Tri Adhianto Geser Kepala Inspektorat, Tunjuk Amran Jadi Plt di Tengah Isu Politisasi Jabatan

PorosBekasi.com – Kebijakan mutasi besar-besaran terhadap 250 pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terus menuai sorotan.

Langkah Tri Adhianto yang disebut sarat kepentingan politik itu kini berdampak hingga pada jabatan strategis Kepala Inspektorat.

Tri Adhianto diketahui menggeser Lis Wisynuwati dari jabatan Kepala Inspektorat Kota Bekasi ke Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpus). Sebagai pengganti sementara, Tri menunjuk Amran, yang sebelumnya menjabat Sekretaris Inspektorat, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Kota Bekasi.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.3.1/5259/BKPSDM. Adap yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.

Dalam surat itu, terdapat dua dasar hukum yang menjadi acuan:

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 SE/1/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 800.1.3.3/Kep.285-BKPSDM/X/2025 tertanggal 28 Oktober 2025 tentang pengangkatan dan alih tugas dalam jabatan pimpinan tinggi pratama Eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Amran ditetapkan menjabat sebagai Plt Kepala Inspektorat Kota Bekasi terhitung mulai 30 Oktober 2025 hingga 29 Januari 2026.

Dalam surat tugas tersebut juga ditegaskan, jika pelaksana tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat, Amran tercatat pernah menduduki sejumlah posisi penting di lingkungan Pemkot Bekasi.

Ia pernah menjadi Kepala Bidang Bangunan dan Gedung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, serta sempat menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP Kota Bekasi.

Langkah Tri Adhianto dalam melakukan pergeseran jabatan strategis ini dinilai memperkuat dugaan adanya kepentingan politik di balik mutasi besar-besaran yang baru saja dilakukan.