POROSBEKASI.COM – Kebijakan perdamaian antara PT Migas Kota Bekasi dan perusahaan asing Foster Oil & Energy pada 2022 kembali dipersoalkan di tengah penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) minyak dan gas bumi yang kini ditangani Kejaksaan Agung.
Persoalan tersebut menjadi sorotan setelah Wali Kota Bekasi Tri Adhianto akhirnya dipanggil untuk diperiksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Selasa (17/11/2026).
Pemanggilan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi kerja sama PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP selama periode 2009–2024.
Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi, meminta Kejagung tidak hanya memeriksa persoalan administratif dan pihak-pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan.
Menurutnya, penyidik juga harus membongkar kebijakan strategis yang berpotensi berdampak terhadap keuangan perusahaan daerah, termasuk keputusan berdamai dengan Foster Oil.
Mulyadi bahkan melontarkan tudingan keras terhadap Tri Adhianto. Ia menilai kebijakan perdamaian tersebut merugikan kepentingan negara dan menyematkan istilah pengkhianat bangsa kepada Wali Kota Bekasi itu.
Tuduhan tersebut merupakan penilaian Mulyadi dan belum menjadi kesimpulan hukum. Namun, kritik itu memunculkan pertanyaan mendasar mengenai proses pengambilan keputusan, kewenangan pejabat yang terlibat, serta dampak perdamaian terhadap hak PT Migas Kota Bekasi.
Terlebih, kebijakan tersebut disebut berlangsung pada 2022 ketika Tri menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi.
Pemeriksaan Tri dan Dugaan Kerugian Negara Rp2 Triliun
Pemeriksaan Tri Adhianto merupakan bagian dari pengembangan penyidikan Kejaksaan Agung terhadap tata kelola PT Migas Kota Bekasi.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna sebelumnya membenarkan bahwa Tri dijadwalkan diperiksa sebagai saksi, Selasa pekan ini.
Pemeriksaan direncanakan berlangsung di Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. Informasi tersebut disampaikan Anang kepada wartawan pada Senin, 16 November 2026. Kejaksaan Agung menyatakan masih menunggu kehadiran Tri untuk memenuhi panggilan penyidik.
Status Tri dalam pemeriksaan tersebut adalah saksi. Artinya, pemanggilan itu tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan atau kesalahan pidana. Penyidik membutuhkan keterangannya untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang sedang diselidiki.
Perkara ini memiliki rentang penyidikan cukup panjang, yakni 2009 hingga 2024. Karena itu, pengusutan tidak cukup hanya melihat satu periode kepemimpinan.
Penyidik perlu menelusuri pembentukan kerja sama, perizinan, pelaksanaan operasional, pembagian kewenangan, pengelolaan pendapatan, hingga pertanggungjawaban pejabat dan pengurus perusahaan.
Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penyidikan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Oktober 2026, Anang menyebut terdapat dugaan penyimpangan dalam mekanisme kerja sama dan perizinan operasional.
Salah satu persoalan yang tengah didalami adalah dugaan tidak terpenuhinya mekanisme persetujuan DPRD serta perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut keterangan Kejaksaan Agung, sejumlah tahapan yang semestinya menjadi bagian dari tata kelola kerja sama diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Dugaan tersebut menjadi bagian dari konstruksi perkara yang harus dibuktikan melalui dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya.
Kejaksaan Agung memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar Rp2 triliun. Angka tersebut masih berupa estimasi dalam proses penyidikan, bukan nilai kerugian final yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan.
Anang juga menjelaskan bahwa dampak persoalan tata kelola tidak hanya dirasakan perusahaan daerah. PT Pertamina EP disebut turut mengalami kerugian dalam pelaksanaan kerja sama tersebut.
Dengan demikian, perkara ini bukan sekadar persoalan hubungan bisnis dua perusahaan. Pengelolaan PT Migas Kota Bekasi juga menyangkut kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat karena perusahaan tersebut merupakan badan usaha milik daerah.
Keputusan Berdamai dengan Foster Jadi Persoalan
Di tengah penyidikan perkara KSO migas, Forkim meminta Kejaksaan Agung menelusuri secara khusus proses perdamaian antara PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Menurut Mulyadi, hubungan kedua perusahaan sebelumnya telah menjadi sengketa hukum yang berkaitan dengan kerugian materiil yang dialami PT Migas Kota Bekasi.
Ia mempertanyakan alasan dan dasar pengambilan keputusan perdamaian ketika proses hukum masih berjalan. Apalagi, kebijakan tersebut disebut terjadi pada 2022 saat Tri Adhianto menjabat Plt Wali Kota Bekasi.
Bagi Mulyadi, persoalan itu tidak bisa dipandang sebagai urusan bisnis biasa. PT Migas Kota Bekasi merupakan perusahaan daerah, sedangkan Foster Oil & Energy merupakan perusahaan asing.
