PorosBekasi.com – Polemik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali memantik kritik tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan besarnya anggaran furnitur untuk Kantor Istana Wakil Presiden di tengah minimnya alokasi perlengkapan bagi Masjid Negara IKN.
Kritik tersebut muncul usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN.
Putusan itu membuat status Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai belum sepenuhnya tergeser, meski proyek pembangunan di IKN terus digenjot pemerintah.
Dalam keterangannya, Uchok menilai komposisi anggaran di kawasan inti pemerintahan justru menunjukkan keberpihakan pada kemewahan fasilitas pejabat.
Ia menyoroti nilai pengadaan furnitur Kantor Istana Wakil Presiden tahun 2026 yang disebut mencapai Rp33,3 miliar. Angka itu jauh melampaui anggaran furnitur dan perlengkapan ibadah untuk Masjid Negara IKN yang hanya sekitar Rp1,8 miliar.
“Anggaran buat Furniture Kantor Istana Wakil Presiden mencapai Rp33,3 miliar. Sedangkan furniture ditambah perlengkapan ibadah pada Masjid Negara IKN hanya sebesar Rp1,8 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, perabot kantor bernilai belasan kali lipat lebih mahal dibandingkan perlengkapan rumah Allah,” kata Uchok, Sabtu (23/5/2026).
Menurutnya, perbandingan anggaran tersebut menggambarkan ketimpangan mencolok dalam penentuan prioritas pembangunan di IKN.
“Perbedaan furniture antara Wakil Presiden dengan Masjid Negara IKN seperti langit dan bumi, jaraknya jauh sekali. Satu sisi dihiasi kemewahan yang melimpah, sisi lainnya cukup seadanya untuk kebutuhan beribadah ribuan orang,” jelasnya.
Uchok bahkan menyindir kemewahan fasilitas yang disiapkan untuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila nantinya resmi berkantor di IKN.
“Seandai hari ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah berkantor di Istana Wakil Presiden, suasana hati beliau pasti benar-benar seperti menempati istana sultan yang siap mengganti Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia menilai besarnya anggaran furnitur itu akan sulit dilepaskan dari kesan pemborosan di tengah banyaknya kebutuhan publik yang lebih mendesak.
“Dengan anggaran semewah itu, rasanya ruang kantor tersebut bukan sekadar tempat bekerja, melainkan tempat bersemayamnya kemegahan yang seolah-olah lebih diprioritaskan dibandingkan fasilitas untuk kepentingan umum dan nilai keagamaan,” tutup Uchok.
Tinggalkan Balasan