Massa PPI Desak Evaluasi Total SPI RSUD Kota Bekasi, Soroti Dugaan Politisasi Internal

PorosBekasi.com – Aksi demonstrasi terjadi di depan RSUD dr Chasbullah Abdul Majid. Massa dari Organisasi Perisai Pusat Indonesia (PPI) Bekasi Raya mendesak Wali Kota Bekasi untuk segera mengevaluasi kinerja Satuan Pengawas Internal (SPI) rumah sakit, hingga perekrutan ulang seluruh personel.

Ketua PPI PC Bekasi Raya, Rusman mengatakan pihaknya mencurigai adanya keterlibatan sejumlah anggota SPI dalam kegiatan politik praktis, yang dianggap menyalahi aturan serta melemahkan fungsi pengawasan yang seharusnya bersifat netral dan independen.

“Kami meminta kepada Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengevaluasi atas dugaan keterlibatan beberapa anggota SPI RSUD Kota Bekasi, dalam aktivitas politik praktis maupun sistematis,” ujar Rusman, Senin (16/6/2025).

Pihaknya menilai ada indikasi kuat, SPI RSUD telah tercoreng akibat keterlibatan dalam aktivitas politik, baik secara langsung maupun sistematis. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat 2 huruf K, serta Perwal Kota Bekasi Nomor 133 Tahun 2019 Pasal 9 huruf K.

Ia menambahkan, dugaan keterlibatan politik berpotensi mengganggu objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan internal. Oleh karena itu, PPI Bekasi Raya mendesak agar dilakukan langkah konkrit berupa evaluasi menyeluruh dan perekrutan ulang SPI demi menjaga integritas lembaga.

“Kami mendesak Wali Kota Bekasi untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengevaluasi dan melakukan perekrutan ulang anggota SPI RSUD Kota Bekasi, guna memastikan independensi dan obyektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya meminta Pemkot Bekasi menjamin seluruh anggota SPI memahami dan mematuhi prinsip profesionalisme dan tidak membawa afiliasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan di institusi layanan publik, seperti RSUD.

Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk tekanan publik agar Pemkot Bekasi tidak mengabaikan dugaan pelanggaran tersebut. PPI berharap langkah korektif segera dilakukan demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan di RSUD Kota Bekasi.