Karena itu, pemerintah daerah seharusnya memastikan setiap keputusan yang menyangkut aset dan kepentingan perusahaan daerah didasarkan pada pertimbangan hukum, ekonomi, serta kepentingan publik.
“Negara dirugikan oleh perusahaan asing, tetapi justru dilakukan perdamaian. Ini sudah tidak sehat. Bagaimana mungkin persoalan yang sudah memiliki proses hukum justru berakhir dengan perdamaian?” kata Mulyadi.
Pernyataan tersebut menempatkan kebijakan perdamaian sebagai salah satu aspek yang layak ditelusuri penyidik. Namun, perdamaian dalam sengketa bisnis tidak otomatis merupakan perbuatan melawan hukum.
Penyelesaian melalui kesepakatan para pihak dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan hukum, memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang, serta tidak merugikan kepentingan perusahaan dan negara.
Karena itu, persoalan utamanya bukan sekadar mengapa perdamaian dilakukan, melainkan bagaimana keputusan tersebut dibuat, siapa yang memiliki kewenangan, apa pertimbangannya, dan bagaimana dampaknya terhadap hak serta kewajiban masing-masing pihak.
Jika kesepakatan itu menyebabkan perusahaan daerah kehilangan hak tagih atau menerima penyelesaian yang tidak sebanding dengan nilai kerugian, penyidik perlu menguji apakah terdapat pelanggaran kewenangan, kelalaian, atau tindakan yang memenuhi unsur pidana.
Sebaliknya, apabila perdamaian dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis yang sah, memperoleh persetujuan sesuai ketentuan, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan, dasar pengambilan keputusan tersebut juga harus dijelaskan.
Dokumen perjanjian perdamaian, berita acara rapat, persetujuan pemegang saham, pendapat hukum, surat kuasa, hingga korespondensi antara perusahaan dan pemerintah daerah menjadi bukti penting untuk mengurai persoalan ini.
Mulyadi meminta seluruh dokumen tersebut ditelusuri agar publik mengetahui apakah perdamaian dilakukan melalui prosedur yang benar atau justru mengandung persoalan yang berpotensi merugikan perusahaan daerah.
Sengketa dengan Foster dan Kerugian Rp12 Miliar
Mulyadi juga menghubungkan kebijakan perdamaian tersebut dengan putusan Mahkamah Agung dalam sengketa PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Menurut dia, putusan yang disebut terbit pada April 2022 itu telah menyinggung kerugian materiil yang dialami PT Migas Kota Bekasi akibat hubungan kerja sama dengan perusahaan tersebut. Nilai kerugian yang disebut mencapai Rp12 miliar.
Mulyadi menilai angka tersebut seharusnya menjadi pertimbangan penting sebelum perusahaan daerah memutuskan berdamai.
Sebab, apabila kerugian telah menjadi bagian dari proses hukum, penyelesaian sengketa semestinya tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap hak perusahaan daerah.
“Artinya, persoalan kerugian ini bukan sekadar asumsi Mahkamah Agung. Angkanya sudah pernah dihitung dan disampaikan dalam proses putusan penegakan hukum,” ujarnya.
Ia kemudian mempertanyakan alasan sengketa tersebut berakhir melalui perdamaian ketika Tri menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi.
Mulyadi juga menyebut perdamaian berlangsung sehari sebelum putusan kasasi keluar. Menurutnya, kedekatan waktu tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses dan alasan di balik kesepakatan para pihak.
“Kalau memang perdamaian itu terjadi sehari sebelum putusan kasasi keluar, publik berhak mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini murni keputusan bisnis atau ada sesuatu di baliknya? Jangan sampai muncul dugaan adanya pemufakatan jahat untuk merampok keuangan negara,” kata Mulyadi.
Meski demikian, kronologi tersebut perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan Mahkamah Agung dan dokumen perdamaian. Ketepatan tanggal menjadi penting untuk mengetahui posisi masing-masing proses hukum ketika kesepakatan dibuat.
Penyidik juga perlu membedakan nilai kerugian dalam sengketa perdata dengan potensi kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi.
Keduanya mungkin memiliki keterkaitan, tetapi tidak otomatis menggunakan dasar penghitungan maupun konsekuensi hukum yang sama.
Nilai Rp12 miliar yang disebut Mulyadi berkaitan dengan sengketa PT Migas Kota Bekasi dan Foster Oil & Energy.
Sementara itu, angka sekitar Rp2 triliun merupakan estimasi Kejaksaan Agung dalam penyidikan tata kelola KSO dengan Pertamina EP selama 2009–2024.
Perbedaan konteks tersebut penting agar publik tidak mencampuradukkan dua persoalan hukum yang mungkin berkaitan, tetapi tetap harus dibuktikan dan dihitung secara terpisah.
Kewenangan Tri dan Tanggung Jawab Pengurus Perusahaan
Persoalan lain yang perlu dijelaskan adalah sejauh mana kewenangan kepala daerah dalam menentukan kebijakan perusahaan perseroan daerah.
Sebagai BUMD, PT Migas Kota Bekasi memiliki hubungan kelembagaan dengan pemerintah kota. Namun, hubungan tersebut tidak berarti kepala daerah dapat mengambil seluruh keputusan operasional perusahaan secara langsung tanpa mengikuti mekanisme korporasi dan peraturan perundang-undangan.
Terdapat pembagian kewenangan antara pemegang saham, kepala daerah dalam kapasitasnya sesuai ketentuan, dewan komisaris, direksi, dan organ perusahaan lainnya.
Setiap keputusan strategis harus mengacu pada anggaran dasar, ketentuan mengenai BUMD, serta dokumen persetujuan yang berlaku.
Dalam kasus perdamaian dengan Foster Oil, penyidik perlu memastikan siapa yang menginisiasi penyelesaian sengketa, siapa yang menyusun dan menyetujui substansi kesepakatan, serta siapa yang memiliki kewenangan menandatangani dokumen.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah memastikan apakah keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari organ perusahaan yang berwenang.
Apakah terdapat kajian hukum dan ekonomi sebelum perdamaian dilakukan? Apakah perusahaan telah menghitung konsekuensi keuangan dari kesepakatan tersebut? Apakah hak PT Migas Kota Bekasi telah dilindungi secara memadai?
Pertanyaan tersebut tidak boleh diabaikan. Keputusan yang menyangkut aset perusahaan daerah harus didasarkan pada pertimbangan profesional, transparan, akuntabel, dan penuh kehati-hatian.
Pemeriksaan terhadap pejabat pemerintah daerah maupun pengurus perusahaan juga harus mampu membedakan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Penyidik perlu mengidentifikasi apakah terdapat tindakan yang melampaui kewenangan, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, atau keputusan yang mengakibatkan kerugian.
Mulyadi menilai pemeriksaan Tri harus menjadi kesempatan bagi penyidik untuk membuka seluruh rangkaian persoalan tersebut.
“Pemanggilan ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh persoalan. Kami ingin mengetahui bagaimana keputusan strategis diambil, siapa yang memberikan persetujuan, apa dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadap keuangan negara maupun perusahaan daerah. Jangan sampai persoalan sebesar ini hanya berhenti pada pemeriksaan formalitas,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan KSO dimintai pertanggungjawaban berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan penyidik.
Pemeriksaan Telah Menjangkau Pemkot, Pertamina, dan Foster
Perkembangan penyidikan Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa pengusutan KSO Migas Bekasi telah menjangkau berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perusahaan daerah, Pertamina EP, hingga Foster Oil & Energy.
Dalam sejumlah keterangan resmi sepanjang 2026, penyidik telah memeriksa saksi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pada 30 September 2026, penyidik memeriksa dua orang saksi, termasuk aparatur sipil negara Pemerintah Kota Bekasi dan seorang pejabat Foster Oil.
Pemeriksaan kembali dilakukan pada 7 Oktober 2026 terhadap sejumlah saksi dari lingkungan pemerintah kota dan perusahaan yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.
Kejaksaan Agung juga mengumumkan pemeriksaan saksi dari PT Pertamina EP dan unsur perusahaan daerah.
Terbaru, pada 11 November 2026, tiga orang saksi yang diperiksa berasal dari Foster Oil & Energy, PT Pertamina EP, dan Pemerintah Kota Bekasi.
Rangkaian pemeriksaan tersebut memperlihatkan penyidik tengah mengumpulkan keterangan dari berbagai unsur yang memiliki hubungan dengan pelaksanaan KSO.
Selain memeriksa saksi, penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Di antaranya Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Bagian Hukum Setda, kantor PT Migas Kota Bekasi, kantor Foster Oil & Energy di kawasan Sampoerna Strategic, Kantor Badan Pendapatan Daerah, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
Dalam penggeledahan itu, penyidik membawa sejumlah kontainer berisi dokumen yang berpotensi menjadi alat bukti untuk menelusuri pembentukan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kerja sama.
Pemeriksaan saksi dan penggeledahan merupakan bagian dari upaya mengumpulkan alat bukti. Langkah tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kesalahan pidana pihak tertentu.
Namun, luasnya cakupan pemeriksaan memperlihatkan bahwa perkara ini memiliki banyak aspek yang harus diurai. Penyidik perlu menghubungkan keputusan administratif, dokumen kerja sama, aliran keuangan, hingga pelaksanaan operasional untuk mengetahui di mana penyimpangan terjadi dan siapa yang bertanggung jawab.
