POROSBEKASI.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, mengkritik keras tata kelola keuangan dan kebijakan remunerasi RSUD Chasbullah Abdulmadjid (CAM).
Wildan menilai, pemotongan remunerasi pegawai tidak boleh dijadikan solusi untuk menutupi persoalan keuangan rumah sakit yang hingga kini masih dibebani utang dalam jumlah besar.
Menurutnya, persoalan keuangan rumah sakit semestinya diselesaikan melalui pembenahan tata kelola, efisiensi belanja yang terukur, evaluasi manajemen, serta peningkatan pendapatan. Bukan dengan mengurangi hak pegawai yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kalau memang ada persoalan tata kelola, benahi tata kelolanya. Kalau ada pemborosan, evaluasi pembelanjaannya. Jangan pegawai yang terus-menerus dikorbankan,” tegas Wildan dalam rapat kerja Komisi IV bersama manajemen RSUD CAM, dikutip Rabu (18/11/2026).
Ia mempertanyakan kebijakan penurunan remunerasi yang justru berlangsung ketika pegawai dituntut tetap memberikan pelayanan maksimal.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dievaluasi, terlebih pemotongan penghasilan disebut telah berlangsung hampir satu tahun.
Wildan secara khusus menyoroti Keputusan Direktur yang diterbitkan pada Desember 2025 sebagai dasar petunjuk pelaksanaan remunerasi. Ia meminta kebijakan tersebut ditinjau kembali agar tidak merugikan pegawai.
Penurunan penghasilan, kata dia, bukan sekadar persoalan nominal. Kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi motivasi, semangat kerja, hingga kondisi psikologis pegawai yang setiap hari berhadapan langsung dengan pasien.
“Jangan sampai pegawai dituntut bekerja maksimal, tetapi hak dan kesejahteraannya justru dikurangi. Kita harus memberikan apresiasi kepada pegawai, bukan malah membuat mereka semakin terbebani,” ujarnya.
Utang RSUD CAM Tembus Rp123 Miliar, Manajemen Dimintai Solusi
Persoalan yang tidak kalah serius adalah beban utang RSUD CAM. Dalam rapat tersebut, manajemen memaparkan utang belanja barang sebesar Rp65,23 miliar, utang belanja jasa dan jasa pihak ketiga Rp15,95 miliar, serta estimasi utang obat dan bahan habis pakai (BHP) tahun 2026 sebesar Rp42,18 miliar.
Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, beban kewajiban yang dipaparkan mencapai sekitar Rp123,36 miliar.
Wildan menilai, besarnya utang tersebut tidak cukup hanya disampaikan melalui laporan angka. Manajemen harus menjelaskan penyebab penumpukan kewajiban, kondisi pendapatan rumah sakit, serta strategi penyelesaian yang terukur.
Tanpa penjelasan dan target pelunasan yang jelas, persoalan utang berisiko terus berulang dan menjadi beban keuangan rumah sakit pada tahun-tahun berikutnya.
“Jangan setiap tahun kita hanya disuguhi paparan angka utang tanpa solusi yang jelas. Mana peta penyelesaiannya? Berapa kemampuan pendapatan rumah sakit? Apa langkah konkret manajemen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut? Semua harus dibuka dan dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia menegaskan, alasan efisiensi tidak dapat diterima apabila pelaksanaannya justru lebih banyak membebani pegawai, sementara penyebab utama persoalan keuangan belum dibenahi.
Menurutnya, manajemen harus mampu menunjukkan langkah konkret untuk memperbaiki kondisi keuangan, bukan sekadar menjadikan pengurangan remunerasi sebagai instrumen penghematan.
Kepemimpinan Direktur dan Komunikasi Internal Ikut Dipertanyakan
Kritik Wildan tidak hanya menyasar persoalan keuangan. Pola komunikasi dan kepemimpinan Direktur RSUD CAM juga menjadi perhatian Komisi IV.
Munculnya berbagai keluhan pegawai serta komunikasi yang dinilai kurang responsif terhadap DPRD menjadi indikasi adanya persoalan internal yang perlu segera ditangani.
Wildan menilai, seorang direktur rumah sakit tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif dan mengelola anggaran.
Direktur juga memiliki tanggung jawab membangun kepemimpinan profesional, terbuka terhadap kritik, komunikatif, serta mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
“Jabatan direktur bukan hanya soal kewenangan mengambil kebijakan, tetapi juga tanggung jawab membangun komunikasi dan menjaga hubungan baik dengan seluruh pegawai. Jangan sampai kritik dianggap sebagai ancaman, dan jangan sampai komunikasi yang buruk justru memperbesar persoalan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada intimidasi atau tindakan yang berpotensi menekan pegawai ketika menyampaikan aspirasi maupun keluhan mengenai kebijakan internal rumah sakit.
Bagi Wildan, keluhan pegawai seharusnya menjadi bahan evaluasi manajemen, bukan justru memunculkan tekanan terhadap pihak yang menyampaikan persoalan.
Manajemen Janji Evaluasi Desember, DPRD Minta Bukti Nyata
Dalam rapat kerja tersebut, manajemen RSUD CAM menyampaikan permohonan maaf atas komunikasi yang dinilai kurang baik.
Manajemen juga menyatakan akan mengevaluasi kebijakan remunerasi dan mempelajari berbagai masukan dari Komisi IV. Hasil evaluasi dijanjikan akan disampaikan pada Desember 2026.
Namun, Wildan mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti sebagai janji dalam forum rapat.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi akan mengawal pelaksanaan evaluasi, terutama terkait remunerasi pegawai, penyelesaian utang, pembenahan tata kelola keuangan, dan perbaikan komunikasi internal.
“Jangan berhenti pada permohonan maaf dan janji evaluasi. Kami ingin ada perubahan nyata. Kalau memang ada kebijakan yang keliru, segera perbaiki. Kalau ada persoalan kepemimpinan dan tata kelola, harus dievaluasi secara objektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, RSUD CAM merupakan aset sekaligus institusi pelayanan publik milik Pemerintah Kota Bekasi.
Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan pegawai, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
Wildan meminta manajemen segera membenahi persoalan internal agar beban keuangan tidak terus berdampak terhadap pegawai maupun kualitas pelayanan kesehatan.
“Prinsip kami jelas, jangan korbankan pegawai untuk menutupi persoalan manajemen. Benahi tata kelolanya, selesaikan utangnya, perbaiki kepemimpinannya, dan pastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas,” pungkas Wildan.







Tinggalkan Balasan