POROSBEKASI.COM – Surat Wali Kota Bekasi kepada Kementerian Perhubungan untuk meminta pembatasan operasional kendaraan berdimensi besar belum terlihat menghasilkan tindakan nyata.
Di tengah belum adanya kepastian kebijakan tersebut, kecelakaan yang melibatkan truk kembali terjadi di Jalan Cut Mutia dan menambah daftar korban meninggal dunia.
Peristiwa terbaru terjadi di perempatan lampu merah Rawa Semut, Margahayu, Bekasi Timur, Selasa, 10 November 2026, sekitar pukul 04.30 WIB. Sebuah dump truck bermuatan pupuk menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantre di lampu merah.
Kecelakaan tersebut menewaskan pengemudi truk setelah terjepit di dalam kabin yang ringsek akibat benturan keras.
Korban diketahui bernama Arif Rahman, atau dalam keterangan resmi kepolisian disebut berinisial AR (37). Ia merupakan pengemudi dump truck Hino berwarna hijau yang melaju dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuju Cikampek.
KBO Satlantas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Devi Sumardiyono, menduga kecelakaan terjadi akibat kondisi pengemudi yang tidak prima.
“Diperkirakan sopir tidak kontrol diri, mungkin karena lelah, capek, atau mengantuk,” ujar Devi baru baru ini.
Polisi menyebut kecelakaan tersebut bukan disebabkan rem blong, melainkan diduga berkaitan dengan kelelahan pengemudi.
Sebanyak empat kendaraan terlibat dalam insiden beruntun itu. Benturan membuat bagian depan dump truck ringsek parah hingga kendaraan terbalik. Pengemudi mengalami luka berat pada bagian kaki karena terjepit bodi kendaraan.
Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Namun, nyawanya tidak tertolong.
“Korban Saudara AR (37) meninggal dunia di RSUD Kota Bekasi,” kata Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, AKP Suparyono.
Polisi menyatakan tidak ada korban lain dalam kecelakaan tersebut.
Meski demikian, insiden ini kembali memunculkan persoalan serius mengenai keselamatan lalu lintas di Jalan Cut Mutia, terutama terkait keberadaan kendaraan berat dan pengawasan terhadap kondisi pengemudinya.
Delapan Korban Meninggal dalam 10 Hari
Kecelakaan di Rawa Semut bukan insiden pertama yang terjadi di Jalan Cut Mutia dalam rentang waktu berdekatan.
Sebelumnya, pada 1 November 2026 sekitar pukul 16.30 WIB, truk molen B 9548 MV mengalami kecelakaan di depan Kampus BSI, Sepanjang Jaya, Rawalumbu.
Truk tersebut diduga mengalami gangguan pengereman dan menabrak sejumlah warga yang berada di halte. Insiden itu menyebabkan enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka berat.
Sopir berinisial TM (58) telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.
Namun, persoalan kecelakaan tersebut tidak berhenti pada dugaan kesalahan pengemudi.
Hasil pemeriksaan ahli Dinas Perhubungan mengungkap truk molen itu tidak laik jalan. Kendaraan tersebut tercatat tidak memiliki KIR aktif sejak Juli 2020. Sementara masa berlaku TNKB berakhir pada 12 Desember 2020.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan pengawasan kendaraan yang beroperasi di jalan raya. Kendaraan dengan dokumen pengujian dan tanda nomor kendaraan yang telah kedaluwarsa ternyata masih dapat melintas hingga terlibat kecelakaan fatal.
Selain enam korban dalam kecelakaan truk molen, surat Wali Kota Bekasi juga mencantumkan satu korban meninggal dunia dalam dokumentasi kecelakaan lainnya.
Dengan tambahan satu korban dalam kecelakaan dump truck bermuatan pupuk pada 10 November, jumlah korban meninggal yang tercantum dalam rangkaian peristiwa tersebut mencapai sedikitnya delapan orang.
Artinya, dalam kurun 10 hari, Jalan Cut Mutia menjadi lokasi rangkaian kecelakaan kendaraan berat yang merenggut delapan nyawa.
Angka tersebut semestinya menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, kepolisian, dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan angkutan jalan.
Surat Wali Kota Sudah Dikirim, Apa Tindak Lanjut Kementerian?
Persoalan kendaraan berdimensi besar di Kota Bekasi sebenarnya telah mendapat perhatian pemerintah daerah.
Pada November 2026, Wali Kota Bekasi mengirimkan surat Nomor 500.11.0/DISHUB Terkait kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI.
Surat tersebut meminta pengaturan operasional kendaraan berdimensi besar menyusul sejumlah kecelakaan yang terjadi dalam waktu berdekatan di ruas jalan nasional wilayah Kota Bekasi.