Tata Kelola KSO Migas Harus Dibongkar Menyeluruh
Kerja sama operasi merupakan bentuk hubungan bisnis yang memungkinkan dua pihak atau lebih menjalankan kegiatan usaha dengan membagi sumber daya, tanggung jawab, risiko, dan manfaat berdasarkan kesepakatan.
Dalam sektor minyak dan gas bumi, kerja sama tersebut memiliki dimensi strategis. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menyangkut kepentingan komersial perusahaan, tetapi juga penerimaan negara, kepentingan publik, dan kepatuhan terhadap regulasi sektor energi.
Karena itu, pembentukan dan pelaksanaan kerja sama harus memiliki dasar hukum serta mekanisme pengawasan yang jelas.
Dalam perkara Bekasi, dugaan persoalan perizinan dan mekanisme persetujuan menjadi salah satu aspek yang tengah ditelusuri Kejaksaan Agung.
Jika benar terdapat tahapan perizinan yang tidak dipenuhi, penyidik perlu mengungkap alasan di balik pelanggaran tersebut, pihak yang bertanggung jawab, serta dampaknya terhadap pelaksanaan kerja sama.
Pengusutan juga harus mencakup pembagian hasil dan beban operasional. Apakah perusahaan daerah memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusinya? Bagaimana skema pembayaran dan penghitungan pendapatan? Siapa yang menanggung biaya operasional? Apakah terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi salah satu pihak?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk mengukur apakah kerja sama memberikan keuntungan bagi perusahaan daerah atau justru menimbulkan beban keuangan berkepanjangan.
Dengan rentang penyidikan mencapai 15 tahun, pergantian pejabat dan pengurus perusahaan tentu perlu menjadi perhatian. Tanggung jawab tidak boleh dibebankan secara kolektif tanpa melihat peran masing-masing orang.
Setiap keputusan harus diperiksa berdasarkan waktu pengambilan, jabatan pihak yang terlibat, kewenangan yang dimiliki, serta dampak yang ditimbulkan.
Hal yang sama berlaku terhadap kebijakan perdamaian dengan Foster Oil & Energy. Penyidik harus menguji apakah keputusan tersebut merupakan kebijakan korporasi yang sah atau terdapat persoalan dalam proses pengambilan maupun pelaksanaannya.
Jika ditemukan kerugian, hubungan sebab akibat antara keputusan dan kerugian tersebut harus diuraikan. Apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, pembuktiannya harus didukung alat bukti yang relevan.
Forkim Minta Kejagung Tidak Tebang Pilih
Mulyadi meminta Kejaksaan Agung mengusut perkara KSO Migas Bekasi secara menyeluruh. Menurutnya, penyidikan tidak boleh hanya menyasar pihak-pihak yang berada di lapisan administratif, tetapi juga harus menelusuri aktor yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan strategis.
Ia mengingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas atau sekadar mengumpulkan keterangan sejumlah pejabat.
Penyidik, kata dia, harus menelusuri siapa yang membuat keputusan, siapa yang memberikan persetujuan, serta siapa yang memperoleh keuntungan apabila ditemukan penyimpangan.
Mulyadi juga mengaitkan tuntutan tersebut dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap komitmen itu benar-benar tercermin dalam penanganan perkara yang sedang diusut Kejaksaan Agung.
“Jangan sampai Kejaksaan hanya memotong ranting-ranting, tetapi membiarkan aktor utama lolos dari proses hukum. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya,” kata Mulyadi.
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa mempertimbangkan jabatan, pengaruh politik, maupun kepentingan kelompok tertentu.
Di sisi lain, asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung. Setiap orang harus dinilai berdasarkan bukti dan kedudukannya dalam proses hukum. Pemeriksaan sebagai saksi tidak dapat disamakan dengan penetapan tersangka, sedangkan tudingan maupun kritik masyarakat tidak dapat menggantikan proses pembuktian oleh penyidik dan pengadilan.
Pada akhirnya, pemeriksaan Tri Adhianto dan rangkaian penyidikan KSO Migas Bekasi harus mampu menjawab persoalan yang lebih besar: bagaimana kerja sama tersebut dijalankan selama bertahun-tahun, mengapa muncul dugaan kerugian hingga Rp2 triliun, serta apakah keputusan-keputusan strategis yang diambil telah melindungi kepentingan perusahaan daerah.
Kejaksaan Agung dituntut membuka perkara ini secara terang, termasuk menelusuri kebijakan perdamaian dengan Foster Oil.
Sebab, penegakan hukum tidak cukup hanya mengungkap adanya dugaan penyimpangan, tetapi juga harus memastikan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan kewenangan dan bukti yang ditemukan.







Tinggalkan Balasan