Wali Kota Bekasi Tri Adhianto disebut-sebut ingin membangun dinasti politik dibalik rencana rotasi mutasi jabatan di lingkup Pemkot Bekasi, yang akan berlangsung 10 September 2025. (IST)
PorosBekasi.com – Publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah dokumen kontrak personal branding yang mencantumkan nama Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto. Nilainya tak main-main, mencapai Rp6.048.621.756 untuk satu tahun kerja sama.
Angka fantastis ini langsung menimbulkan tanda tanya besar. Dari mana sumber pendanaan sebesar itu, dan sejauh mana manfaatnya untuk masyarakat?
Menurut Farhan Gempur, pengamat kebijakan publik Bekasi, nominal tersebut jelas di luar kewajaran jika dibandingkan dengan standar umum jasa personal branding.
“Dalam praktik umum, layanan personal branding individu biasanya berada di kisaran puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ketika nilainya melonjak hingga miliaran, wajar publik menilai ini sebagai kejanggalan. Pertanyaan paling mendasar, apakah benar sepadan dengan hasilnya?” ujar Farhan, Sabtu (27/9/2025).
Farhan juga menyoroti waktu kontrak itu diteken, yakni saat Tri masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota dan bersamaan dengan persiapan menuju Pilkada.
“Momentum ini membuat publik mempertanyakan orientasi pembiayaan yang demikian besar. Apakah betul untuk mendukung kerja-kerja pemerintahan, atau justru sarana membangun citra politik menjelang Pilkada?” katanya.
Dalam dokumen yang beredar, skema pembayaran kontrak pun menyerupai pola proyek fisik bernilai tinggi: uang muka 35% atau sekitar Rp2,1 miliar, kemudian sisanya 65% senilai Rp3,9 miliar dibayarkan enam bulan setelahnya. Hal semacam ini jarang ditemui pada jasa pencitraan pribadi.
Farhan menegaskan, setiap penggunaan dana besar yang terkait jabatan publik harus berpijak pada prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Ketika publik masih menghadapi banyak kebutuhan mendesak, pengeluaran miliaran untuk pencitraan pribadi menimbulkan pertanyaan serius. Ini bukan soal figur, tapi soal etika penggunaan sumber daya, baik itu dana publik maupun dana pribadi,” tegasnya.
Kasus dugaan personal branding miliaran ini akhirnya memunculkan kegelisahan di masyarakat, pembangunan Kota Bekasi sesungguhnya diarahkan untuk kepentingan publik, atau sekadar mempertebal citra politik sang pejabat?
Tinggalkan Balasan