POROSBEKASI.COM – Penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi menuai kritik setelah foto podium juara cabang olahraga (cabor) BMX Trials viral di media sosial.
Fasilitas untuk atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu itu ternyata hanya berupa tumpukan palet kayu yang diikat tali rafia.
Foto tersebut diunggah akun Instagram @lambeturah_official pada Selasa, 11 November 2026.
Unggahan itu langsung menarik perhatian publik karena kondisi podium dinilai tidak mencerminkan besarnya anggaran yang disiapkan untuk penyelenggaraan pesta olahraga tingkat Jawa Barat tersebut.
Dalam foto yang beredar, tiga atlet berdiri di atas susunan palet kayu dengan posisi juara pertama di tengah, juara kedua di sebelah kiri, dan juara ketiga di sebelah kanan. Palet tersebut disusun bertingkat, kemudian diberi penanda angka 1, 2, dan 3 menggunakan kertas putih.
Pemandangan itu menjadi sorotan lantaran podium merupakan bagian dari fasilitas penghormatan bagi atlet yang telah berjuang meraih prestasi.
Alih-alih menggunakan perangkat podium yang layak, panitia justru memanfaatkan palet kayu yang lazim digunakan untuk menumpuk dan memindahkan barang di gudang.
Peristiwa tersebut terjadi saat Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) cabor BMX nomor Trials di area Mega Bekasi Hypermall, Minggu (8/11). Adapun pertandingan BMX nomor Trials dan Flatland berlangsung pada 8–10 November 2026.
Sorotan publik tidak berhenti pada bentuk podium. Persoalan utamanya adalah bagaimana fasilitas sesederhana itu bisa disediakan dalam ajang olahraga yang didukung anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
Anggaran Rp137 Miliar, Mengapa Podium Atlet Justru Seadanya?
Penggunaan palet kayu sebagai podium juara menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026.
Pasalnya, Pemerintah Kota Bekasi sebelumnya mengajukan anggaran penyelenggaraan sekitar Rp100 miliar.
Selain itu, terdapat alokasi dana hibah Rp137 miliar kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bekasi untuk mendukung persiapan dan pelaksanaan Porprov.
Di luar anggaran tersebut, Pemkot Bekasi juga menyiapkan sekitar Rp40 miliar untuk bonus atlet yang berhasil meraih prestasi.
Bahkan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menjanjikan bonus Rp200 juta bagi atlet peraih medali emas Porprov XV Jawa Barat 2026.
Besarnya dukungan anggaran itu semestinya berjalan seiring dengan kesiapan fasilitas pertandingan maupun sarana pendukung penghargaan bagi atlet.
Namun, kondisi podium BMX justru memperlihatkan persoalan yang patut dievaluasi. Fasilitas untuk menghormati atlet yang berhasil menjadi juara tampak tidak mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.
Angka Rp137 miliar yang disalurkan melalui hibah kepada KONI juga perlu dijelaskan secara transparan, termasuk peruntukan dan mekanisme penggunaannya. Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dibelanjakan, dan diawasi.
Viralnya foto podium ini bukan dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan anggaran. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan untuk meminta panitia menjelaskan standar fasilitas, pengadaan perlengkapan, serta pihak yang bertanggung jawab atas penyediaannya.
KONI Jabar Tegaskan Podium Bukan Tanggung Jawabnya
Setelah foto podium BMX menjadi perbincangan, Ketua KONI Jawa Barat, Budiana, buka suara.
Menurutnya, penyediaan fasilitas pertandingan, termasuk podium dan perlengkapan pendukung lainnya, merupakan kewenangan panitia besar (PB) di daerah penyelenggara.
Menurutnya, KONI Jawa Barat dalam struktur penyelenggaraan Porprov bertindak sebagai Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), bukan pihak yang bertanggung jawab langsung menyediakan perlengkapan di lapangan.
“Sebenarnya gini, itu yang bisa menjawab PB. Jadi struktur dalam penyelenggaraan Porprov ini kami KONI Jawa Barat posisinya panitia, pengawas dan pengarah atau Panwasrah,” kata Budiana, dikutip Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, tanggung jawab memfasilitasi pertandingan berada di tangan panitia besar yang dibentuk oleh daerah tuan rumah.
“Fasilitasi penyelenggaraan pertandingan itu tugasnya panitia besar. Nah panitia besar atau PB itu adalah kepala daerah. Bahwa kepala daerah menugaskan wakilnya, asistennya atau kepala daerahnya langsung itu hal lain dan bisa dilakukan,” ujarnya.
Budiana juga secara khusus menyebut pengadaan podium sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara daerah.
“Pengadaan misalnya podium, tiang bendera dan lain sebagainya itu sepenuhnya wilayah penyelenggara dan panitia besar,” lanjutnya.
Ia kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diklarifikasi oleh pihak tuan rumah.
“Ya tanggung jawab tuan rumah. Jadi silakan nanti bisa tanyakan ke ketua PB Porprov Kota Bekasi,” tegasnya.
