Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, meninjau pembangunan ulang jembatan Kemang Pratama, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jumat (30/10/2026).
POROSBEKASI.COM – Jembatan Kemang Pratama di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, kembali dibangun setelah roboh diterjang banjir besar pada 4 Maret 2025.
Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 miliar melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) untuk membangun jembatan baru sepanjang 80 meter tanpa pilar di bagian tengah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meninjau langsung jembatan tersebut pada Jumat (30/10/2026). Kunjungan itu disiarkan melalui akun Instagram pribadinya, @agusyudhoyono.
AHY mengatakan pembangunan kembali jembatan dilakukan setelah dirinya meminta percepatan penanganan pascarobohnya konstruksi lama.
Desain baru kemudian diterapkan untuk mengatasi persoalan pilar yang sebelumnya menjadi tempat tersangkutnya sampah.
“Setelah itu kita tinjau dan tentunya untuk segera memperbaiki kondisi jembatan ini, saya meminta kita semua bersama-sama dengan cepat kita merencanakan perbaikannya. Dan alhamdulillah sudah dibangun kembali bahkan dengan desain yang baru, yang tadinya menggunakan pilar-pilar dan itulah yang sering menyebabkan sampah nyangkut,” kata AHY di lokasi, dikutip Jumat (30/10/2026).
Desain Baru Jembatan Kemang Pratama Tanpa Pilar Tengah
Jembatan yang baru memiliki panjang 80 meter dengan konstruksi tanpa pilar penyangga di bagian tengah sungai. Elevasinya juga dibuat setara dengan jembatan yang berada di sebelahnya.
Perubahan desain tersebut ditujukan untuk mengurangi hambatan aliran air sekaligus mencegah sampah menumpuk pada tiang penyangga seperti yang terjadi pada konstruksi sebelumnya.
“Dengan demikian harapannya ada ruang yang masih tetap aman (clearance area) dari permukaan air pada kondisi tertinggi dengan posisi jembatan saat ini,” ujar AHY.
Selain perubahan konstruksi, jembatan tersebut diklaim telah melalui pengujian kemampuan menahan beban sekitar 1 ton per meter persegi. Pengujian dilakukan menggunakan kendaraan berukuran besar, termasuk truk.
AHY menyebut pembangunan jembatan menghabiskan anggaran sekitar Rp60 miliar yang bersumber dari program IJD. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ini menggunakan anggaran kurang lebih Rp 60 miliar dari program IJD. Ini juga yang senantiasa menjadi perhatian dan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa pada akhirnya infrastruktur itu harus langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita,” terang AHY.
Dia berharap keberadaan jembatan tersebut memperlancar aktivitas warga, mulai dari akses menuju pasar, sekolah hingga pusat produksi. Infrastruktur baru itu juga diharapkan mampu menghadapi curah hujan tinggi yang diperkirakan terjadi pada November hingga Desember 2026.
AHY Ingatkan Persoalan Banjir Tidak Cukup Diatasi dengan Membangun Jembatan
Meski pembangunan jembatan telah rampung, AHY mengingatkan persoalan banjir di Kota Bekasi tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperbaiki infrastruktur di wilayah hilir.
Menurutnya, kondisi sungai dan lingkungan di daerah hulu memiliki pengaruh besar terhadap risiko banjir di wilayah bawah, termasuk Kota Bekasi.
Kerusakan lingkungan, penyalahgunaan tata ruang, berkurangnya daerah resapan air, pendangkalan sungai, sedimentasi, hingga persoalan sampah disebut sebagai faktor yang dapat memperburuk kondisi banjir.
“Kalau terjadi kerusakan wilayah, penyalahgunaan tata ruang, kemudian daerah resapannya juga berkurang, menjadi pendangkalan, sedimentasi di sana-sini, sampah nyangkut di sana-sini, itu pasti akan berdampak pada masyarakat yang ada di wilayah hilir termasuk di Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor,” ucap AHY.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah hilir harus dibarengi pembenahan tata ruang dan pengelolaan lingkungan di kawasan hulu.
Tiga Persoalan yang Perlu Menjadi Evaluasi Pemerintah Daerah
1. Jembatan Baru Dibangun Setelah Konstruksi Lama Roboh
Robohnya Jembatan Kemang Pratama pada 4 Maret 2025 menjadi titik awal pembangunan ulang infrastruktur tersebut.
Padahal, persoalan sampah yang tersangkut pada pilar jembatan lama disebut telah menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan warga.
Setelah kejadian itu, AHY turun langsung pada 6 Maret 2025 dan mengerahkan Satuan Zeni TNI AD bersama 100 personel untuk membangun jembatan darurat.
Pembangunan permanen kemudian dilakukan dengan anggaran sekitar Rp60 miliar. Rangkaian peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama terkait pengawasan kondisi infrastruktur dan antisipasi risiko banjir.
Perubahan desain yang kini diterapkan juga memperlihatkan pentingnya perencanaan konstruksi yang mempertimbangkan karakteristik aliran sungai dan potensi penumpukan sampah.
2. Anggaran Rp60 Miliar Berasal dari Pemerintah Pusat
Sumber pembiayaan pembangunan Jembatan Kemang Pratama juga perlu menjadi perhatian publik. Anggaran sekitar Rp60 miliar berasal dari program Inpres Jalan Daerah (IJD), bukan dari APBD Kota Bekasi.
Karena itu, pembangunan kembali jembatan tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat melalui program Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Wali Kota Bekasi Tri Adhianto bersama jajaran pemerintah daerah saat mendampingi AHY meninjau jembatan tidak boleh mengaburkan asal sumber anggaran pembangunan.
Kondisi ini sekaligus menjadi bahan evaluasi mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga, memperbaiki, dan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Tanpa dukungan pemerintah pusat, warga sebelumnya harus mengandalkan jembatan Bailey darurat yang dibangun TNI AD setelah jembatan permanen roboh.
3. Pembenahan Tata Ruang Hulu Menjadi Kunci Mengurangi Risiko Banjir
Peringatan AHY mengenai kerusakan wilayah, penyalahgunaan tata ruang, dan berkurangnya daerah resapan air tidak boleh berhenti sebagai pernyataan saat peresmian infrastruktur.
Persoalan tersebut membutuhkan tindak lanjut konkret, terutama dari pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan tata ruang dan pengendalian lingkungan.
Kondisi kawasan hulu, termasuk wilayah Puncak di Kabupaten Bogor, perlu menjadi perhatian karena perubahan fungsi lahan dapat memengaruhi kemampuan lingkungan menyerap air.
Sementara di wilayah hilir seperti Kota Bekasi, persoalan pendangkalan sungai, sedimentasi, dan pengelolaan sampah juga membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Jembatan tanpa pilar memang dapat mengurangi hambatan aliran air akibat sampah yang tersangkut pada tiang penyangga. Namun, konstruksi tersebut tidak otomatis menghilangkan ancaman banjir apabila kapasitas sungai terus menurun dan persoalan tata ruang tidak dibenahi.
Hujan November-Desember 2026 Jadi Ujian Sebenarnya
Pembangunan ulang Jembatan Kemang Pratama senilai Rp60 miliar menjadi langkah perbaikan setelah infrastruktur lama roboh diterjang banjir. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari selesainya konstruksi dan kunjungan pejabat.
Ujian sebenarnya adalah ketika hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur wilayah Bekasi pada November hingga Desember 2026.
Pemerintah daerah perlu memastikan pembenahan tidak hanya berhenti pada jembatan, tetapi juga menyentuh persoalan sungai, drainase, sedimentasi, sampah, dan pengendalian tata ruang.
Tinggalkan Balasan