PorosBekasi.com – Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kota Bekasi melontarkan kecaman pedas atas berbagai tunjangan fantastis yang dinilai tak masuk akal di tengah kondisi masyarakat yang masih berjuang dengan kesulitan ekonomi.
Ketua Harian LMP Kota Bekasi, Boy London, menyebut tunjangan yang diterima para anggota dewan sudah kelewat batas, bahkan bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Ini sudah keterlaluan! DPR RI saja sadar diri dan sudah menyesuaikan tunjangannya. Lalu DPRD Kota Bekasi masih asyik menikmati puluhan miliar rupiah setahun, sementara rakyat susah masih banyak, Apakah mereka lupa dari mana uang itu berasal?” tegasnya, Minggu (7/9/2025).
Deretan Tunjangan DPRD Kota Bekasi
Berdasarkan Perwal Nomor 61 Tahun 2017 juncto Perwal Nomor 81 Tahun 2021 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Kota Bekasi, berikut daftar tunjangan yang bikin geleng kepala:
Tunjangan Perumahan: Ketua DPRD Rp53 juta/bulan (Rp636 juta/tahun), Wakil Ketua DPRD Rp49 juta/bulan (Rp1,764 miliar/tahun), Anggota DPRD Rp46 juta/bulan (Rp25,392 miliar/tahun). Total mencapai Rp27,792 miliar.
Tunjangan Komunikasi Intensif (uang pulsa): Rp14,7 juta/bulan per anggota atau setara Rp8,82 miliar per tahun.
Tunjangan Transportasi: Rp15 juta/bulan per anggota, setara Rp9 miliar per tahun.
Dana Operasional: Ketua DPRD Rp12,6 juta/bulan (Rp151,2 juta/tahun) dan Wakil Ketua Rp6,7 juta/bulan (Rp241,92 juta/tahun).
“Uang pulsa saja hampir Rp9 miliar setahun! Perumahan lebih dari Rp27 miliar! Total keseluruhan penunjang kerja DPRD hampir 70 milyar per tahun, sementara rakyat terus berjuang bertahan hidup. DPRD jangan lagi pura-pura gak tau!,” ucap Boy.
Boy pun menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPRD tetap mempertahankan fasilitas mewah tersebut.
“DPRD harus sadar diri! Minggu depan kami akan turun ke jalan. LMP Kota Bekasi siap menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD untuk menuntut perubahan. Kami menuntut tunjangan dipangkas, dana dialihkan untuk rakyat yang benar-benar membutuhkan!” tegasnya.
“Ini bukan ancaman kosong. Ini suara rakyat! Jika DPRD tetap egois, rakyat akan mendesak dengan cara nyata. Jangan sampai DPRD kehilangan legitimasi karena ketamakan sendiri!” pungkas Boy.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan