Kasus tersebut sebelumnya sempat menjadi perhatian publik setelah viral dan mendapat respons dari Gubernur Jawa Barat KDM.
2. Audit BPK di Disperkimtan
Kampanye “Stop Korupsi” yang diunggah akun @disperkimtan_bekasikota juga tidak lepas dari sorotan netizen.
Akun @dhendy.ndi mempertanyakan sejumlah persoalan terkait pengadaan barang dan jasa serta pertanahan yang disebut telah diaudit oleh BPK.
“Coba @official.kpk dan @kejaksaaan cek itu pengadaan barang dan jasa dan Pertanahan nya yang sudah diaudit @bpkriofficial apakah sudah sesuai dgn pernyataan sikap Kepala Disperkimtan ini.”
Komentar serupa juga disampaikan akun @dadisunyoto* yang menyoroti kampanye antikorupsi tersebut.
“Diharapkan jangan hanya KAMPANYE dalam rangka keikutsertaan Program Pariwara Anti Korupsi 2026 saja. Masih ada dalam ingatan rakyat ini waktu Kampanye Pemilu yang berslogan Anti Korupsi dan ternyata………”
3. Aset BUMD dan Pasar yang Dinilai Belum Jelas
Sorotan publik juga mengarah kepada BPKAD Kota Bekasi. Sebagai perangkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah, BPKAD dikaitkan netizen dengan dua persoalan besar.
Pertama, terkait pengelolaan Pasar Baru. Publik mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan pasar tersebut, termasuk mengenai pendapatan asli daerah atau PAD yang dihasilkan.
Kedua, terkait PT Migas Perseroda Kota Bekasi. BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut kini disebut tidak lagi beroperasi dengan kondisi kantor yang kosong, sementara pengelolaan Lapangan Jatinegara telah 100 persen diambil alih Pertamina EP.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik mengenai keberadaan dan status aset yang sebelumnya terkait dengan PT Migas Perseroda.
Tinggalkan Balasan