Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) segera melimpahkan perkara tersangka Muhammad Riza Chalid ke pengadilan untuk disidangkan secara in absentia.

Desakan tersebut disampaikan melalui somasi bernomor 05/MAKI-SOMASI_JAMPIDSUS/17.XI/2026 yang ditandatangani Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, pada 17 November 2026.

MAKI menilai penanganan perkara Riza Chalid tidak boleh terus menggantung hanya karena tersangka belum berhasil ditemukan. Terlebih, status tersangka dan Daftar Pencarian Orang (DPO) telah disematkan sejak 2025.

Dalam somasinya, MAKI meminta Jampidsus segera mengambil langkah konkret dengan membawa perkara tersebut ke pengadilan.

Menurut MAKI, keberadaan tersangka yang masih buron tidak seharusnya menjadi alasan untuk membiarkan proses hukum tanpa kepastian.

Setahun Berstatus Tersangka dan DPO, Perkara Belum Tuntas

MAKI menyoroti perjalanan penanganan perkara Riza Chalid yang dinilai belum menunjukkan perkembangan berarti.

Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka, pada 10 Juli 2025, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan PT Pertamina (Persero), Subholding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Dalam perkara tersebut, Riza Chalid disebut sebagai aktor intelektual.

Selanjutnya, pada 19 Agustus 2025, Kejagung menetapkan Riza Chalid sebagai DPO setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik sebanyak tiga kali.

Namun, hingga somasi MAKI dilayangkan pada 17 November 2026, keberadaan Riza Chalid belum diketahui. Kondisi tersebut dinilai memperlihatkan belum adanya kepastian dalam penyelesaian perkara yang menjeratnya.

Hal ini diyakini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum serta ketidakadilan terkait proses hukum Tersangka Riza Chalid.

MAKI Ingatkan Kejagung soal Mekanisme Sidang In Absentia

MAKI menilai Kejagung memiliki dasar hukum untuk melanjutkan proses persidangan tanpa kehadiran terdakwa.

Dasar yang digunakan adalah Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan tersebut mengatur:

“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, dalam keterangannya yang diterima Porosbekasi.com, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, hal tersebut dapat menjadi landasan untuk tidak terus menunda proses hukum hanya karena tersangka belum tertangkap.

Dengan dasar tersebut, MAKI meminta Jampidsus segera memproses pelimpahan perkara ke pengadilan agar dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Riza Chalid dapat diuji melalui persidangan.

Riza Chalid Diduga Gunakan Paspor Asing dengan Nama Abdul Kareem

Dalam somasinya, MAKI juga mengungkap dugaan penggunaan identitas berbeda oleh Riza Chalid saat melakukan perjalanan ke luar negeri.

Boyamin menyebut, pada 15 Mei 2023, Riza Chalid diduga melakukan perjalanan ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menggunakan paspor negara lain atas nama Abdul Kareem.

Sehari kemudian, 16 Mei 2023, Riza Chalid diduga kembali ke Kuala Lumpur menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dengan rute langsung Balikpapan-Kuala Lumpur.

MAKI menilai rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan dugaan upaya menghindari proses hukum dengan menggunakan identitas dan dokumen perjalanan berbeda.

“Sehingga melihat kelicinannya maka sudah semestinya dilakukan sidang in absentia,” tegas Boyamin.

Boyamin berpandangan, dugaan penggunaan identitas berbeda dan perpindahan lintas negara menjadi alasan bagi Kejagung untuk tidak terus menunggu hingga Riza Chalid berhasil ditangkap.

Sebaliknya, Jampidsus diminta memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia agar perkara tersebut tetap dapat diproses di pengadilan.

MAKI Ancam Gugat Praperadilan Jika Kejagung Tak Bertindak

MAKI tidak hanya menyampaikan desakan melalui somasi. Organisasi tersebut juga memperingatkan Jampidsus akan menempuh jalur hukum apabila tidak ada tindak lanjut untuk melaksanakan persidangan in absentia terhadap Riza Chalid.

Boyamin menyatakan MAKI siap mengajukan permohonan praperadilan apabila Kejagung tidak menunjukkan langkah konkret dalam menuntaskan perkara tersebut.

“Kami mendesak Jampidsus untuk dapat melimpahkan perkara Tersangka Riza Chalid ke pengadilan agar dapat dilakukan sidang in absentia sebagai bentuk keseriusan dalam menuntaskan suatu perkara atas dugaan tindak pidana korupsi yang diduga telah dilakukan oleh Riza Chalid serta untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara tersebut,” paparnya.

MAKI menegaskan somasi tersebut merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan pihak-pihak dengan posisi dan pengaruh besar.

“Demikian somasi dan permohonan ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen masyarakat dalam mengawal penegakan hukum untuk menuntaskan suatu perkara, sehingga siapapun yang terlibat dan melakukan praktik tindak pidana korupsi dapat dihukum dengan seadil-adilnya,” tandasnya.

 

Porosbekasicom
Editor