POROSBEKASI.COM – Relokasi pedagang Pasar Baru Kota Bekasi dinilai berdampak pada penurunan omzet. Kondisi tersebut memicu protes Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DPD Kota Bekasi yang mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan penataan pasar dan kinerja PT Mitra Patriot selaku pengelola.
APKLI menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam aksi di Kantor Pemkot Bekasi, Senin, 16 November 2026.
Mereka menilai pemindahan pedagang belum diikuti penataan lokasi yang mampu mendukung aktivitas perdagangan.
Kondisi itu disebut menyulitkan pedagang untuk mempertahankan pendapatan setelah dipindahkan dari lokasi sebelumnya.
Dalam aksi tersebut, APKLI menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Kota Bekasi. Salah satu tuntutan utamanya adalah meminta Wali Kota Bekasi selaku kuasa pemilik modal menghadirkan PT Mitra Patriot sebagai pengelola Pasar Baru.
APKLI juga meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian dilibatkan untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian pedagang yang dikaitkan dengan kebijakan penataan dan relokasi.
Tuntutan kedua berkaitan dengan revisi Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 6 Tahun 2026. APKLI mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses penerbitan aturan tersebut sehingga meminta Pemkot Bekasi melakukan peninjauan.
Selanjutnya, APKLI mendesak pemerintah menyediakan tempat berdagang yang layak dan memiliki potensi penjualan tinggi. Penentuan lokasi diminta mempertimbangkan persaingan dengan sejumlah pasar lain yang berada dalam satu kawasan.
Persoalan retribusi dan pungutan juga menjadi perhatian. APKLI meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai dasar hukum, jenis, serta besaran biaya yang dibebankan kepada pedagang agar sesuai dengan ketentuan peraturan pelayanan pasar.
Tuntutan kelima menyasar pengelolaan Pasar Baru oleh PT Mitra Patriot. APKLI meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perusahaan tersebut, termasuk mempertimbangkan pergantian pengelola karena dinilai belum optimal dalam mengelola pasar dan menata pedagang.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi maupun PT Mitra Patriot terkait lima tuntutan yang disampaikan APKLI.
Seluruh tuntutan tersebut merupakan aspirasi APKLI DPD Kota Bekasi. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi Pemkot Bekasi, Wali Kota Bekasi, DPMPTSP, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta PT Mitra Patriot selaku pengelola Pasar Baru.







Tinggalkan Balasan