“Bersama ini disampaikan, sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan dimensi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan di ruas Jalan Nasional (gambar terlampir), maka perlu kiranya pengaturan operasional kendaraan dimensi besar sehingga mengurangi kepadatan dan kecelakaan lalu lintas akibat bercampurnya kendaraan besar dan kecil (mix traffic),” tulis Tri di surat tersebut.
Surat tersebut dilengkapi dokumentasi kecelakaan truk molen dan dump truck pada 1 November 2026.
Dalam lampiran pertama, tercatat enam orang meninggal dunia dan enam lainnya mengalami luka berat. Sementara lampiran kedua mencantumkan satu korban meninggal dunia.
Dengan demikian, tujuh korban meninggal dunia telah menjadi dasar pemerintah daerah mengajukan permohonan pengaturan kendaraan berat kepada pemerintah pusat.
Surat itu juga ditembuskan kepada tujuh pihak, yakni Ketua DPRD Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Sekda Kota Bekasi, Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Bekasi, Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, serta Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat.
Namun, kecelakaan kembali terjadi sebelum terlihat adanya kebijakan pembatasan yang efektif.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut surat tersebut. Apakah Kementerian Perhubungan telah memberikan respons? Apakah sudah ada pembahasan teknis mengenai pembatasan kendaraan berat? Lalu, langkah apa yang dilakukan pemerintah daerah selama menunggu keputusan pemerintah pusat?
Persoalan Bukan Hanya Jam Operasional
Kecelakaan berulang di Jalan Cut Mutia memperlihatkan bahwa persoalan keselamatan kendaraan berat tidak cukup diselesaikan melalui pengaturan jam operasional.
Kasus truk molen B 9548 MV menunjukkan pentingnya pengawasan kelayakan kendaraan. Sementara kecelakaan dump truck bermuatan pupuk mengangkat persoalan lain, yakni kondisi fisik dan jam kerja pengemudi.
Jika dugaan kelelahan sopir terbukti, penyelidikan semestinya tidak hanya berhenti pada orang yang berada di balik kemudi.
Polisi perlu menelusuri perjalanan kendaraan, durasi kerja pengemudi, waktu istirahat, hingga tanggung jawab perusahaan pemilik atau pengelola angkutan.
Sebab, pengemudi yang bekerja dalam kondisi kelelahan berpotensi membahayakan dirinya sendiri maupun pengguna jalan lainnya.
Begitu pula kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Pengawasan tidak boleh baru dilakukan setelah terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan dalam kewenangannya, sembari menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat terkait pengaturan jalan nasional.
Empat Pihak Perlu Bertanggung Jawab
Bertambahnya korban meninggal dunia di Jalan Cut Mutia seharusnya menjadi momentum bagi seluruh instansi terkait untuk mengambil tindakan nyata.
Pertama, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan perlu segera merespons surat Wali Kota Bekasi. Pengaturan kendaraan berdimensi besar, termasuk pembatasan waktu operasional, perlu dikaji dan ditetapkan berdasarkan kondisi keselamatan lalu lintas di wilayah tersebut.
Kedua, Wali Kota Bekasi tidak cukup hanya mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kewenangan yang dimiliki, termasuk memperkuat pengawasan bersama Dishub terhadap kendaraan berat, pemeriksaan KIR, serta penertiban kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis.
Ketiga, Polres Metro Bekasi Kota perlu mengusut tuntas kedua kecelakaan tersebut. Penyelidikan tidak hanya diarahkan kepada pengemudi, tetapi juga menelusuri kemungkinan tanggung jawab perusahaan pemilik kendaraan maupun pihak yang mengatur operasional angkutan.
Keempat, DPRD Kota Bekasi perlu menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan Wali Kota, Dishub, dan instansi terkait mengenai tindak lanjut surat kepada Kementerian Perhubungan.
Evaluasi menyeluruh diperlukan agar persoalan ini tidak kembali berakhir sebagai rapat koordinasi dan pertukaran surat antarinstansi.
Delapan orang meninggal dunia dalam rentang 10 hari di ruas jalan yang sama bukan angka yang bisa dianggap sebagai kejadian biasa.
Surat Wali Kota Bekasi telah menunjukkan adanya pengakuan pemerintah daerah terhadap persoalan kendaraan berdimensi besar di wilayahnya. Namun, pengakuan tersebut harus diikuti tindakan yang terukur.
Masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak surat setelah jatuhnya korban. Mereka membutuhkan pengawasan kendaraan yang konsisten, penegakan aturan, serta kebijakan yang benar-benar menjamin keselamatan pengguna jalan.
Pertanyaan mendasarnya kini bukan lagi apakah pemerintah mengetahui persoalan tersebut, melainkan kapan langkah nyata akan dilakukan sebelum korban berikutnya berjatuhan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan