POROSBEKASI.COM – Penanganan perkara KSO Migas Bekasi harus menyasar pemulihan aset dan keuangan daerah, mulai dari Rp11,89 miliar hak tagih hingga dugaan kerugian negara yang mencapai Rp2 triliun.
Pemeriksaan terhadap MJ juga perlu ditempatkan dalam konteks arahan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada 4 November 2026.
Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pidsus yang digelar secara virtual, Jampidsus menegaskan bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak cukup diukur dari banyaknya kasus yang ditangani.
“Keberhasilan penanganan perkara tidak hanya diukur dari jumlah perkara, tapi dari kualitas, ketepatan, dan ketuntasan.”
Jampidsus juga menekankan pentingnya pemulihan keuangan negara dan penyelamatan aset dalam pemberantasan korupsi.
“Pemberantasan tindak pidana korupsi harus turut mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dan penyelamatan aset”.
Arahan tersebut menjadi penting dalam penanganan dugaan penyimpangan kerja sama operasi (KSO) Migas Bekasi.
Sebab, perkara ini tidak semestinya hanya berakhir pada penetapan tersangka dan proses pemidanaan, tetapi juga harus menjawab persoalan ke mana potensi kerugian keuangan daerah dan aset yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Ada sejumlah nilai yang perlu ditelusuri Kejagung, mulai dari Rp11,89 miliar hak tagih yang dihapus melalui Akta Dading, penyertaan modal Rp40 miliar, hingga valuasi KSO yang mencapai Rp1,85 triliun.
Seluruh nilai tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat kerugian negara, siapa pihak yang bertanggung jawab, serta bagaimana mekanisme pemulihannya.
Jika dalam proses penyidikan terbukti terjadi kerugian keuangan daerah, pengembaliannya harus menjadi bagian penting dari penuntasan perkara. Sebab, uang yang dipersoalkan merupakan sumber daya publik yang semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Bekasi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan penanganan kasus ini bukan semata-mata berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka atau dijebloskan ke penjara. Pemulihan keuangan daerah dan penyelamatan aset juga harus menjadi sasaran utama.
Bekasi Menunggu Penetapan Tersangka
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Kejagung. MJ telah diperiksa, berkas perkara disebut telah dilengkapi, dan upaya penguatan pembuktian terus dilakukan.
Namun, publik Bekasi masih menunggu jawaban atas pertanyaan mendasar, siapa pihak pertama yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara KSO Migas tersebut?
Apakah penelusuran akan mengarah kepada jajaran direksi BUMD, pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pihak swasta Foster Oil & Energy, atau bahkan Kuasa Pemilik Modal (KPM)?
Semua kemungkinan itu tentu harus diuji melalui alat bukti dan hasil penyidikan. Tidak boleh ada pihak yang dikecualikan dari pemeriksaan apabila ditemukan indikasi keterlibatan berdasarkan fakta hukum.
Pesan publik kepada Jampidsus pun jelas: penyidikan jangan berhenti pada pemeriksaan MJ atau saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan.
Penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh hingga mengungkap rangkaian pengambilan keputusan, pihak yang memperoleh manfaat, serta pihak yang harus bertanggung jawab.
Sebab, angka Rp2 triliun yang dikaitkan dengan perkara Migas Bekasi bukan sekadar angka dalam laporan atau dokumen hukum.
Nilai tersebut berkaitan dengan potensi sumber daya keuangan daerah yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
Dana sebesar itu, jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, dapat mendukung pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas sekolah, kelengkapan fasilitas Puskesmas, hingga memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.
Karena itu, dugaan penyimpangan tata kelola selama 15 tahun, sejak 2009 hingga 2024, tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan administrasi atau sengketa bisnis semata.
Jika terbukti terjadi tindak pidana dan kerugian negara, pertanggungjawaban hukum harus menjangkau seluruh pihak yang terlibat sesuai perannya.
Lebih dari sekadar mengungkap siapa yang bersalah, penyidikan juga harus menjawab bagaimana kerugian dapat dipulihkan dan aset daerah diselamatkan.
Jampidsus telah bergerak. Saksi dari lingkungan Pemkot Bekasi telah diperiksa. Kini, publik menunggu langkah berikutnya: pengungkapan pihak yang bertanggung jawab, penetapan tersangka berdasarkan bukti, dan pemulihan keuangan daerah.
Tinggalkan Balasan