PorosBekasi.com – Sorotan tajam mengarah pada lonjakan anggaran perjalanan dinas luar negeri DPRD DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp31 miliar.
Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,6 miliar dalam pos anggaran bertajuk Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai lonjakan ini tidak hanya mencolok, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Uchok, kecilnya anggaran pada 2025 diduga membuat banyak anggota DPRD tidak mendapatkan kesempatan perjalanan dinas ke luar negeri.
Hal itu, kata dia, berbanding terbalik dengan tahun 2026 yang justru mengalami peningkatan hampir 20 kali lipat.
“Ini luar biasa. Kenaikannya bahkan mungkin lebih cepat dari kenaikan gaji buruh atau karyawan biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya, dikutip, Rabu (15/4/2026).
Ia mempertanyakan substansi kegiatan yang disebut sebagai koordinasi dan konsultasi tersebut.
Menurutnya, menjadi janggal ketika persoalan khas Jakarta seperti kemacetan dan banjir justru dikonsultasikan ke luar negeri.
“Kalau mau bahas macet, apakah harus ke Eropa? Kalau soal banjir, apakah solusinya didapat dari Jepang? Atau jangan-jangan yang dipelajari justru teknik memandang gedung pencakar langit dan fotografi arsitektur asing?” sindirnya.
Uchok juga menilai, publik berhak merasa bingung dan geram melihat penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat.
Tinggalkan Balasan