Dengan penjelasan tersebut, pembagian tanggung jawab penyelenggaraan Porprov menjadi terang. KONI Jawa Barat bertindak sebagai Panwasrah, sedangkan PB Porprov Kota Bekasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan fasilitas pertandingan.
Ketua PB Porprov Jawa Barat 2026 di Kota Bekasi diketahui dijabat Wakil Wali Kota Bekasi.
Artinya, penjelasan Budiana mengarahkan pertanyaan publik kepada panitia besar daerah. Pihak inilah yang perlu menjelaskan alasan penggunaan palet kayu sebagai podium, termasuk proses perencanaan dan penyediaan fasilitas tersebut.
Budiana juga menyayangkan munculnya persoalan fasilitas dalam sejumlah cabang olahraga. Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang selama pelaksanaan Porprov.
“Semoga hal-hal yang terjadi di kickboxing ataupun permasalahan sarana prasarana seperti podium juara BMX tidak lagi terjadi hingga hari akhir pelaksanaan Porprov XV Jabar,” pungkas Budiana.
DPRD Sudah Mengingatkan Sebelum Persoalan Viral
Persoalan kesiapan fasilitas Porprov ternyata bukan kritik yang baru muncul setelah foto podium BMX tersebar luas.
Sebelumnya, Komisi IV DPRD Kota Bekasi telah mengingatkan panitia penyelenggara dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) agar segera membenahi berbagai kekurangan di lapangan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurahman, menyampaikan peringatan tersebut pada Kamis (5/11).
Ia menilai besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah daerah harus diikuti dengan kesiapan penyelenggaraan, termasuk fasilitas pertandingan dan kebutuhan dasar kontingen.
Wildan meminta Panitia Besar Porprov bersama Dispora Kota Bekasi tidak mengabaikan berbagai laporan mengenai kekurangan sarana dan prasarana.
“Ini bagian dari marwah atau citra Kota Bekasi,” kata Wildan.
Menurutnya, penggunaan anggaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah seharusnya menghasilkan penyelenggaraan yang optimal.
Peringatan DPRD tersebut kini kembali relevan setelah munculnya foto podium BMX yang memicu kritik luas.
Persoalan ini memperlihatkan bahwa evaluasi kesiapan penyelenggaraan tidak cukup hanya dilakukan melalui rapat dan laporan administratif, tetapi juga harus dibuktikan melalui kondisi nyata di lapangan.
Transparansi Anggaran dan Tanggung Jawab Panitia Jadi Tuntutan
Viralnya podium palet kayu menyisakan persoalan yang lebih besar daripada sekadar buruknya tampilan fasilitas penghargaan.
Ada tiga hal yang perlu dijelaskan oleh penyelenggara.
Pertama, Pemkot Bekasi dan PB Porprov perlu membuka rincian anggaran penyelenggaraan, termasuk alokasi untuk sarana dan prasarana pertandingan.
Publik perlu mengetahui apakah pengadaan podium BMX masuk dalam perencanaan anggaran, berapa nilai pengadaannya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab.
Kedua, Ketua PB Porprov Kota Bekasi perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Klarifikasi tidak seharusnya berhenti pada pembagian kewenangan antara KONI Jawa Barat dan panitia daerah. Masyarakat membutuhkan jawaban konkret mengenai penyebab fasilitas penghormatan atlet disiapkan dengan kondisi seperti itu.
Ketiga, seluruh fasilitas pertandingan harus segera dievaluasi. Porprov XV Jawa Barat 2026 masih berlangsung hingga 20 November 2026. Jangan sampai persoalan serupa kembali terjadi pada cabang olahraga lainnya.
Perlu ditegaskan, penggunaan podium palet kayu bukan bukti bahwa anggaran Porprov telah diselewengkan. Unggahan yang mempertanyakan dugaan penggunaan dana juga bukan merupakan vonis hukum.
Namun, fakta penggunaan palet kayu sebagai podium juara dan besarnya anggaran penyelenggaraan merupakan dua hal yang layak dipertanyakan secara terbuka.
Atlet telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk berlatih, menghadapi risiko cedera, dan berjuang mendapatkan medali. Ketika berhasil menjadi juara, mereka semestinya memperoleh penghormatan melalui fasilitas yang pantas.
Mereka tidak menuntut podium mewah seperti ajang olahraga internasional. Namun, menyediakan podium yang layak merupakan bentuk penghargaan paling mendasar terhadap perjuangan atlet.
Jangan sampai pemerintah daerah begitu serius menyiapkan anggaran, menggelar seremoni, dan mengejar target prestasi, tetapi justru abai terhadap hal sederhana yang langsung dirasakan para atlet.
Sebab, keberhasilan Porprov bukan hanya diukur dari jumlah medali atau posisi dalam klasemen akhir. Kualitas penyelenggaraan, akuntabilitas penggunaan anggaran, serta penghormatan terhadap atlet juga menjadi ukuran penting.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan