POROSBEKASI.COM – Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, mengkritik keras Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, terkait kerja sama operasional (KSO) PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Ia bahkan menyebut Tri sebagai pengkhianat bangsa karena kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan keuangan negara.
Mulyadi menyebut keputusan perdamaian dalam sengketa tersebut menyisakan persoalan serius. Sebab, di tengah adanya klaim kerugian yang dialami perusahaan milik pemerintah daerah, penyelesaian justru ditempuh melalui kesepakatan damai dengan perusahaan asing.
Ia menjelaskan, istilah pengkhianat bangsa memiliki sejarah panjang. Pada masa kolonial Belanda, istilah tersebut kerap dilekatkan kepada warga pribumi yang bekerja untuk kepentingan penjajah dan memberikan keuntungan kepada pihak kolonial.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi ironi ketika kebijakan seorang kepala daerah justru dinilai menguntungkan perusahaan asing, sementara perusahaan milik pemerintah daerah harus menanggung kerugian.
“Negara dirugikan oleh perusahaan asing, tetapi justru dilakukan perdamaian. Ini sudah tidak Sehat. Bagaimana mungkin persoalan yang sudah memiliki proses hukum justru berakhir dengan perdamaian?” kata Mulyadi, Selasa (17/11/2026).

Soroti Putusan Mahkamah Agung
Mulyadi juga menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) pada 7 April 2022 terkait perkara KSO PT Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil & Energy.
Menurutnya, perkara tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai sengketa bisnis biasa karena terdapat persoalan kerugian materiil yang telah menjadi bagian dari proses hukum.
Ia menyebut Mahkamah Agung telah mengungkap bahwa PT Migas Kota Bekasi mengalami penderitaan selama puluhan tahun hingga menanggung kerugian materiil akibat tindakan Foster Oil & Energy. Nilai kerugian yang disebut dalam perkara tersebut mencapai Rp12 miliar.
“Artinya, persoalan kerugian ini bukan sekadar asumsi Makamah Agung. Angkanya sudah pernah dihitung dan disampaikan dalam proses putusan penegakan hukum.
“Lalu mengapa persoalan tersebut justru berujung pada perdamaian ketika Tri Adhianto menjabat sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota Bekasi pada 2022?” ujarnya.
Persoalan waktu terjadinya perdamaian juga menjadi perhatian Mulyadi. Ia mempertanyakan dasar pengambilan keputusan tersebut karena kesepakatan damai disebut terjadi sehari sebelum putusan kasasi Mahkamah Agung keluar pada 6 April 2022.
Menurutnya, rentang waktu tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan bagaimana proses perdamaian dilakukan, apa pertimbangan yang mendasarinya, serta siapa saja pihak yang memperoleh keuntungan dari keputusan tersebut.
“Kalau memang perdamaian itu terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni keputusan bisnis atau ada sesuatu di baliknya? Jangan sampai muncul dugaan adanya pemufakatan jahat untuk merampok keuangan negara,” tegasnya.
Minta Kejagung Telusuri Aktor Utama
Mulyadi menegaskan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan KSO tersebut harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa tebang pilih.
Penelusuran, menurutnya, juga harus mencakup pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan keberlanjutan kerja sama.
Ia meminta Kejaksaan Agung tetap konsisten menjalankan komitmen penegakan hukum dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada pihak mana pun, terutama dalam perkara yang diduga berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
“Jangan sampai Kejaksaan hanya memotong ranting-ranting, tetapi membiarkan aktor utama lolos dari proses hukum. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. angan sampai komitmen itu justru di pudarkan oleh kejaksaan agung yang menyangkut kepentingan keuangan negara,” ujarnya.
Mulyadi mengingatkan, korupsi bukan hanya kejahatan terhadap keuangan negara, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kemerdekaan, demokrasi, dan kepercayaan rakyat.
Menurutnya, perilaku koruptif dapat berkembang di berbagai lini organisasi pemerintahan apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang tegas.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam memastikan keadilan berjalan tanpa intervensi kepentingan.
“Jika hukum mengklaim dirinya sebagai penjaga moral publik, lalu siapa yang menjaga moral hukum? Kejaksaan Agung harus berdiri di ruang penegakan keadilan, bukan di ruang negosiasi yang justru berpotensi melindungi pihak-pihak pelanggar hukum,” tegasnya.
Mulyadi mendesak Kejaksaan Agung mengusut perkara tersebut secara transparan, objektif, dan adil. Ia menilai penelusuran menyeluruh diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik, mencegah penyimpangan dalam penegakan hukum, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum ketika kepentingan keuangan negara dipertaruhkan.







Tinggalkan Balasan