Orangtua Siswa SMPN 40 Bekasi Mengeluhkan Biaya Kokurikuler Rp545 Ribu

POROSBEKASI.COM – Rencana kegiatan kokurikuler di SMP Negeri 40 Kota Bekasi menuai keluhan orang tua siswa.

Pasalnya, setiap siswa kelas 9 disebut diminta membayar Rp545.000 untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 21 Januari 2027.

Persoalan tersebut mencuat setelah akun Instagram @moodpendidikan.co mengunggah informasi mengenai biaya kegiatan tersebut. Unggahan itu mendapat 504 likes, 135 komentar, dan 209 kali dibagikan.

Dalam unggahan berjudul “ORANG TUA SISWA KELUHKAN BIAYA KOKURIKULER Rp545 RIBU DI SMPN 40 BEKASI, BENARKAH WAJIB?“, ditampilkan sejumlah dokumen dan tangkapan layar yang memperlihatkan rencana kegiatan, rincian biaya, hingga mekanisme pembayaran.

Dokumen yang diunggah menunjukkan bahwa biaya Rp545.000 diperuntukkan bagi siswa kelas 9 untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar kelas atau kokurikuler ke Bandung.

Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp, biaya tersebut mencakup transportasi bus dari Aries Tour and Travel, dua kali makan, snack, serta penyediaan air minum menggunakan dispenser di dalam bus.

Orang tua siswa juga disebut diminta menyelesaikan pembayaran paling lambat satu minggu sebelum keberangkatan melalui wali kelas.

Persoalan yang kemudian dipertanyakan adalah apakah pembayaran tersebut benar-benar bersifat sukarela atau justru menjadi kewajiban bagi seluruh siswa.

Rencana Kegiatan Sudah Dibahas Sekolah

Dari dokumen yang beredar, kegiatan kokurikuler tersebut bukan rencana yang muncul secara tiba-tiba. Sekolah sebelumnya telah menerbitkan surat undangan tertanggal 2 November 2026 untuk mengundang orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9 menghadiri rapat di Aula SMPN 40 Kota Bekasi, pada 7 November 2026.

Pertemuan itu membahas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kokurikuler. Setelah rapat, orang tua juga menerima Google Form berjudul ‘Angket Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Luar Kelas (Kokurikuler) TP. 2026/2027’ untuk SMPN 40 dan USB 61.

Rangkaian dokumen tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan telah masuk dalam agenda perencanaan sekolah.

Namun, perencanaan kegiatan tidak serta-merta menjawab persoalan mengenai sumber pembiayaan, mekanisme penetapan biaya, dan kewajiban orang tua untuk membayar.

Di sinilah pihak sekolah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesan bahwa kegiatan pendidikan yang menjadi bagian dari kurikulum justru dibebankan kepada orang tua.

Siapa Menanggung Biaya Kokurikuler?

Kegiatan kokurikuler merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan memperkuat kompetensi dan karakter peserta didik.

Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dijadikan alasan untuk menetapkan pungutan wajib kepada orang tua tanpa dasar hukum dan mekanisme pembiayaan yang jelas.

Ketentuan mengenai pungutan dan sumbangan pendidikan antara lain diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 serta Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Kedua regulasi tersebut membedakan secara tegas antara pungutan dan sumbangan.

Pungutan merupakan penarikan uang yang bersifat wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktu pembayarannya. Sementara itu, sumbangan bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun batas waktu pembayarannya.

Dengan demikian, apabila biaya Rp545.000 tersebut ditetapkan sebagai kewajiban seluruh siswa dan harus dibayarkan dalam tenggat tertentu, mekanismenya patut dipertanyakan.

Sebaliknya, apabila sekolah menyebutnya sebagai sumbangan, harus ada jaminan bahwa orang tua yang tidak mampu atau tidak bersedia membayar tidak mendapatkan tekanan dan anaknya tidak kehilangan hak mengikuti pembelajaran.

Sekolah juga perlu menjelaskan sumber anggaran yang digunakan serta apakah kegiatan tersebut telah dimasukkan dalam perencanaan pembiayaan sekolah.

Penggunaan Dana BOS pun harus mengacu pada ketentuan peruntukan dan komponen pembiayaan yang berlaku. Karena itu, tidak tepat pula menyimpulkan bahwa seluruh biaya perjalanan ke luar kota otomatis harus ditanggung Dana BOS.

