PorosBekasi.com – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritik tunjangan perumahan fantastis bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi. Uchok menilai Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, sengaja membiarkan isu ini menggantung untuk dijadikan alat tekan politik terhadap DPRD.
“Saya kira di tengah-tengah kondisi keuangan negara dan tentu juga daerah yang tengah sulit, maka tunjangan perumahan anggota dewan sudah selayaknya dicabut. Dan itu harus berani dilakukan oleh Tri Adhianto selaku Wali Kota Bekasi,” katanya, Minggu (7/9/2025).
Uchok menyindir sikap Tri yang dinilainya diam seribu bahasa meski desakan publik Kota Bekasi makin kuat.
“Saya juga heran, kok Tri Adhianto ini diam-diam saja padahal desakan warga Kota Bekasi cukup kencang. Itu karena memang dia gak tau, apa pura-pura gak tau. Atau sudah gak punya malu,” ucapnya.
Ia bahkan membandingkan Tri dengan kepala daerah lain yang berani bersikap, seperti Bupati Sukabumi dan Wali Kota Depok.
“Contoh Sukabumi dan Kota Depok. Mereka berani kok mau mengevaluasi tunjangan perumahan untuk anggota DPRD di wilayah masing-masing, Tri Adhianto harusnya berani dong,” kata dia.
Lebih jauh, Uchok mencurigai tunjangan perumahan justru sedang dimainkan sebagai kartu politik Tri di tengah pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026.
“Saya curiga dan khawatir tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Bekasi dijadikan bargaining oleh Tri Adhianto. Itu sangat mungkin dan bisa dimainkan agar DPRD bisa ia kendalikan disetir olehnya,” katanya.
Menurut Uchok, kunci penghapusan tunjangan ini sepenuhnya ada di tangan Tri. “Dasar hukum yang mengatur besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD itu Peraturan Wali Kota. Jadi bola ada di tangan Tri Adhianto, tinggal dia mau atau tidak,” tegasnya.
Sebagai catatan, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 81 Tahun 2021 menetapkan besaran tunjangan perumahan: Ketua DPRD Rp53 juta, Wakil Ketua Rp49 juta, dan Anggota DPRD Rp46 juta per bulan. Jumlah ini dinilai sangat jomplang dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan warga yang masih banyak belum terpenuhi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan