Mengandalkan proyek jangka panjang seperti pembangunan flyover juga dinilai sebagai bentuk pengalihan isu.
Sementara rencana besar terus diwacanakan, kebutuhan paling mendasar, seperti palang pintu dan petugas resmi, justru belum terpenuhi. Ini menunjukkan kegagalan dalam menetapkan prioritas.
Di tengah kelalaian tersebut, justru muncul narasi yang menyudutkan warga yang selama ini berinisiatif menjaga perlintasan.
Aktivis Titah Rakyat Bekasi, Agung Ajo, menilai sikap itu sebagai bentuk ketidakadilan.
“Jangan ada framing yang menyalahkan warga. Mereka hadir karena ada kekosongan sistem pengamanan. Ini justru menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera hadir,” ujarnya, dikutip, Jumat 1 Mei 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus berhenti berwacana dan segera mengambil langkah nyata, mulai dari penyediaan sistem pengamanan yang layak, penempatan petugas resmi, hingga rekayasa lalu lintas untuk menekan risiko kecelakaan.
Jika kondisi dinilai berbahaya, penutupan sementara perlintasan seharusnya berani diputuskan, bukan justru dibiarkan.
Selain itu, peran warga yang selama ini menjaga perlintasan tidak boleh dipandang sebelah mata.
Pemerintah justru perlu merangkul mereka melalui skema rekrutmen dan pelatihan agar masuk dalam sistem resmi yang memiliki kepastian hukum dan perlindungan.
Tinggalkan Balasan