Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Tri Adhianto Tjahyono memastikan akan memenuhi panggilan kedua Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 24 November 2026 sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024.

Kepastian tersebut disampaikan Tri setelah sebelumnya tidak memenuhi panggilan pertama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, pada 17 November 2026.

Tri menjelaskan, ketidakhadirannya karena surat pemanggilan baru diterima pada Senin. Sementara sehari berikutnya, ia telah memiliki agenda diskusi bersama Habibie Ainun Center yang sebelumnya dijadwalkan.

“Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin ya. Dan kemudian di hari Selasa itu saya sudah janji, ya itu kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa kita akan melakukan diskusi terkait dengan Habibie Ainun Center,” dalih Tri.

Pernyataan tersebut disampaikan Tri kepada awak media di sela peresmian Wisata Air Kalimalang, Jalan KH Noer Ali, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2026.

Ia juga mengungkapkan perlunya mempersiapkan sejumlah dokumen dan data sebelum memenuhi pemeriksaan.

“Ya kan harusnya ada data-data ya, kita persiapkan Pak untuk pertemuannya itu,” ucap Tri.

Ketika ditanya apakah akan memenuhi panggilan kedua pada Selasa, 24 November 2026, Tri memberikan jawaban singkat.

“Akan hadir,” akunya.

Alasan Ketidakhadiran dan Pertanyaan Publik

Meski sudah menyatakan kesediaannya hadir, alasan ketidakhadiran pada panggilan pertama masih menyisakan pertanyaan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana koordinasi dilakukan setelah surat pemanggilan resmi diterima. Apakah sudah ada pemberitahuan tertulis kepada Kejagung untuk meminta penjadwalan ulang, atau hanya sebatas penyampaian alasan ketidakhadiran?

Agenda diskusi bersama Habibie Ainun Center memang telah dijadwalkan sebelumnya. Namun, kegiatan tersebut pada prinsipnya dapat dikoordinasikan dengan pejabat lain, seperti Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

Berbeda dengan itu, pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang yang dipanggil dan tidak dapat diwakilkan kepada pejabat lain.

Karena itu, publik kini menunggu pembuktian atas pernyataan Tri bahwa dirinya akan hadir pada pemanggilan kedua.

Tujuh Pertanyaan atas Kebijakan KSO Migas Tahun 2022

Persoalan ketidakhadiran Tri menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan sejumlah dokumen dan rangkaian peristiwa yang dimiliki redaksi terkait dugaan skandal pengelolaan KSO Migas Bekasi dengan potensi kerugian yang disebut mencapai Rp2 triliun.

Rangkaian tersebut mengarah pada sejumlah kebijakan strategis dalam tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi, khususnya pada periode 2022, ketika terjadi perubahan kepemimpinan dan keputusan yang berkaitan dengan hubungan hukum perusahaan dengan pihak Foster Oil & Energy (FOE).

Setidaknya ada tujuh pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan penjelasan dalam proses pemeriksaan:

1. Mengapa pengangkatan Plt Direktur Utama dilakukan tanpa melalui proses panitia seleksi (pansel)? Apa dasar pertimbangan dan siapa pihak yang menginisiasi kebijakan tersebut?
2. Siapa yang menjadi inisiator Van Dading menjelang putusan Mahkamah Agung (MA)? Apa urgensi kesepakatan tersebut ketika proses hukum masih berjalan?

3. Mengapa setelah PT Migas Perseroda memenangkan perkara di MA, justru muncul penolakan terhadap pelaksanaan eksekusi? Siapa yang mengambil keputusan dan apa dasar hukumnya?

4. Mengapa dilakukan negosiasi ulang dengan Foster Oil & Energy? Apa kepentingan perusahaan daerah dalam membuka kembali ruang negosiasi tersebut?

5. Siapa yang memerintahkan pembukaan blokir rekening KSO? Apa dasar kewenangan dan pertimbangan hukum yang digunakan?
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana setelah rekening KSO kembali dibuka? Siapa saja pihak yang memiliki kewenangan atas transaksi dan penggunaannya?

7. Ke mana aliran dana dalam rekening KSO tersebut? Apakah seluruh transaksi telah sesuai dengan kepentingan perusahaan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan kesimpulan mengenai keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Namun, semuanya merupakan persoalan tata kelola dan pengambilan keputusan yang perlu dijelaskan berdasarkan dokumen, kewenangan, serta alur pertanggungjawaban.

Saksi Bukan Tersangka, tetapi Penjelasan Tetap Dibutuhkan

Perlu ditegaskan, hingga 19 November 2026, Tri Adhianto masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kejagung juga belum mengumumkan penetapan tersangka. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati.

Namun, status sebagai saksi tidak menghilangkan pentingnya keterbukaan dalam menjelaskan kebijakan yang pernah diambil, terutama jika kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan perusahaan milik daerah.

Pemanggilan sebagai saksi justru menjadi kesempatan bagi Tri untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan-keputusan strategis yang menjadi perhatian publik.

Janji untuk hadir pada 24 November 2026 kini telah disampaikan secara terbuka di hadapan awak media.

Publik tentu akan menunggu apakah pernyataan tersebut benar-benar diwujudkan. Jika kembali tidak hadir, alasan pekerjaan, agenda kedinasan, diskusi, maupun persiapan data berpotensi kembali memunculkan pertanyaan mengenai komitmennya memenuhi panggilan penyidik.

Sebaliknya, jika Tri hadir, pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi umum. Penyidik perlu mendalami dokumen pengangkatan Plt Direktur Utama, proses dan dasar hukum Van Dading, dokumen Clean and Clear, surat tugas negosiasi dengan Foster Oil & Energy, hingga riwayat transaksi dan aliran dana rekening KSO.

Sebab, persoalan KSO Migas Bekasi bukan semata-mata tentang kehadiran atau ketidakhadiran seorang kepala daerah dalam pemeriksaan.

Ada kepentingan keuangan daerah yang harus dijelaskan. Ada rangkaian keputusan yang perlu diuji. Dan ada dugaan kerugian hingga Rp2 triliun yang membutuhkan penelusuran secara transparan.

Publik tidak hanya menunggu Tri memenuhi panggilan Kejagung. Publik juga menunggu jawaban: bagaimana pengelolaan KSO Migas Bekasi berlangsung, siapa yang mengambil keputusan, dan ke mana aliran uang tersebut?

 

 

Porosbekasicom
Editor