POROSBEKASI.COM – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola migas Kota Bekasi memasuki babak penting. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Wali Kota Bekasi yang juga eks terpidana korupsi, Mochtar Mohamad alias M2, sebagai saksi dalam perkara kerja sama operasi (KSO) PT Migas Kota Bekasi Perseroda dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Pemeriksaan terhadap M2 dilakukan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kamis, 19 November 2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Anang Supriatna, menjelaskan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola perusahaan daerah dalam kerja sama pengelolaan migas.
“Kamis 19 November 2026, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa seorang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP tahun 2009 s.d. 2024,” terang Anang, dikutip Jumat (20/11/2026).
“Saksi yang hadir adalah Sdr. MM selaku mantan kepala daerah Bekasi,” terang Anang.
Pemeriksaan M2 Membuka Kembali Jejak Awal KSO Migas
Pemeriksaan M2 menjadi penting karena rentang perkara yang sedang diusut Kejagung mencakup periode 15 tahun, yakni 2009-2024, termasuk masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah.
Penyidik perlu menelusuri kebijakan pemerintah daerah pada masa tersebut, mulai dari pembentukan Perseroda, proses penandatanganan KSO dengan Pertamina EP, mekanisme pembagian hasil, hingga pengelolaan Participating Interest (PI) 10 persen.
PI 10 persen merupakan bagian kepemilikan atau hak partisipasi daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas.
Skema ini semestinya memberikan manfaat ekonomi bagi daerah melalui penerimaan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan.
Namun, dalam perkara yang sedang disidik, pengelolaan kerja sama dan potensi pendapatan daerah tersebut justru menjadi bagian yang perlu dibongkar penyidik.
Karena itu, pemeriksaan MM tidak cukup hanya untuk menggali proses awal pembentukan kerja sama.
Penyidik juga perlu memastikan bagaimana kebijakan yang diambil saat itu berpengaruh terhadap pengelolaan dan penerimaan daerah selama masa KSO berlangsung.
Kejagung menyebut pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara.
Kejagung juga menegaskan penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
M2 Hadir, Tri Adhianto Masih Ditunggu 24 November
Pemeriksaan MM menjadi kontras dengan ketidakhadiran Wali Kota Bekasi saat ini, Tri Adhianto Tjahyono, yang sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Senin, 17 November 2026.
Tri tidak memenuhi panggilan pertama dengan alasan memiliki agenda pekerjaan dan membutuhkan waktu untuk menyiapkan data.
Kepada wartawan di lokasi Wisata Air Kalimalang, Rabu (18/11), Tri menjelaskan alasan ketidakhadirannya.
“Jadi gini, Kejagung kemarin itu kan datang surat pemanggilannya di hari Senin ya. Dan kemudian di hari Selasa itu saya sudah janji, ya itu kurang lebih seminggu yang lalu, bahwa kita akan melakukan diskusi terkait dengan Habibie Ainun Center,” ucap Tri.
Ia juga menyebut perlunya menyiapkan data sebelum memenuhi panggilan penyidik.
“Ya kan harusnya ada data-data ya, kita persiapkan Pak untuk pertemuannya itu.” kelitnya.
Setelah tidak hadir pada pemanggilan pertama, Tri menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan berikutnya yang dijadwalkan pada Selasa (24/11/2026).
“Akan hadir,” akunya.
Pernyataan tersebut kini menjadi perhatian publik. Sebab, ketika mantan kepala daerah telah memenuhi panggilan penyidik, kehadiran kepala daerah yang masih menjabat juga dinilai penting untuk memperjelas kebijakan pemerintah daerah dalam periode yang tengah disorot.
Pertanyaan publik bukan semata-mata soal kehadiran Tri pada 24 November. Lebih jauh, penyidik dituntut mendalami keputusan dan kebijakan yang diambil Pemerintah Kota Bekasi pada 2022, terutama yang berkaitan dengan kelanjutan KSO Migas.
Tujuh Tahap Kebijakan 2022 Jangan Luput dari Penyidikan
Pemeriksaan M2 penting untuk mengungkap bagian hulu perkara, terutama proses pembentukan Perseroda, penandatanganan KSO, serta mekanisme pengelolaan PI 10 persen.
Namun, penyidikan juga tidak boleh berhenti pada periode awal kerja sama.
Publik mendesak Jampidsus menelusuri tujuh rangkaian peristiwa pada 2022 yang selama ini dipersoalkan dalam poster bertajuk “Skandal KSO Migas Bekasi Rp 2 Triliun – 7 Tahap 2022” yang disebut telah dikantongi penyidik Gedung Bundar.
