Polres Bekasi Kota Didemo Massa, Desak Audit Total Penanganan Perkara Sejak 2018

PorosBekasi.com – Gelombang kekecewaan terhadap kinerja Polres Metro Bekasi Kota, kembali mencuat. Sejumlah warga bersama kuasa hukum menggelar unjuk rasa, menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap Unit Harda yang dinilai bermasalah dalam menangani berbagai laporan masyarakat.

Aksi yang berlangsung di depan Mapolres Metro Bekasi Kota, Kamis, 16 April 2026 itu, dipimpin oleh Manotar Tampubolon yang juga kuasa hukum para korban.

Dalam orasinya, ia menyinggung sejumlah perkara yang dinilai mandek lantaran sudah bertahun-tahun tak mendapat kepastian hukum.

Menurutnya, persoalan tidak hanya terletak pada lambannya proses, tetapi juga pada minimnya transparansi dalam penanganan perkara, termasuk dugaan penghentian kasus tanpa penjelasan yang jelas kepada pelapor.

Ia mengungkapkan, terdapat sedikitnya empat laporan polisi di Unit Harda serta dua laporan di Unit Jatanras dalam rentang 2018 hingga 2021 yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Sebagian bahkan disebut telah dihentikan melalui mekanisme SP3.

Manotar menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem kerja internal penyidik.

“Oleh karena itu, kami mendesak agar dilakukan pergantian pejabat di Unit Harda dengan personel yang lebih profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” katanya.

Kritik juga diarahkan kepada jajaran pimpinan kepolisian di wilayah Metro Bekasi Kota.

Massa aksi meminta perhatian langsung dari Kapolres, Kapolda Metro Jaya, hingga Kapolri untuk turun tangan mengevaluasi penanganan seluruh laporan yang selama ini dinilai stagnan.

Menurut Manotar, kekecewaan para korban bukan tanpa alasan. Banyak dari korban, baik dari masyarakat umum hingga advokat, telah menunggu kejelasan hukum selama bertahun-tahun tanpa kepastian yang jelas.

“Banyak dari para korban yang kasusnya tidak kunjung diproses secara tuntas, meski sudah bertahun-tahun dilaporkan,” tegas Manotar.