Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) bersikap tegas terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola minyak dan gas bumi (migas) Perseroda Kota Bekasi periode 2009-2024.

Boyamin meminta penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan penjemputan paksa apabila Tri kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kedua tanpa alasan yang sah.

“Jika mangkir hingga dua kali, maka Penyidik Jampidsus Kejagung harus jemput paksa,” ujar Boyamin kepada Porosbekasi.com, Jumat (20/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul ketidakhadiran Tri dalam pemeriksaan perdana sebagai saksi, pada Senin, 17 November 2026.

Sikap Tri menjadi perhatian karena pada hari yang sama, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhamad justru memenuhi panggilan penyidik Jampidsus pada Kamis, 19 November 2026.

Dalam siaran pers Kejagung, Mochtar disebut dengan inisial Sdr. (MM). Kehadirannya dinilai Boyamin menjadi pembanding atas ketidakhadiran kepala daerah yang masih menjabat tersebut.

“Jika mantan kepala daerah saja datang, kenapa Wali Kota yang masih menjabat tidak datang pada panggilan pertama, Apalagi jika kedua kali tidak hadir, maka Kejagung harus tegas dapat jemput paksa,” tegasnya.

Janji Tri Hadir 24 November, Kejagung Dihadapkan pada Ujian Ketegasan

Setelah tidak memenuhi panggilan pertama, Tri menyatakan akan hadir dalam pemeriksaan berikutnya yang dijadwalkan Selasa, 24 November 2026.

“Akan hadir,” ucap Tri.

Pernyataan singkat tersebut kini menjadi janji yang ditunggu pembuktiannya. Sebab, pemeriksaan Tri dinilai penting untuk mengungkap rangkaian keputusan dan kebijakan dalam pengelolaan KSO migas yang menjadi objek penyidikan.

Jika Tri benar-benar hadir, penyidik memiliki kesempatan menggali keterangannya mengenai tujuh tahapan persoalan pada periode 2022.

Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain penerbitan SK Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama, Van Dading yang disebut berlangsung sehari sebelum putusan Mahkamah Agung (MA), persoalan Clean and Clear, hingga pembukaan blokir rekening KSO.

Rangkaian persoalan tersebut menjadi bagian dari pertanyaan yang perlu dijawab dalam proses penyidikan, terutama terkait keputusan dan kewenangan para pihak dalam pengelolaan kerja sama migas.

Sebaliknya, jika Tri kembali tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan, desakan MAKI agar penyidik mengambil langkah tegas diperkirakan semakin menguat.

Dua Kali Mangkir Bisa Berujung Penjemputan Paksa

Desakan Boyamin memiliki dasar dalam mekanisme hukum acara pidana. Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah, dapat dihadirkan secara paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemeriksaan kedua pada 24 November 2026 menjadi momentum penting untuk menguji kepatuhan terhadap proses hukum.

Namun, perlu ditegaskan bahwa penjemputan paksa bukan bentuk pemidanaan ataupun bukti seseorang terlibat dalam tindak pidana.

Langkah tersebut merupakan mekanisme hukum untuk memastikan pihak yang dipanggil memenuhi kewajibannya memberikan keterangan kepada penyidik.

Status Tri Masih Saksi, Praduga Tak Bersalah Berlaku

Di sisi lain, desakan penjemputan paksa tidak boleh dimaknai sebagai kesimpulan bahwa Tri telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola migas tersebut, Tri masih berstatus saksi, bukan tersangka. Kejagung juga menegaskan belum menetapkan satu pun tersangka hingga 18 November 2026.

Karena itu, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Penentuan ada atau tidaknya keterlibatan seseorang merupakan kewenangan penyidik berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan.

Meski demikian, status sebagai saksi tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik yang dilakukan sesuai prosedur hukum.

Kehadiran Tri justru menjadi kesempatan untuk memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai keputusan yang dipersoalkan dalam rangkaian pengelolaan KSO migas.

Apalagi, mantan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Perbandingan tersebut membuat publik semakin menunggu konsistensi Tri dalam memenuhi janjinya.

Kini, perhatian publik tertuju pada dua pihak: Tri Adhianto yang telah menyatakan akan hadir dan Kejagung yang didesak MAKI agar tidak ragu mengambil tindakan apabila panggilan kedua kembali diabaikan.

Janji Tri untuk hadir pada 24 November 2026 akan menjadi ujian kepatuhan terhadap proses hukum. Sementara itu, ketegasan Kejagung dalam menindaklanjuti setiap ketidakhadiran juga akan menjadi perhatian publik Bekasi.

 

Porosbekasicom
Editor