Tujuh tahapan tersebut perlu diuji karena berkaitan dengan pergantian kepemimpinan perusahaan daerah, proses hukum, negosiasi ulang dengan Foster Oil, hingga pembukaan rekening KSO.
Berikut kronologi yang menjadi sorotan:
1. 24 Januari 2022: Penerbitan SK Plt Direktur Utama tanpa melalui panitia seleksi (Pansel).
2. 6 April 2022: Penandatanganan Akta Van Dading atau kesepakatan perdamaian, sehari sebelum putusan Mahkamah Agung.
3. 7 April 2022: Putusan MA Nomor 985 K/Pdt/2022 yang memenangkan PD Migas.
4. 25 Mei 2022: Penerbitan surat Clean and Clear yang disebut menolak pelaksanaan eksekusi atas kemenangan di MA.
5. Pertengahan 2022: Penerbitan SK pengangkatan Direktur Utama definitif.
6. 25 Agustus 2022: Penerbitan surat tugas untuk melakukan negosiasi ulang dengan Foster Oil, meskipun PD Migas telah memenangkan perkara di MA.
7. Akhir 2022: Pembukaan blokir rekening KSO yang diduga berlanjut pada pencairan dana hingga Rp100 miliar.
Rangkaian tersebut bukan sekadar persoalan administrasi perusahaan daerah. Setiap keputusan memiliki konsekuensi terhadap posisi hukum PD Migas, keberlanjutan kerja sama dengan Foster Oil, serta potensi penerimaan yang menjadi hak daerah.
Karena itu, penyidik perlu menguji siapa pengambil keputusan, apa dasar hukum yang digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan daerah.
Kebijakan Tri Adhianto Perlu Diuji, Bukan Sekadar Kehadiran sebagai Saksi
Jika pemeriksaan MM diarahkan untuk mengungkap pembentukan Perseroda dan awal KSO, pemeriksaan Tri Adhianto perlu mendalami kebijakan pada 2022.
Terutama, keputusan yang berkaitan dengan Akta Van Dading, tindak lanjut putusan MA Nomor 985 K/Pdt/2022, penerbitan surat Clean and Clear, penugasan negosiasi ulang dengan Foster Oil, hingga pembukaan blokir rekening KSO.
Rangkaian kebijakan tersebut perlu diperiksa untuk mengetahui apakah terdapat keputusan yang menghambat pelaksanaan putusan MA dan bagaimana kelanjutan KSO yang sebelumnya telah bermasalah.
Penyidik juga perlu menelusuri dugaan aliran gratifikasi yang dikaitkan dengan rangkaian persoalan tersebut. Namun, dugaan itu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta penelusuran aliran dana.
Dengan demikian, pemeriksaan MM dan Tri memiliki ruang pengungkapan yang saling melengkapi. Pemeriksaan terhadap pihak yang berkaitan dengan periode awal KSO harus disandingkan dengan penelusuran kebijakan pemerintah daerah pada 2022.
Tanpa menguji kedua periode tersebut secara menyeluruh, ada risiko rangkaian pengambilan keputusan yang menentukan nasib kerja sama migas justru tidak terungkap secara utuh.
Kejagung Ditunggu Menentukan Arah Penanganan Perkara
Kejagung sebelumnya menegaskan penyidikan akan dilakukan secara transparan. Penyidik juga tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dari kalangan pejabat daerah maupun manajemen Perseroda.
Dugaan korupsi KSO Migas Bekasi menjadi perkara yang penting karena menyangkut potensi pendapatan daerah dari sektor migas dalam jumlah besar. Dana yang semestinya memberikan manfaat bagi pembangunan daerah justru diduga mengalami penyimpangan.
Kini, publik menunggu dua perkembangan penting.
Pertama, apakah Tri Adhianto benar-benar memenuhi panggilan penyidik pada 24 November 2026? Janji kehadiran telah disampaikan secara terbuka kepada wartawan.
Kedua, sejauh mana Jampidsus berani mengusut seluruh rangkaian kebijakan yang berkaitan dengan KSO Migas, termasuk tujuh tahapan pada 2022, dan kapan hasil penyidikan mengarah pada penetapan tersangka?
Pemeriksaan saksi memang menjadi bagian penting dalam membangun konstruksi perkara. Namun, publik juga menunggu perkembangan konkret dari penyidikan kasus yang diduga berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan daerah dalam jumlah besar.
Pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang mengetahui proses awal kerja sama. Siapa yang mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu dijalankan, dan siapa yang diuntungkan juga harus menjadi bagian dari pembuktian.







Tinggalkan Balasan