bekasi Raya.
Meski demikian, Herman menyatakan pihaknya tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Namun, menurut dia, pejabat publik juga harus memenuhi tuntutan etika dan kepastian dalam menjalankan jabatan.
“Copot Kadis LH sekarang, atau kami Gerakan Lintas Elemen akan turun ke jalan 2 Desember 2026,” tegasnya.
Dalam rapat konsolidasi tersebut, peserta juga menyepakati pembagian tugas dan berbagai persiapan teknis demonstrasi. Seluruh agenda diarahkan untuk memastikan aksi jilid II berlangsung sesuai rencana pada Rabu, 2 Desember 2026.
Gerakan 212 menyatakan akan membawa tuntutan pencopotan Kadis LH sebagai fokus utama demonstrasi tersebut.







Tinggalkan Balasan