POROSBEKASI.COM – Nasional Corruption Watch (NCW) DPD Bekasi Raya menyoroti penertiban dan pembongkaran bangunan liar oleh jajaran Kecamatan Bekasi Barat pada Kamis, 19 November 2026.
NCW menuntut Pemerintah Kota Bekasi tidak menerapkan standar ganda dalam penegakan aturan.
NCW menilai penertiban bangunan liar merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban dan tata ruang kota.
Meski demikian, pemerintah juga dituntut konsisten mengevaluasi pembangunan berskala besar yang diduga bermasalah dan menyangkut kepentingan publik.
Organisasi tersebut mengingatkan agar ketegasan pemerintah tidak hanya ditunjukkan ketika berhadapan dengan masyarakat kecil.
Persoalan pembangunan berskala besar juga harus diperiksa dengan keberanian dan standar penegakan hukum yang sama.
Ketua NCW: Aturan Jangan Hanya Tegas kepada Masyarakat Kecil
Ketua NCW DPD Bekasi Raya, Herman Parulian Simaremare, menyatakan pihaknya mendukung penertiban bangunan liar.
Namun, pemerintah juga harus berani mengevaluasi persoalan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau pemerintah berani menertibkan bangunan masyarakat kecil, pemerintah juga harus berani mengevaluasi pembangunan berskala besar. Aturan harus berlaku untuk semua, bukan hanya kepada mereka yang lemah,” tegas Herman, Sabtu (21/11/2026).
Menurut NCW, keberhasilan penataan kota tidak cukup diukur dari jumlah bangunan liar yang dibongkar.
Pemerintah juga harus menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan persoalan tata ruang dan pembangunan yang diduga melanggar ketentuan.
Bidang Investigasi NCW Pertanyakan Konsistensi Penegakan Aturan
Kritik serupa disampaikan Endi Arbianto atau yang dikenal dengan sapaan Bewok, selaku Bidang Investigasi NCW DPD Bekasi Raya. Ia berada langsung di lokasi ketika penertiban bangunan liar berlangsung di wilayah Bekasi Barat.
Bewok menilai langkah penertiban patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh menjadikan pembongkaran bangunan milik masyarakat sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan penataan kota.
“Kami berada di lapangan dan melihat langsung kegiatan penertiban. Kami tidak mempersoalkan pemerintah menertibkan bangunan liar. Silakan tegakkan aturan. Tetapi pertanyaan kami, apakah keberanian yang sama juga dimiliki pemerintah ketika harus mengevaluasi pembangunan yang diduga bermasalah dengan tata ruang dan fungsi sungai?” ujarnya.
Pertanyaan tersebut kemudian mengarah pada pembangunan kawasan bisnis Grand Kota Bintang di Jalan KH Noer Ali, Kalimalang, Bekasi Barat, Kota Bekasi.
Dugaan Penyempitan dan Pengalihan Sungai Cakung Jadi Sorotan
NCW secara khusus meminta penjelasan mengenai dugaan penyempitan dan pengalihan arah aliran Sungai Cakung di kawasan Grand Kota Bintang.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh NCW, persoalan tersebut disebut pernah mendapat teguran dari pihak Kementerian. Namun, organisasi itu mempertanyakan apakah teguran tersebut sudah ditindaklanjuti dan bagaimana penyelesaian persoalannya hingga sekarang.
“Persoalan Sungai Cakung ini jangan dianggap selesai begitu saja. Kalau memang pernah ada teguran dari Kementerian, publik berhak mengetahui apa isi teguran tersebut, bagaimana respons Pemerintah Daerah, apa tindak lanjutnya, dan apakah persoalan yang menjadi perhatian itu sudah diselesaikan atau belum,” tegasnya.
Selain kondisi sungai, NCW juga mempertanyakan proses pembangunan kawasan Kota Bintang pada periode sebelumnya. Terutama mengenai pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan.
“Siapa saja pejabat yang saat itu memiliki kewenangan dalam proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan? Apakah seluruh prosedur sudah dijalankan? Apakah fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya? Ini yang harus dibuka dan dievaluasi, bukan malah dibiarkan menjadi pertanyaan tanpa jawaban.” paparnya.
Lima Pertanyaan NCW yang Harus Dijawab Pemkot Bekasi
Sorotan NCW tidak hanya ditujukan kepada instansi teknis, tetapi juga menjadi ujian konsistensi kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Tri sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), yang sebelumnya bernama Dinas PUPR Kota Bekasi.
Dalam naskah persoalan ini, NCW turut menyoroti dugaan keterlibatan rekomendasi perizinan dari instansi tersebut, termasuk dugaan pemberian izin perubahan aliran sungai di lokasi kawasan Kota Bintang.
Karena itu, Pemkot Bekasi dinilai tidak cukup hanya menunjukkan kegiatan penertiban melalui dokumentasi alat berat dan bangunan yang dibongkar.
Pemerintah perlu memberikan penjelasan berbasis dokumen agar masyarakat mengetahui apakah pembangunan kawasan tersebut telah berjalan sesuai ketentuan.
NCW mengajukan lima pertanyaan yang dinilai perlu dijawab secara terbuka:
1. Di mana surat teguran kementerian terkait Sungai Cakung? Apa isi teguran tersebut, kapan diterbitkan, dan bagaimana tindak lanjutnya hingga sekarang?
2. Di mana dokumen perizinan kawasan Kota Bintang? Siapa yang menerbitkan izin, siapa yang bertugas mengawasi, serta siapa yang menandatangani persetujuan terkait perubahan tata ruang dan aliran sungai?
3. Benarkah terjadi penyempitan dan pengalihan aliran Sungai Cakung? Jika tidak, Pemkot diminta menunjukkan hasil pengukuran, peta, dan pemeriksaan teknis. Jika terbukti terjadi, siapa yang bertanggung jawab?
4. Mengapa penertiban bangunan masyarakat kecil dapat dilakukan dengan cepat, sementara evaluasi pembangunan berskala besar dipertanyakan? Apakah terdapat perbedaan perlakuan dalam penegakan aturan?
5. Apakah Wali Kota Bekasi bersedia membuka evaluasi persoalan ini kepada publik? Terlebih, Tri Adhianto telah lama menjadi bagian dari struktur birokrasi Pemkot Bekasi sehingga diharapkan memahami perjalanan kebijakan dan pembangunan daerah pada periode sebelumnya.
NCW menegaskan, evaluasi tersebut bukan bertujuan menghakimi atau menuduh pihak tertentu. Langkah itu diperlukan untuk memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai masyarakat kecil dengan mudah ditertibkan, sementara persoalan pembangunan yang lebih besar justru tidak pernah diperiksa secara terbuka. Kalau tidak ada pelanggaran, silakan tunjukkan dokumen dan hasil pemeriksaannya. Kalau ditemukan pelanggaran, APH harus tindak sesuai hukum. Sederhana saja,” lanjut Bewok.
NCW Telusuri Dokumen Perizinan dan Riwayat Pembangunan
Bidang Investigasi NCW menyatakan akan menelusuri kembali dokumen perizinan, riwayat pembangunan, proses pengawasan, kondisi aliran Sungai Cakung, hingga tindak lanjut teguran kementerian yang disebut pernah disampaikan.
Penelusuran tersebut dilakukan untuk mencocokkan informasi yang berkembang dengan dokumen dan kondisi faktual di lapangan.
NCW juga ingin memastikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pembangunan dapat dimintai penjelasan sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Kami tidak mau bekerja berdasarkan asumsi atau sekadar mengikuti isu. Kami akan menelusuri dokumen, mengumpulkan informasi, dan mencocokkan fakta di lapangan. Kalau ada persoalan, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya. Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan janji penertiban, tetapi tidak mendapatkan kepastian penyelesaian persoalan tata ruang,” tandas Bewok.
Lima Tuntutan NCW kepada Pemkot Bekasi
Selain meminta penjelasan atas lima pertanyaan tersebut, NCW DPD Bekasi Raya menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Bekasi:
1. Melaksanakan penertiban bangunan yang melanggar aturan secara merata dan tanpa tebang pilih.
2. Membuka dokumen perizinan dan kronologi pembangunan kawasan Kota Bintang.
3. Mengevaluasi dugaan penyempitan dan pengalihan aliran Sungai Cakung.
4. Menjelaskan tindak lanjut teguran kementerian terkait persoalan tersebut.
5. Memeriksa proses perizinan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan oleh instansi terkait.
NCW: Jangan Sampai Aturan Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas
NCW menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang membela keberadaan bangunan liar maupun menghakimi pihak tertentu. Kritik yang disampaikan berangkat dari pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan.
Menurut NCW, ketegasan pemerintah tidak cukup dibuktikan melalui pembongkaran bangunan milik masyarakat kecil.
Konsistensi penegakan aturan justru harus terlihat ketika pemerintah menghadapi persoalan pembangunan berskala besar yang menyangkut kepentingan publik.
Jika pemerintah berani menertibkan bangunan masyarakat, pemerintah juga harus berani mengevaluasi pembangunan yang diduga bermasalah. Jangan sampai aturan hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas.
Redaksi membuka ruang hak jawab penuh bagi Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Pemkot Bekasi, dinas terkait, Kecamatan Bekasi Barat, dan pihak pengelola kawasan Kota Bintang untuk menyampaikan klarifikasi maupun dokumen pembanding.







Tinggalkan Balasan