POROSBEKASI.COM – Perubahan susunan Kabinet Merah Putih setelah perombakan pada 1 Oktober 2026 menyisakan persoalan pembagian tugas di sektor energi.
Bahlil Lahadalia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi masih merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Situasi tersebut mendapat perhatian Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Ia meminta Prabowo segera mengambil keputusan terkait jabatan Menteri ESDM agar Bahlil dapat memusatkan perhatian pada tanggung jawab barunya sebagai menko.
Uchok mengusulkan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung diangkat menjadi Menteri ESDM definitif untuk menggantikan Bahlil. Menurut dia, pemisahan kedua jabatan diperlukan agar pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral berjalan lebih efektif.
“Bagi sebagian orang, Bahlil Lahadalia memegang dua jabatan menteri sekaligus terdengar seperti panen raya kekuasaan,” ujar Uchok dalam keterangannya, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, rangkap jabatan tersebut perlu segera diakhiri. Ia menilai sektor ESDM memiliki pekerjaan strategis yang membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam mempercepat proses birokrasi dan penyelesaian persoalan perizinan pertambangan.
“Prabowo harus segera mencopot Bahlil dari Menteri ESDM. Setelah mencopot Bahlil, lantik Yuliot Tanjung menjadi Menteri ESDM definitif. Selesai,” tegasnya.
Uchok menilai percepatan pelayanan perizinan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari kepemimpinan Kementerian ESDM. Menurut dia, birokrasi yang lambat berpotensi menghambat pelaksanaan berbagai agenda di sektor pertambangan.
“Urusan izin tambang yang selama ini jalan lambat seperti kura-kura pincang, bisa lari kencang seperti kijang,” katanya.
Yuliot Tanjung Dinilai Siap Pimpin Kementerian ESDM
Uchok turut menyoroti pengalaman Yuliot Tanjung yang selama ini mendampingi Bahlil dalam sejumlah posisi pemerintahan. Ia menilai pengalaman tersebut menjadi modal bagi Yuliot apabila dipercaya memimpin Kementerian ESDM secara definitif.
Saat Bahlil menjabat Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Yuliot berada di posisi Wakil Kepala BKPM. Ketika Bahlil beralih memimpin Kementerian ESDM, Yuliot kembali mendampinginya sebagai wakil menteri.
Dengan pengalaman tersebut, Uchok menilai Yuliot telah mengenal lingkungan kerja dan berbagai persoalan yang dihadapi kementerian. Karena itu, ia memandang pergantian kepemimpinan tidak harus membuat proses kerja di sektor energi kembali dimulai dari awal.
Keduanya juga kerap tampil bersama dalam berbagai agenda pemerintahan selama menjalankan tugas di lingkungan investasi dan energi. Uchok menggambarkan hubungan profesional tersebut dengan istilah “jimat keberuntungan”.
“Selama ini, bagi Bahlil, Yuliot itu keberuntungan. Sekarang berpisah? Maka keberuntungannya pun ikut pergi. Bisa jadi bumerang, yang tadinya menguntungkan, kini justru melukai diri sendiri,” kata Uchok.
Bagi CBA, pengalaman Yuliot menjadi salah satu pertimbangan untuk menempatkannya sebagai calon pengganti Bahlil di Kementerian ESDM. Penunjukan menteri definitif dinilai dapat memperjelas pembagian tanggung jawab di tengah besarnya agenda pemerintah pada sektor energi dan hilirisasi.
CBA Soroti Efektivitas Rangkap Jabatan Bahlil
Pelantikan Bahlil sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menambah tanggung jawabnya dalam mengoordinasikan agenda strategis lintas kementerian. Namun, selama jabatan Menteri ESDM masih dipegangnya, ia juga tetap bertanggung jawab terhadap pengelolaan langsung kementerian tersebut.
Uchok menilai dua tanggung jawab itu perlu dipisahkan agar masing-masing jabatan dapat dijalankan secara optimal. Apalagi, hilirisasi dan transisi energi merupakan agenda besar yang membutuhkan koordinasi antarlembaga, sementara sektor ESDM juga menghadapi berbagai pekerjaan terkait pertambangan, investasi, dan perizinan.
Menurut CBA, penetapan Menteri ESDM definitif akan memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan kementerian. Sementara itu, Bahlil dapat memusatkan perhatian pada fungsi koordinasi sebagai menko.
“Kalau Yuliot dilantik, maka pemisahan tugas menjadi jelas. Bahlil fokus sebagai Menko, sementara ESDM dipimpin menteri definitif,” ujar Uchok.
Desakan tersebut kini mengarah pada keputusan Presiden Prabowo Subianto mengenai keberlanjutan jabatan Menteri ESDM. CBA meminta presiden segera menentukan apakah Bahlil tetap memimpin kementerian tersebut atau menyerahkan jabatan itu kepada pejabat lain.
Uchok secara khusus mendorong Yuliot Tanjung ditetapkan sebagai Menteri ESDM definitif. Menurut dia, pembagian tugas yang tegas diperlukan agar pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral tidak terganggu oleh tumpang tindih tanggung jawab.
Bagi CBA, kejelasan kepemimpinan di Kementerian ESDM menjadi penting di tengah agenda pemerintah untuk mendorong hilirisasi, investasi, pengelolaan pertambangan, dan transisi energi. Keputusan presiden terkait posisi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kementerian bekerja dengan fokus dan tanggung jawab yang jelas.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan