PorosBekasi.com – Pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, pemerintah mengalihkan fokus pada pembenahan mendasar di titik paling rawan: perlintasan sebidang.
Dari ribuan titik yang tersebar di berbagai daerah, sekitar 1.800 perlintasan kini masuk prioritas perbaikan dengan dukungan anggaran Rp4 triliun.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan bahwa percepatan pembenahan sistem perkeretaapian, termasuk proyek Double Double Track (DDT) Bekasi–Cikarang, menjadi bagian dari evaluasi langsung atas insiden tersebut.
“Tentu sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double-double track itu ya,” jelas Dudy di Stasiun Bekasi Timur, Selasa, 28 April 2026.
Menurutnya, pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh melalui proyek DDT akan menjadi solusi penting dalam mengurangi potensi gangguan operasional sekaligus meningkatkan kapasitas lintasan.

Selain proyek besar, pemerintah juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengamanan di perlintasan sebidang.
Kehadiran petugas jaga, rambu, hingga sistem otomatis dinilai krusial untuk menekan risiko kecelakaan.
Pendekatan ini dianggap sebagai langkah cepat yang bisa langsung dirasakan dampaknya di lapangan, tanpa harus menunggu pembangunan infrastruktur jangka panjang selesai.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengingatkan bahwa perlintasan sebidang masih menjadi titik paling rentan dalam sistem transportasi rel nasional.
“Karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung risiko. Dan di sejumlah titik risikonya tinggi,” kata AHY di RSUD Bekasi.
Ia menambahkan, masih banyak perlintasan yang belum dilengkapi sistem pengamanan optimal, baik dari sisi penjagaan maupun teknologi pendukung.
“Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta dan sistem yang lainnya yang juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran,” jelas dia.
Program perbaikan senilai Rp4 triliun ini difokuskan pada titik dengan tingkat kerawanan tertinggi, terutama di kawasan padat seperti Bekasi dan wilayah penyangga lainnya.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kecelakaan dalam jangka pendek, sembari tetap menjalankan proyek-proyek besar secara paralel.
Dengan kombinasi perbaikan sistem pengamanan, pembangunan infrastruktur seperti flyover dan underpass, serta percepatan proyek DDT, pemerintah menargetkan peningkatan keselamatan transportasi secara menyeluruh.
Upaya ini sekaligus menegaskan bahwa transformasi perkeretaapian tidak hanya berorientasi pada kapasitas, tetapi juga perlindungan maksimal bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.







Tinggalkan Balasan