Warga justru semakin sering mengeluhkan air berwarna kecoklatan, berbau karat, dan berlendir.
“Anggaran membengkak, tapi air yang sampai ke rumah justru makin kotor. Ini bukan sekadar inefisiensi, tapi dugaan kuat penyalahgunaan anggaran publik,” papar Garisah dalam keterangan tertulis, Jumat 7 November 2025.
Keluhan serupa juga dilontarkan konsumen PAM Jaya dari beberapa wilayah. Mereka protes dengan kualitas air yang keruh, bau hingga berlendir.
“Airnya keruh dan berbau, kadang berlendir. Kalau dipakai masak, warnanya berubah. Tapi kalau telat bayar, tetap kena denda,” ujar salah satu warga Bekasi Timur.
Selama air PDAM masih keruh dan bercacing, kami tidak bangga dengan proyek apa pun. Air adalah kebutuhan pokok, bukan komoditas yang mengabaikan kesehatan masyarakat,” tulis seorang warga.
Sekretaris DPC GRIB Kota Bekasi, Ahmad Sumantri, menilai permasalahan ini sudah melampaui urusan pelayanan publik.
“Air yang tercemar ini berpotensi menimbulkan penyakit. Kalau benar ada dana miliaran yang tidak dikelola dengan benar, maka itu pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Ahmad.
Ia mendesak agar pemerintah daerah dan aparat hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Warga jangan terus jadi korban. Negara harus hadir, bukan hanya menagih pembayaran air kotor,” ujarnya.
PPAMI juga menembuskan laporan ke berbagai lembaga tinggi negara, termasuk Presiden RI, BPK, Ombudsman, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi, serta Kejaksaan Tinggi dan Negeri Bekasi.
“Kami ingin hukum ditegakkan, bukan hanya karena kerugian keuangan, tapi karena pelanggaran terhadap hak hidup masyarakat banyak dan kesehatan publik,” pungasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan