POROSBEKASI.COM – Penyidikan dugaan korupsi kerja sama pengelolaan minyak dan gas bumi antara PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi,
PT Pertamina EP, dan Foster Oil & Energy Pte. Ltd. terus berkembang. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa saksi dari Pemerintah Kota Bekasi, Pertamina EP, dan Foster Oil.
Ketiganya adalah HIS dari Foster Oil, WS dari PT Pertamina EP, serta MJ yang merupakan ASN Pemkot Bekasi. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rabu, 11 November 2026.
Pemeriksaan ini menjadi penting karena penyidik tidak hanya menggali keterangan dari satu pihak. Keterangan unsur pemerintah daerah, BUMN, dan mitra swasta diperlukan untuk menelusuri bagaimana kerja sama operasi (KSO) tersebut disusun, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan selama periode 2009 hingga 2024.
Komposisi saksi tersebut menjadi perhatian karena masing-masing memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan KSO. HIS mewakili pihak swasta mitra kerja sama.
WS mewakili perusahaan BUMN yang terlibat dalam pengelolaan migas. Sementara MJ berasal dari birokrasi Pemkot Bekasi yang memiliki hubungan dengan BUMD pemilik kerja sama.
Keterangan ketiganya berpotensi membantu penyidik mencocokkan dokumen perjanjian, administrasi pemerintahan, pelaksanaan operasional, hingga mekanisme pembagian hasil.
Dengan demikian, penyidik dapat menelusuri apakah terdapat perbedaan antara isi kontrak, pelaksanaan di lapangan, dan laporan pertanggungjawaban masing-masing pihak.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, penyidik perlu mengurai penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, serta apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari penyimpangan tersebut.
Pemeriksaan ini juga merupakan kelanjutan dari pemanggilan MJ dari lingkungan Pemkot Bekasi, sehari sebelumnya, Selasa (10/11). Tim Jaksa Penyidik Jampidsus kemudian kembali meminta keterangan MJ bersama HIS dan WS.
Pemanggilan kembali tersebut menjadi bagian dari pendalaman penyidikan terhadap kebijakan dan pengawasan internal Pemkot Bekasi selaku pemilik BUMD.
Foster Oil kembali diperiksa, riwayat kerja sama sejak 2009 ditelusuri
Dari tiga saksi yang diperiksa, keterlibatan HIS dari Foster Oil & Energy Pte. Ltd. menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan..Perusahaan berbasis di Singapura tersebut memiliki hubungan kerja sama pengelolaan migas di Lapangan Jatinegara, Kota Bekasi, sejak 2009.
Kerja sama antara Pemkot Bekasi dan Foster Oil bermula dari Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pada 27 Maret 2009.
Namun, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) BPKP Nomor LHAI-7/D502/2/2020, tidak ditemukan persetujuan DPRD Kota Bekasi terhadap MoU tersebut.
Temuan ini menjadi salah satu persoalan mendasar yang perlu didalami penyidik, mengingat kerja sama tersebut berkaitan dengan pengelolaan sumber daya migas dan aset daerah.
Selanjutnya, pada 26 Oktober 2009, PD Migas Kota Bekasi dan Foster Oil menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Perjanjian tersebut kemudian diperkuat melalui Joint Operating Agreement (JOA) pada 13 Januari 2011. Dalam perkembangannya, JOA mengalami sejumlah perubahan, yakni pada 2012, 2013, dan 2019.
Perubahan kontrak dalam hubungan bisnis sebenarnya bukan persoalan yang luar biasa. Namun, persoalan muncul ketika hasil audit BPKP mencatat adanya ketidaksesuaian sejumlah ketentuan JOA dengan KSO antara Pertamina EP dan PD Migas serta Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009.
Artinya, penyidik perlu memastikan apakah perubahan-perubahan perjanjian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat dan tetap sejalan dengan ketentuan yang mengatur pengelolaan BUMD.
Bukan hanya HIS yang diperiksa. Sejumlah petinggi dan perwakilan Foster Oil sebelumnya juga telah dimintai keterangan oleh penyidik.
Rinciannya:
• IAB, Managing Director Foster Oil, telah diperiksa tiga kali, yakni pada 30 September, 7 Oktober, dan 13 Oktober 2026.
• HR, perwakilan Foster Oil, telah diperiksa dua kali, yakni pada 14 Oktober dan 23 Oktober 2026.
• HA, perwakilan Foster Oil, diperiksa pada 20 Oktober 2026.
