Polri Tegaskan Tak Ada Impunitas dalam Sidang Etik Listyo Sigit, Majelis Ditentukan Kapolri Suyudi

POROSBEKASI.COM – Polri memastikan mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo tidak akan mendapat perlakuan khusus dalam sidang kode etik terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Susunan majelis yang akan memeriksa Listyo nantinya ditentukan langsung oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Kepastian tersebut disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir setelah sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution digelar pada Selasa, 10 November 2026.

Dalam persidangan itu, Ahrie dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Isir mengatakan, pemeriksaan etik terhadap terduga pelanggar lainnya akan kembali digelar dalam waktu dekat. Polri menargetkan sidang lanjutan berlangsung pekan depan, meski jadwal pastinya belum diumumkan.

“Kaitan sama jadwal akan kami sampaikan, setidak-tidaknya minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” ujar Isir kepada awak media, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Dia menegaskan, seluruh anggota Polri yang menjalani pemeriksaan etik akan diperlakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sama, tanpa memandang jabatan maupun pangkat.

“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” tegasnya.

Terkait sidang etik Listyo Sigit, Isir menyebut pembentukan perangkat majelis menjadi kewenangan Kapolri Suyudi. Polri akan menyampaikan susunan majelis tersebut setelah ditetapkan.

“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” sambungnya.

Isir juga menjelaskan bahwa dalam sidang etik terhadap perwira tinggi berpangkat bintang dua yang masih aktif, pimpinan komisi sidang dijabat perwira berpangkat bintang tiga.

Komposisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan majelis untuk perkara berikutnya.

“Tadi terduga pelanggar pati bintang dua aktif, pemimpin komisi sidang adalah bintang tiga. Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Polri kembali menekankan bahwa jabatan dan kedudukan seseorang tidak menjadi alasan untuk menghindari proses pemeriksaan maupun sanksi etik apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tukasnya.

Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Proses penyidikan pidana dan pemeriksaan kode etik terhadap para tersangka masih berlangsung.

Polri menyatakan setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diproses berdasarkan ketentuan hukum dan kode etik profesi kepolisian.