“Jika meritokrasi benar-benar diterapkan, maka evaluasi harus dilakukan secara objektif tanpa pandang bulu, tidak peduli apakah yang dinilai merupakan keluarga maupun sekutu politik. Jangan jadikan meritokrasi hanya sebagai hiasan di atas kertas. Tunjukkan keberanian Wali kota mengganti pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” tegas Willy.
Menurut RPB, evaluasi terhadap pimpinan Dinas Kesehatan akan menjadi ukuran keseriusan Pemerintah Kota Bekasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berpihak pada keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menilai pernyataan Wali Kota hanya sebagai upaya meredam polemik sesaat. Keselamatan dan kesehatan masyarakat harus ditempatkan di atas segala kepentingan, termasuk kepentingan keluarga maupun kedekatan politik,” pungkasnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menyatakan menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat serta memastikan setiap kejadian dijadikan bahan evaluasi internal.
“Penilaian kami serahkan kepada masyarakat. Dinas kesehatan akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, sedangkan untuk semua kejadian akan kami jadikan evaluasi. Evaluasi kita lakukan dengan memberikan refresher bagi seluruh nakes dan pengelola obat berupa peningkatan kemampuan imunisasi dan tata kelola obat,” ujarnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan