Dalam pos

POROSBEKASI.COM – Ketua LINAP Baskoro mendesak Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) bertindak tegas apabila Tri Adhianto kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pekan depan.

Menurut Baskoro, setelah Tri mengajukan surat resmi untuk meminta penjadwalan ulang, tidak seharusnya kembali muncul alasan lain yang menghambat proses pemeriksaan.

Ia meminta penyidik menggunakan kewenangan hukum apabila pemanggilan berikutnya tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah.

“Surat tunda. Tidak ada lagi agenda lain. Jika minggu depan Tri kembali mangkir, Kejagung harus bersikap tegas sesuai KUHAP: panggil paksa. Jangan biarkan saksi kunci mempermainkan penyidik,” desak Baskoro, Rabu (18/11/2026).

Selain meminta ketegasan dalam proses pemeriksaan, Baskoro mendorong Jampidsus mendalami kebijakan strategis terkait kerja sama KSO-JOA antara PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy Pte Ltd pada 2022.

Ia menilai, apabila pemeriksaan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup untuk mengaitkan Tri dengan kebijakan tersebut, penyidik harus mempertimbangkan peningkatan status hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Dan jika dari pemeriksaan itu ditemukan dua alat bukti cukup yang mengaitkan Tri dengan kebijakan strategis KSO-JOA Foster Oil 2022, dengan perdamaian sehari sebelum putusan MA 6 April 2022, dengan kerugian negara yang ditaksir Rp 2 triliun, maka Kejagung jangan ragu: naikkan statusnya menjadi tersangka,” ujarnya.

Kasus Migas Kota Bekasi Berpotensi Kembali Menjadi Ujian bagi PDIP

Perkara dugaan korupsi tata kelola Migas Bekasi juga berpotensi menjadi ujian politik bagi PDIP. Pasalnya, Tri Adhianto merupakan kader partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan Tri, perkara ini berpotensi menambah daftar persoalan hukum yang harus dihadapi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu.

Sebelumnya, sejumlah kader dan elite PDIP juga pernah terseret perkara korupsi, termasuk mantan terpidana korupsi, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Rangkaian perkara tersebut membuat penanganan kasus yang melibatkan kader partai kembali menjadi perhatian publik.

Karena itu, pengusutan perkara Migas Kota Bekasi tidak hanya menjadi ujian bagi ketegasan Kejaksaan Agung, tetapi juga bagi komitmen partai dalam menjaga integritas kadernya.

Publik tentu menunggu apakah PDIP akan bersikap terbuka dan mendukung proses hukum apabila penyidik menemukan bukti yang cukup.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Tri tetap harus dibuktikan melalui penyidikan. Statusnya saat ini masih saksi dan tidak dapat disamakan dengan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau diputus bersalah.

Baskoro juga mengingatkan agar pengusutan perkara dugaan korupsi tata kelola PT Migas Perseroda Kota Bekasi tidak berhenti pada pemeriksaan sejumlah pihak yang dinilai berada di level pelaksana.

Ia meminta penyidik menelusuri pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses kerja sama tersebut.

Menurutnya, penegakan hukum harus menyentuh seluruh pihak berdasarkan alat bukti, bukan hanya pihak tertentu.

“Jangan sampai Jampidsus hanya berani memeriksa ZA, hanya berani memeriksa ranting-ranting, tapi takut menyentuh batang dan akarnya. Publik Bekasi sudah muak dengan drama tebang pilih,” tandas Baskoro.

 

 

Porosbekasicom
Editor