Lima Hal yang Wajib Dijawab Pihak Sekolah

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besar kecilnya biaya. Yang lebih penting adalah transparansi, kesukarelaan, dan jaminan tidak adanya diskriminasi terhadap siswa.

Kepala SMPN 40 Kota Bekasi setidaknya perlu menjawab lima pertanyaan berikut.

1. Apakah Rp545.000 merupakan biaya wajib atau sukarela?

Jika wajib, apa dasar hukum yang digunakan sekolah untuk menetapkan pembayaran tersebut?

Jika disebut sukarela, apakah sekolah bersedia memberikan jaminan tertulis bahwa siswa yang tidak membayar tetap memperoleh hak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa pengurangan nilai, tekanan, atau perlakuan berbeda?

2. Bagaimana nasib siswa dari keluarga kurang mampu?

Apakah sekolah telah mendata kondisi ekonomi orang tua siswa sebelum menetapkan biaya tersebut?

Bagaimana dengan siswa penerima KIP, anak dari keluarga buruh harian, pengemudi ojek online, maupun pedagang kecil?

Bagi sebagian keluarga, Rp545.000 bukan jumlah kecil. Uang tersebut bisa menjadi bagian penting dari kebutuhan rumah tangga selama beberapa hari.

Sekolah harus memastikan tidak ada siswa yang terpaksa membayar karena takut mendapat perlakuan berbeda apabila orang tuanya tidak mampu memenuhi permintaan tersebut.

3. Mengapa kegiatan harus dilaksanakan di Bandung?

Kegiatan kokurikuler pada dasarnya dapat dirancang dengan memanfaatkan berbagai potensi lingkungan sekitar sekolah.

Di Kota Bekasi, misalnya, terdapat Situ Rawa Gede, museum, kawasan industri MM2100, hingga kantor pemerintahan yang dapat menjadi lokasi pembelajaran sesuai tujuan kegiatan.

Karena itu, sekolah perlu menjelaskan alasan pemilihan Bandung, termasuk pertimbangan manfaat pendidikan, efektivitas, dan kemampuan ekonomi orang tua.

Apakah tidak tersedia alternatif kegiatan di dalam Kota Bekasi dengan biaya lebih terjangkau, tetapi tetap memenuhi tujuan pembelajaran?

4. Siapa yang menentukan Aries Tour and Travel sebagai penyedia transportasi?

Sekolah perlu membuka proses pemilihan penyedia jasa perjalanan, termasuk apakah terdapat perbandingan penawaran dari sejumlah perusahaan travel.

Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga harus disampaikan kepada orang tua.

Berapa biaya transportasi, konsumsi, tiket masuk lokasi, dan komponen lainnya? Apakah terdapat biaya tambahan atau keuntungan penyedia jasa yang perlu diketahui orang tua?

Jika jumlah peserta mencapai 300 siswa, misalnya, total biaya yang terkumpul bisa mencapai Rp163,5 juta.

Angka tersebut merupakan ilustrasi berdasarkan asumsi 300 peserta, bukan jumlah siswa yang telah terkonfirmasi.

Dengan nilai sebesar itu, keterbukaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar.

5. Di mana peran Komite Sekolah dalam penetapan biaya?

Apakah biaya Rp545.000 ditetapkan oleh pihak sekolah atau melalui kesepakatan Komite Sekolah?

Jika melibatkan komite, sekolah perlu menunjukkan berita acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan, dan bukti bahwa orang tua memahami sifat pembayaran tersebut.

Persetujuan sebagian orang tua tidak boleh serta-merta dianggap sebagai persetujuan seluruh orang tua, terlebih jika pembayaran kemudian diperlakukan sebagai kewajiban.

Bukan Persoalan Baru

Keluhan mengenai biaya kegiatan luar kelas di sekolah negeri bukan persoalan yang baru muncul.

Di SMPN 17 Bandar Lampung, misalnya, biaya kokurikuler disebut mencapai Rp335.000 per siswa. Angka tersebut dibandingkan dengan sekolah lain yang menggelar kegiatan serupa dengan biaya Rp185.000.

Selisihnya mencapai Rp150.000 per siswa. Persoalan itu juga telah menjadi sorotan media sebagai dugaan markup.

