Bayang-Bayang Intervensi Politik di Kasus Migas Bekasi, Mengapa Tri Adhianto Belum Dipanggil?

POROSBEKASI.COM – Desakan agar Kejaksaan Agung memeriksa Tri Adhianto dalam perkara dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) migas PT Migas Perseroda Kota Bekasi kembali menguat.

Desakan tersebut disampaikan pengamat sekaligus Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dan LBH Peradi pada 1 November 2026.

Menanggapi desakan pemeriksaan terhadap pejabat kunci Pemerintah Kota Bekasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penyidikan berjalan secara independen. Penentuan pihak yang diperiksa sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan strategi pembuktian.

“Sepenuhnya hal itu merupakan kewenangan penyidik terkait strategi dan urgensi dalam rangka pembuktian nantinya. Sepanjang keterangan atau pemeriksaan pihak terkait memang diperlukan, pasti akan dilakukan pemeriksaan. Tinggal menunggu waktu saja,” ujar Anang saat dikonfirmasi, Minggu, 1 November 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kejagung tidak menutup kemungkinan memeriksa pihak-pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan perkara. Namun, waktu dan urgensi pemeriksaan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.

Dalam praktik penanganan perkara korupsi, penyidik dapat menggunakan pendekatan bottom-up, yakni menelusuri perkara dari pelaksana teknis dan pihak operasional sebelum memeriksa pejabat yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan.

Tahapannya dimulai dengan memeriksa staf operasional, direksi BUMD, pihak Foster Oil, Pertamina, ESDM, Sekretaris Daerah hingga Bagian Hukum.

Setelah itu, penyidik mengumpulkan dan mencocokkan berbagai dokumen, mulai dari kontrak, addendum, RKAB hingga aliran dana.

Setelah bukti-bukti tersebut terkumpul dan saling berkaitan, penyidik dapat memanggil pejabat yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan atau Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Pendekatan tersebut memungkinkan penyidik menguji keterangan pejabat pengambil kebijakan menggunakan dokumen dan bukti yang telah diperoleh sebelumnya.

Dengan demikian, pemeriksaan tidak hanya bergantung pada pengakuan atau penjelasan pihak yang bersangkutan.

Namun, persoalan muncul ketika strategi penyidikan tersebut dikaitkan dengan belum diperiksanya Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Dua Pandangan Berbeda soal Pemeriksaan KPM

Dari sisi hukum acara, penentuan waktu pemeriksaan merupakan kewenangan penyidik. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang KPM diperiksa sejak awal penyidikan.

Pemeriksaan dapat dilakukan ketika penyidik menilai keterangan yang bersangkutan dibutuhkan untuk memperjelas konstruksi perkara.

Sebaliknya, dari sisi pengawasan publik, Uchok menilai pemeriksaan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan tidak boleh diabaikan. Terlebih, perkara ini menyangkut keberlanjutan kerja sama KSO pada 2022.

Menurut pandangan tersebut, apabila sampai penyidikan berakhir KPM tidak pernah dimintai keterangan, publik berhak mempertanyakan kelengkapan pengusutan perkara.

Sebab, keputusan strategis terkait perpanjangan KSO dinilai tidak bisa dilepaskan dari kewenangan pemegang kuasa pemilik modal.

Daftar Pemeriksaan Saksi dan Posisi Tri Adhianto

Hingga 13 November 2026, sejumlah pihak telah diperiksa Kejagung dalam perkara dugaan korupsi KSO migas tersebut.

Berdasarkan daftar pemeriksaan yang telah dirilis, pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan antara lain:

• Mantan Wali Kota Bekasi.
• Mantan Sekretaris Daerah.
• Sekretaris Daerah aktif.
• Direksi BUMD.
• Pihak Pertamina dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE).
• Pihak Foster Oil.
• Kementerian ESDM.
• Kementerian Dalam Negeri.
• DPRD.

Namun, nama Tri Adhianto dalam kapasitasnya sebagai KPM pada perpanjangan KSO 2022 belum tercantum dalam daftar rilis pemeriksaan saksi Kejagung yang ditelusuri redaksi.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan Uchok dan LBH Peradi terus mendesak agar penyidik memeriksa pejabat tersebut.

Uchok Ingatkan Jangan Berhenti di Level Bawah

Uchok mempertanyakan alasan Tri Adhianto belum diperiksa, mulai dari penanganan perkara di tingkat Kejaksaan Negeri hingga ditangani Jampidsus Kejagung.

Menurut Uchok, terdapat potensi intervensi politik yang harus diantisipasi dalam pengusutan perkara tersebut. Ia mengingatkan agar proses hukum di Gedung Bundar tidak dipengaruhi kepentingan pihak mana pun.

Jika Kantor Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum telah digeledah, menurutnya, pemeriksaan terhadap KPM juga perlu dilakukan untuk mengungkap secara utuh proses pengambilan keputusan terkait KSO.

Uchok mengingatkan agar perkara yang ditaksir menimbulkan kerugian hingga Rp2 triliun tersebut tidak hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis dan mantan pejabat, sementara pejabat yang memiliki kewenangan pada saat keputusan diambil tidak dimintai keterangan.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah berikutnya dari Jampidsus. Apakah penyidik akan memanggil Tri Adhianto sebagai saksi untuk mendalami keputusan perpanjangan KSO 2022, atau masih menunggu terpenuhinya kebutuhan pembuktian?

Jika pemeriksaan dilakukan, hal itu akan menjadi bagian dari pengujian konstruksi perkara. Sebaliknya, apabila hingga akhir penyidikan Tri tidak pernah diperiksa, pertanyaan mengenai kelengkapan pengusutan perkara akan semakin menguat.

Hingga berita ini ditulis, penyidikan Kejagung masih berlangsung. Belum ada putusan pengadilan yang menyatakan pihak-pihak yang disebut dalam perkara tersebut bersalah.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Kejaksaan Agung, serta seluruh pihak terkait.