Pemeriksaan terhadap IAB merupakan pemanggilan ketiga oleh penyidik JAM PIDSUS. Sementara HR sebelumnya telah diperiksa pada 14 Oktober 2026 sebelum kembali dimintai keterangan pada 23 Oktober 2026..Kini, pemeriksaan berlanjut terhadap HIS.
Rentetan pemanggilan tersebut menunjukkan penyidik terus mendalami keterlibatan pihak Foster Oil, mulai dari jajaran manajemen hingga perwakilan lainnya.
Namun, pemeriksaan saksi tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya keterlibatan pidana pihak tertentu. Penyidik masih harus membuktikan peran setiap pihak berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
Pertamina EP juga diminta menjelaskan pelaksanaan KSO
Selain Foster Oil, penyidik turut memeriksa WS dari PT Pertamina EP yang merupakan BUMN yang menjadi mitra dalam kerja sama pengelolaan migas dengan PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi.
Keterangan dari unsur Pertamina EP dibutuhkan untuk mendalami pelaksanaan KSO dari sisi operasional perusahaan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah kerja dan produksi migas.
Sebelumnya, Kejagung juga telah memeriksa sejumlah saksi dari lingkungan Pertamina dan pihak terkait lainnya.
Di antaranya BS dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE), serta NR dan DAS yang berasal dari lingkungan KSO Pertamina EP-PD Migas Kota Bekasi.
Pemeriksaan terhadap WS menambah daftar pihak yang dimintai keterangan dari unsur BUMN tersebut. Dalam perkara ini, sejumlah persoalan penting perlu ditelusuri, mulai dari mekanisme pengoperasian sumur, pencatatan produksi minyak, pembagian hasil, hingga besaran penerimaan yang seharusnya menjadi hak masing-masing pihak.
Penyidik juga perlu memastikan apakah seluruh pencatatan produksi dan pembagian hasil sesuai dengan dokumen kerja sama.
Sebab, tanpa keterbukaan data produksi dan aliran dana, sulit memastikan apakah hak BUMD dan negara telah diterima sebagaimana mestinya.
Dugaan kerugian negara mencapai Rp2 triliun
Besarnya dugaan kerugian negara membuat perkara KSO migas Bekasi ini menjadi perhatian serius. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai sekitar Rp2 triliun. Angka tersebut bukan jumlah yang kecil, terlebih kerja sama berlangsung selama kurang lebih 15 tahun.
Dugaan kerugian itu berkaitan dengan pengelolaan kerja sama, pembagian hasil, serta potensi hak keuangan daerah dan negara yang diduga tidak diterima sebagaimana mestinya.
Jika terbukti, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut administrasi perusahaan daerah, tetapi juga berpotensi berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keuangan negara.
Potensi penerimaan yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Kota Bekasi justru menjadi bagian yang harus ditelusuri dalam penyidikan.
Kejagung sebelumnya juga telah mengungkap adanya dugaan pelanggaran mekanisme dalam proses kerja sama tersebut.
Dalam pelaksanaannya, ternyata perusahaan itu baru dibentuk. Di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin, tidak izin melalui DPR, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua.
Kejagung juga menyinggung persoalan perizinan yang berkaitan dengan DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Dalam pelaksanaannya, perusahaan tersebut diduga tidak memenuhi sejumlah mekanisme yang seharusnya dilalui, termasuk persetujuan DPR dan perizinan dari Kementerian ESDM.
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada pembagian hasil KSO, tetapi juga menelusuri proses awal pembentukan perusahaan dan dasar pemberian kerja sama.
Pertanyaan besarnya, bagaimana perusahaan yang baru dibentuk bisa memperoleh kesempatan mengelola kerja sama migas bernilai besar? Apakah seluruh persyaratan dan mekanisme yang diwajibkan telah dipenuhi?
Hal-hal inilah yang harus dibuktikan penyidik melalui dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya.
Desakan pemeriksaan Tri Adhianto sebagai KPM menguat
Di tengah perkembangan penyidikan, perhatian publik Bekasi juga tertuju pada perpanjangan KSO pada 2022. Sejumlah pegiat antikorupsi di Bekasi Raya mendesak Kejagung agar mengusut perkara tersebut hingga ke tingkat pengambil kebijakan.
Mereka menilai penyidikan tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan staf, direksi, maupun pihak yang terlibat dalam pelaksanaan teknis kerja sama.
