Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim) mempertanyakan legalitas proyek pengembangan wisata air di Kalimalang yang melibatkan BUMD Pemerintah Kota Bekasi, PT Mitra Patriot.

Ketua Umum Forkim, Mulyadi, mendesak PT Mitra Patriot dan Pemerintah Kota Bekasi membuka dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum Jasa Tirta II (PJT II), selaku BUMN yang memiliki kewenangan pengelolaan sumber daya air di kawasan tersebut.

Menurut Mulyadi, kepastian kerja sama dengan PJT II menjadi persoalan mendasar yang harus dijelaskan sebelum kawasan Kalimalang dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, termasuk pengoperasian kapal wisata.

Ia menegaskan, penugasan kepala daerah kepada BUMD tidak otomatis memberikan kewenangan untuk memanfaatkan aset negara maupun sumber daya air yang berada dalam pengelolaan BUMN.

“Pertanyaannya sederhana, apakah PT Mitra Patriot sebagai BUMD Kota Bekasi sudah memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan PJT II untuk pemanfaatan kawasan dan sumber daya air Kalimalang? Kalau memang sudah ada, buka kepada publik. Kalau belum ada, atas dasar hukum apa kegiatan wisata air tersebut dijalankan?” ujar Mulyadi dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Mulyadi menjelaskan, terdapat perbedaan konsekuensi hukum antara penugasan pemerintah daerah kepada BUMD, perjanjian pemanfaatan aset negara, dan persetujuan penggunaan sumber daya air.

Karena itu, ia meminta seluruh persyaratan hukum dipastikan terpenuhi, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024.

“Jangan sampai pemerintah daerah merasa memiliki kewenangan penuh hanya karena proyek tersebut dijalankan oleh BUMD.

Harus dibedakan antara penugasan pemerintah daerah, perjanjian pemanfaatan aset, dan persetujuan penggunaan sumber daya air,” jelas Mulyadi.

“Ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jangan hanya sibuk membangun wahana kapal wisata dan menjual konsep destinasi baru. Legalitas pemanfaatan air, persetujuan lingkungan, keselamatan operasional, dan tanggung jawab pengelolaan harus dijelaskan terlebih dahulu. Masyarakat berhak mengetahui apakah seluruh persyaratan tersebut sudah dipenuhi,” tegasnya.

Izin Lingkungan dan Keselamatan Operasional Dipersoalkan

Selain mempertanyakan PKS dengan PJT II, Forkim meminta kejelasan dokumen persetujuan lingkungan proyek wisata air tersebut.

Dokumen yang dimaksud meliputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL), sesuai dengan skala kegiatan.

Menurut Mulyadi, kajian lingkungan harus dilakukan sejak tahap perencanaan. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi persoalan limbah, keselamatan pengunjung, serta lalu lintas kapal wisata.

Pengembangan wisata air juga harus menjamin fungsi utama Kalimalang sebagai kawasan pengelolaan sumber daya air dan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas komersial.

Skema Investasi dan Keuntungan BUMD Diminta Dibuka

Forkim turut menyoroti transparansi pengelolaan keuangan proyek. Pemerintah Kota Bekasi dan PT Mitra Patriot diminta menjelaskan nilai investasi, sumber pembiayaan, kontribusi ekonomi kepada PJT II, serta mekanisme pembagian keuntungan dari operasional wisata air.

Mulyadi menilai keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui manfaat nyata proyek terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Ia juga mengingatkan polemik somasi terkait pembuatan mural pada tiang beton Jalan Tol Bekasi–Cawang–Kampung Melayu (Becakayu) yang sebelumnya menjadi persoalan pemanfaatan infrastruktur.

Menurutnya, polemik tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa penggunaan fasilitas atau aset yang dikelola pihak lain membutuhkan kepastian izin dan administrasi.

“BUMD itu dibentuk untuk memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat, bukan sekadar menjalankan proyek bisnis tanpa keterbukaan. Kalau menggunakan sumber daya air yang dikelola BUMN, harus jelas siapa mendapatkan apa, berapa kontribusinya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Mural saja sempat disomasi, itu sifatnya seni. Apalagi ini yang dibisniskan,” tuturnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, Forkim mendesak instansi berwenang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kelengkapan perizinan dan tata kelola investasi proyek wisata air Kalimalang.

Mulyadi menegaskan, pengembangan pariwisata daerah tidak boleh mengesampingkan fungsi utama sumber daya air maupun kepastian hukum pemanfaatannya.

“Kalimalang bukan sekadar objek wisata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Di dalamnya ada fungsi pengelolaan sumber daya air, kepentingan publik, dan tanggung jawab negara. Jangan sampai kepentingan komersial berjalan lebih cepat daripada kepastian hukumnya,” pungkasnya.

 

Porosbekasicom
Editor