Di Kota Bekasi sendiri, keluhan orang tua mengenai biaya study tour, outing class, maupun kegiatan kokurikuler di lingkungan SDN dan SMPN juga kerap muncul. Nilainya disebut berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 per siswa.

Kini, biaya yang dipersoalkan di SMPN 40 mencapai Rp545.000.

Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Jangan sampai kegiatan pembelajaran di luar kelas justru berkembang menjadi beban rutin bagi orang tua, tanpa standar biaya dan pengawasan yang transparan.

Persoalan lainnya adalah posisi Komite Sekolah. Lembaga yang seharusnya menjadi jembatan aspirasi orang tua jangan sampai hanya menjadi pihak yang mengesahkan keputusan sekolah tanpa memastikan kepentingan seluruh siswa terlindungi.

Disdik Jangan Lamban Merespons Keluhan

Munculnya keluhan melalui media sosial seharusnya menjadi peringatan bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pemeriksaan.

Dinas tidak cukup hanya menunggu klarifikasi dari sekolah. Perlu ada pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, mekanisme penetapan biaya, hingga pelaksanaan kegiatan.

Setidaknya ada empat langkah yang perlu dilakukan.

Pertama, memeriksa langsung surat edaran, RAB, notulen rapat, serta bukti komunikasi mengenai pembayaran kegiatan kokurikuler di SMPN 40.

Kedua, memastikan tidak ada penetapan pungutan wajib yang bertentangan dengan ketentuan pembiayaan pendidikan di sekolah negeri.

Ketiga, menerbitkan pedoman atau surat edaran kepada seluruh SMP negeri di Kota Bekasi mengenai batasan pembiayaan kegiatan kokurikuler dan larangan melakukan pungutan yang tidak sesuai aturan.

Keempat, menyediakan kanal pengaduan yang aman bagi orang tua dan siswa agar mereka dapat menyampaikan keberatan tanpa takut anaknya mendapat tekanan atau perlakuan diskriminatif.

Sebab, kekhawatiran orang tua bukan hanya kehilangan uang Rp545.000. Ada ketakutan yang lebih besar: apakah anak mereka akan dibedakan jika tidak membayar? Apakah nilai pelajarannya akan terpengaruh? Apakah anak akan mendapat sindiran atau tekanan di lingkungan sekolah?

Kekhawatiran seperti inilah yang berpotensi membuat orang tua memilih membayar meskipun sebenarnya keberatan.

Pendidikan Gratis Jangan Hanya Slogan

Pemerintah selama ini menggaungkan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) juga dialokasikan untuk membantu membiayai operasional pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, persoalan biaya kokurikuler di SMPN 40 menunjukkan masih adanya pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen pendidikan terjangkau benar-benar dirasakan orang tua.

Apabila kegiatan yang menjadi bagian dari proses pendidikan justru dibebankan melalui pembayaran yang tidak jelas sifat dan dasar hukumnya, tujuan menghadirkan pendidikan yang terjangkau patut dipertanyakan.

Karena itu, Kepala SMPN 40 dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus memberikan jawaban secara terbuka.

Apakah Rp545.000 itu wajib atau tidak?

Jika tidak wajib, sampaikan secara tertulis bahwa siswa yang tidak membayar tetap memiliki hak mengikuti kegiatan sesuai ketentuan dan tidak akan mengalami diskriminasi.

Jika wajib, jelaskan dasar hukum, sumber pembiayaan, serta mekanisme penetapannya. Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan Inspektorat maupun pengaduan kepada Ombudsman sesuai kewenangannya.

Bagi sebagian pejabat, Rp545.000 mungkin bukan jumlah yang besar. Namun, bagi keluarga buruh dan pekerja berpenghasilan harian di Mustika Jaya, uang tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan, membayar kontrakan, atau membeli beras.

Kegiatan kokurikuler semestinya menjadi ruang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, bukan justru menjadi sumber tekanan ekonomi bagi orang tua.

Jangan sampai sekolah negeri yang seharusnya memberikan akses pendidikan terjangkau justru membuat orang tua merasa harus membayar agar anaknya tidak diperlakukan berbeda.

Giluy? Iya, giluy kalau kegiatan pendidikan di sekolah negeri masih membebani orang tua dengan biaya ratusan ribu rupiah tanpa penjelasan transparan mengenai sifat pembayaran, dasar penetapan, dan pertanggungjawaban anggarannya.