Anggaran Pengadaan Laptop Pemkab Sampang Dinilai Janggal dan Berpotensi Pemborosan

PorosBekasi.com – Pengadaan perangkat laptop oleh Pemerintah Kabupaten Sampang TA 2025 senilai Rp580 juta yang berasal dari pos Sekretariat Daerah (Sekda), dianggap tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membenarkan adanya dua pos belanja yang digunakan dalam proyek ini, yaitu Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp327 juta dan Belanja Personal Computer senilai Rp253 juta.

“Alokasi anggarannya memang benar diambil dari Sekda Kabupaten Sampang dengan dua item proyek tersebut,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Menurut Uchok, nominal belanja yang cukup besar itu tidak bisa dilepaskan dari dugaan pemborosan anggaran.

Ia menilai keputusan Bupati Sampang Slamet Junaidi untuk menggelontorkan dana ratusan juta demi pengadaan laptop patut dikritisi.

“Begitu banyak laptop yang diborong harus dicurigai. Ini gaya pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan publik,” tegasnya.

CBA juga menyoroti metode e-purchasing melalui katalog elektronik (e-katalog) yang digunakan dalam pengadaan tersebut.

Uchok membandingkan pola itu dengan skema pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan pada 2020–2022 senilai Rp9,9 triliun yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

“Dengan menggunakan e-purchasing, publik tidak tahu isi laptop yang dibeli, spesifikasi apa yang dipakai, dan berapa jumlah pastinya,” ungkap Uchok.

Ketiadaan rincian jumlah unit yang dibeli menjadi sorotan tambahan. Menurut CBA, Pemkab Sampang seharusnya menguraikan secara jelas satuan barang karena anggarannya sangat signifikan.

“Sekda Sampang tidak mencantumkan secara rinci berapa jumlah laptop yang ingin diborong dari anggaran Rp580 juta lebih ini. Ini janggal,” celetuknya.

Melihat banyaknya ketidakwajaran, Uchok mendorong Kejaksaan Agung RI untuk mengambil langkah penyelidikan atas proyek pengadaan ini.

“Langkah pertama adalah memanggil Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Sekda Kabupaten Sampang ke Gedung Bundar Kejagung untuk dimintai keterangan,” pungkasnya.