Keluhan mengenai jalan rusak turut berkaitan dengan data INAPROC LKPP per 7 September 2026. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi tercatat memiliki 1.689 paket senilai Rp719,3 Miliar.
1. Mana yang Diprioritaskan? Mengapa persiapan Porprov 2026 terus dikebut, sementara persoalan dasar seperti air dan jalan masih berulang.
2. Bagaimana Realisasi Anggaran? Dengan Rp719 Miliar di Bina Marga yang belum bergerak, kapan kondisi jalan yang dikeluhkan warga bisa ditangani?
3. Apakah Medsos Efektif untuk Pengaduan? Hanya satu keluhan yang mendapat respons. Lalu bagaimana dengan warga lain yang mengalami air mati dan BPHTB belum selesai?
Bagi warga, tagar #bekasikeren bukan jawaban atas persoalan sehari-hari. Yang mereka butuhkan adalah air bersih yang tersedia, jalan yang aman, serta pelayanan publik yang cepat tanpa proses bertele-tele.
Tinggalkan Balasan