Kekeringan Masih Melanda 59 Desa di Kab Bekasi, Distribusi Air Bersih Tembus 19 Juta Liter

POROSBEKASI.COM – Kekeringan masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi meski hujan sempat turun beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi masih menyalurkan bantuan air bersih karena curah hujan belum mampu mengurangi dampak kemarau secara signifikan.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, mengatakan kondisi cuaca kembali panas setelah hujan turun dengan intensitas terbatas.

Situasi tersebut membuat kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak masih harus dipenuhi melalui distribusi bantuan.

“Intensitas curah hujan masih terbatas dan kondisi cuaca kembali panas dalam beberapa waktu terakhir,” kata Muchlis, dikutip Jumat (6/11/2026).

Menurut Muchlis, penyaluran air bersih masih dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat dan laporan petugas di lapangan.

Distribusi juga diatur secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masing-masing wilayah.

“BPBD membagi wilayah pelayanan berdasarkan area, agar penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efektif dan merata,” kata Muchlis.

Berdasarkan data terbaru BPBD Kabupaten Bekasi hingga 5 November 2026, distribusi air bersih bersama sejumlah pemangku kepentingan telah melampaui 19 juta liter. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang tersebar di 59 desa pada 15 kecamatan.

Angka tersebut menunjukkan penanganan kekeringan masih membutuhkan perhatian serius, terutama karena dampaknya tidak hanya dirasakan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga sektor pertanian.

Sebelumnya, BPBD Kabupaten Bekasi mencatat kekeringan hingga 26 Oktober 2026 telah berdampak terhadap 41.540 kepala keluarga (KK) atau 121.693 jiwa.

Pada periode yang sama, total air bersih yang telah disalurkan tercatat mencapai 18.397.275 liter.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriadi, mengatakan penanganan kekeringan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan lembaga agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“Kami terus melakukan upaya penanganan kekeringan melalui pendistribusian air bersih dan air minum kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran dilakukan bersama berbagai pihak agar bantuan dapat menjangkau wilayah terdampak,” ujar Dodi dalam pemberitaan Pemkab Bekasi, 27 Oktober 2026.

Selain permukiman warga, kekeringan juga berdampak pada lahan pertanian. BPBD mencatat sekitar 539 hektare lahan pertanian di sembilan kecamatan dan 28 desa mengalami dampak kekeringan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melibatkan sejumlah pihak, antara lain BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, TNI, Polri, PMI, Perumda Tirta Bhagasasi, dunia usaha, serta unsur relawan.

Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih, pompanisasi lahan pertanian, normalisasi sungai, penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air, serta pembersihan sampah.

Dalam catatan BPBD hingga 26 Oktober, sejumlah lembaga turut berkontribusi dalam penyaluran air bersih. BPBD Kabupaten Bekasi menyalurkan 5.160.000 liter, Perumda Tirta Bhagasasi sebanyak 4.184.000 liter, BPBPK Jakmet Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 3.680.400 liter, dan PMI sebanyak 2.753.075 liter.

Muchlis berharap musim kemarau segera berakhir sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Namun, pemerintah daerah juga harus mengantisipasi potensi banjir ketika musim penghujan tiba.

“Harapan kami, bencana kekeringan ini segera berakhir. Namun, ketika memasuki musim penghujan, kami juga berharap tidak terjadi banjir,” ujarnya.

Kondisi tersebut menunjukkan Kabupaten Bekasi menghadapi dua persoalan hidrometeorologi yang perlu ditangani secara bersamaan.

Di satu sisi, distribusi air bersih masih dibutuhkan warga akibat kemarau. Di sisi lain, kesiapan infrastruktur pengendalian banjir menjadi penting untuk menghadapi perubahan cuaca dan meningkatnya curah hujan.