Pasalnya, perkara ini berlangsung sejak 2009 hingga 2024. Sejumlah pejabat, termasuk mantan wali kota, mantan sekretaris daerah, bahkan sekretaris daerah aktif, disebut telah diperiksa.
Namun, mereka mempertanyakan belum adanya pengumuman pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) ketika perpanjangan KSO dilakukan pada 2022.
Desakan tersebut berkaitan dengan ketentuan tata kelola BUMD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.
Dalam tata kelola perusahaan daerah, direksi memiliki kewenangan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, serta keputusan organ perusahaan. Untuk keputusan strategis tertentu, persetujuan KPM menjadi bagian penting yang harus diperhatikan.
Karena itu, pegiat antikorupsi mempertanyakan bagaimana proses perpanjangan KSO pada 2022 dilakukan dan siapa saja yang memberikan persetujuan.
Mereka menilai posisi Tri Adhianto sebagai KPM pada periode tersebut perlu didalami penyidik untuk memastikan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban hukumnya.
Namun, keterlibatan seseorang dalam kapasitas jabatan tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penyidik tetap harus menguji kewenangan, keputusan, dokumen persetujuan, dan peran masing-masing pihak.
Tiga tuntutan pegiat antikorupsi
Pegiat antikorupsi Bekasi Raya menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kejagung.
1. Memeriksa Tri Adhianto sebagai KPM
Mereka meminta penyidik memanggil dan memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terkait kapasitasnya sebagai Kuasa Pemilik Modal pada proses perpanjangan KSO 2022.
2. Membongkar aktor intelektual
Penyidik didesak menelusuri aliran dana atau follow the money untuk mengetahui ke mana uang hasil pengelolaan migas mengalir dan siapa saja yang diduga menikmati keuntungan.
Penelusuran juga diminta menjangkau lingkaran pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.
3. Menyita aset yang berkaitan dengan korupsi
Mereka meminta penyidik menyita aset BUMD maupun pihak ketiga apabila terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi migas.
“Kami mendukung penuh Jampidsus Kejagung RI dan Kejari Kota Bekasi, tapi syaratnya satu, Seret aktor intelektualnya, periksa KPM-nya, jangan tebang pilih!” demikiu pernyataan para pegiat antikorupsi.
Sampai berita ini ditulis, Kejagung belum mengumumkan pemanggilan Tri Adhianto sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Belum adanya pengumuman pemeriksaan terhadap Tri menjadi salah satu pertanyaan yang terus disuarakan publik Bekasi.
Masyarakat ingin mengetahui siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana proses perpanjangan KSO 2022 berlangsung, dan apakah seluruh keputusan telah sesuai dengan aturan tata kelola BUMD.
Penyidikan sudah menyentuh banyak institusi, siapa yang bertanggung jawab?
Perkembangan pemeriksaan memperlihatkan penyidik telah meminta keterangan dari berbagai unsur yang berkaitan dengan kerja sama migas tersebut.
Mulai dari Pemkot Bekasi sebagai pemilik BUMD, Pertamina EP sebagai mitra BUMN, hingga Foster Oil sebagai mitra swasta asal Singapura.
Selain itu, pemeriksaan juga telah menjangkau unsur DPRD Kota Bekasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Luasnya pihak yang diperiksa menunjukkan bahwa perkara ini memiliki rangkaian persoalan yang tidak sederhana.
Penyidik harus mengurai hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, keputusan pengelola BUMD, perjanjian dengan mitra swasta, serta pelaksanaan operasional bersama Pertamina EP.
Namun, satu hal yang masih menjadi perhatian publik adalah kapan Kejagung akan mengumumkan penetapan tersangka.
Siapa yang nantinya dimintai pertanggungjawaban pidana juga menjadi pertanyaan besar, terutama jika penyidik menemukan adanya penyimpangan yang melibatkan pengambil kebijakan.
Dugaan kerugian negara sekitar Rp2 triliun membuat perkara ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif semata.
Jika benar terdapat hak keuangan daerah yang hilang selama 15 tahun, dampaknya bukan sekadar kerugian dalam laporan perusahaan. Ada potensi penerimaan daerah yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai sekolah, memperbaiki jalan, meningkatkan layanan rumah sakit, hingga mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk warga di sekitar Bantargebang.
Karena itu, penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak tebang pilih.
Pemeriksaan saksi boleh terus bertambah. Namun, publik menunggu hasil konkret berupa pengungkapan konstruksi perkara, pihak yang bertanggung jawab, serta pemulihan kerugian negara apabila terbukti terjadi tindak pidana korupsi.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan