Satgas Taman Nasional di Persimpangan, Ambisi Besar Diuji di Lapangan

PorosBekasi.com – Polemik penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Satgas Taman Nasional kini memasuki fase krusial, yakni implementasi.

Di luar polemik yang sempat mengemuka, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangan.

Pemerintah membawa ambisi besar menjadikan taman nasional Indonesia berkelas dunia, namun realitas di lapangan menunjukkan kompleksitas persoalan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga tekanan terhadap kawasan hutan yang terus meningkat.

Selama ini, pengelolaan taman nasional masih menghadapi persoalan klasik, yakni minimnya pendanaan dan ketergantungan pada APBN.

Karena itu, pemerintah mendorong perubahan melalui skema pembiayaan inovatif yang melibatkan sektor swasta dan pengembangan ekowisata.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan arah tersebut tetap mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi.

“Selama ini taman nasional cenderung menjadi pusat biaya. Ke depan, kita dorong agar lebih mandiri dan produktif secara ekonomi tanpa mengorbankan fungsi ekologis,” ujarnya, dikutip, Selasa (28/4/2026).

Namun, implementasi konsep ini tidak sederhana. Keterlibatan swasta, jika tidak diatur secara ketat, berpotensi menimbulkan konflik baru di kawasan konservasi.

Di sisi lain, harapan terhadap dampak ekonomi bagi masyarakat lokal juga membutuhkan mekanisme yang jelas agar tidak hanya menjadi wacana.

Dukungan terhadap pendekatan ini tetap ada. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai skema pembiayaan inovatif dapat menjadi jalan keluar untuk menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah menilai, pengalaman Hashim di sektor energi dan sumber daya alam menjadi modal penting dalam menjalankan tugas ini.

Rekam jejaknya di Nations Energy serta pengelolaan Arsari Group disebut sebagai dasar penunjukan yang berbasis kapasitas.

Selain itu, dukungan pendanaan dari dalam dan luar negeri juga mulai digerakkan untuk memperkuat program ini.

“Pemerintah Inggris telah memberikan dukungan pendanaan sebesar 2 juta poundsterling, sementara Indonesia mengalokasikan 120 juta dolar untuk penguatan taman nasional. Ini menunjukkan komitmen konkret di tengah tekanan global,” ujar Hashim.

Dengan payung hukum Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026, Satgas Taman Nasional kini dituntut tidak hanya menghadirkan konsep, tetapi juga hasil nyata.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada konsistensi pengawasan, transparansi pengelolaan, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara konservasi dan kepentingan ekonomi. Di titik inilah, ambisi besar itu benar-benar diuji.