POROSBEKASI.COM – Penanganan kasus dugaan penggelapan premi asuransi pensiun di lingkungan PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi, kembali bergerak.
Polres Metro Bekasi menerbitkan surat panggilan kedua terhadap Usep Rahman Salim, mantan Direktur Utama Tirta Bhagasasi, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.
Pemanggilan tersebut tertuang dalam Surat Panggilan Saksi Nomor SPGL/1054/X/2026/Restro Bks Kota yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026. Pada bagian kanan atas surat tercantum keterangan Panggilan Kedua.
Panggilan kedua ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara dugaan penggelapan yang peristiwanya disebut terjadi, pada 9 Juli 2020 di Kantor PDAM Kota Bekasi, Jalan KH Noer Ali.
Namun, perkembangan penyidikan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai lambannya penanganan perkara.
Pasalnya, peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 2020 tersebut baru menunjukkan perkembangan pemanggilan saksi kembali pada Oktober 2026.
Dalam surat tersebut, tercantum identitas saksi yang dipanggil sebagai berikut:
• Nama: Usep Rahman Salim
• Jenis kelamin: Laki-laki
• Agama: Islam
• Pekerjaan: Karyawan BUMD
• Kewarganegaraan: Indonesia
• Alamat: Jalan Venus VI Blok A2 No.189 RT.12/10, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.
Penting ditegaskan, Usep dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi, bukan tersangka. Pemanggilan tersebut bertujuan meminta keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Status saksi tidak dapat disamakan dengan keterlibatan sebagai pelaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai terdapat bukti dan proses hukum yang menentukan.
Dalam surat tersebut, Usep Rahman Salim diminta hadir untuk memberikan keterangan kepada penyidik pada Jumat, 23 Oktober 2026.
Surat panggilan pertama sebelumnya diterbitkan dengan Nomor SPGL/1019/X/2026/Restro Bks Kota tertanggal 19 Oktober 2026.
Artinya, hanya berselang satu hari setelah penerbitan surat panggilan pertama, penyidik kembali menerbitkan panggilan kedua pada 20 Oktober 2026.
Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penyidik untuk meminta keterangan Usep dalam proses penanganan perkara.
Meski demikian, publik masih menunggu penjelasan mengenai perkembangan penyidikan secara keseluruhan, termasuk hasil pemeriksaan saksi dan langkah hukum berikutnya.
Dugaan Penggelapan di Kantor PDAM pada 9 Juli 2020
Bagian penting lainnya dalam surat panggilan tersebut adalah uraian perkara yang sedang ditangani penyidik.
Usep dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 486 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Surat itu menyebutkan dugaan peristiwa terjadi pada 9 Juli 2020 di Kantor PDAM. Dengan demikian, perkara yang kini kembali ditangani penyidik tersebut berkaitan dengan peristiwa yang sudah berlangsung lebih dari enam tahun lalu.
Sayangnya, surat panggilan tidak menguraikan secara terperinci objek maupun modus dugaan penggelapan yang sedang diselidiki.
Apakah perkara ini berkaitan dengan uang perusahaan, aset, atau barang inventaris milik PDAM? Berapa nilai kerugian yang ditimbulkan? Siapa saja pihak yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dalam dokumen pemanggilan saksi. Karena itu, penyidik perlu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai konstruksi perkara, tanpa mengganggu kepentingan penyidikan.
Yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh aset dan keuangan perusahaan telah ditelusuri serta apakah kerugian yang mungkin ditimbulkan dapat dihitung secara jelas.
Laporan Yayat Munajat Jadi Dasar Penyidikan
Surat panggilan kedua tersebut juga mencantumkan sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan penyidikan.
Salah satunya adalah Laporan Polisi Nomor LP/B/1095/VI/2023/SPKT SAT RESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota, dengan keterangan tanggal 21 Juni 2024 dan pelapor atas nama Yayat Munajat.
Ada hal yang perlu diperjelas dari pencantuman dokumen tersebut. Nomor laporan menggunakan kode VI/2023, sedangkan tanggal penerbitannya tertulis 21 Juni 2024.
Ketidaksesuaian tahun dalam nomor dan tanggal laporan itu patut dikonfirmasi kepada pihak kepolisian agar tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai administrasi perkara.
Nama Yayat Munajat sebagai pelapor juga menjadi bagian penting dalam penelusuran awal kasus ini. Namun, untuk mengetahui secara pasti latar belakang laporan dan materi yang disampaikan, diperlukan penjelasan dari pelapor maupun penyidik.
Selain laporan polisi, surat panggilan tersebut mencantumkan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), yakni:
1. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/386/VII/2024/Restro Bks Kota, tertanggal 21 Juli 2024.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/351/IX/2026/Restro Bks Kota, tertanggal 22 September 2026.
Dua dokumen tersebut memperlihatkan adanya perkembangan administrasi penyidikan pada 2024 dan 2026.
Sprindik pertama diterbitkan sekitar satu bulan setelah laporan polisi yang tercantum dalam surat. Sementara Sprindik kedua baru diterbitkan pada 22 September 2026, atau sekitar dua tahun setelah Sprindik pertama.
Di sinilah persoalan yang membutuhkan penjelasan.
Apa yang terjadi selama rentang waktu tersebut? Apakah penyidikan sempat mengalami kendala? Apakah terdapat pergantian personel penyidik atau hambatan dalam pengumpulan alat bukti?
Ataukah ada perkembangan baru yang membuat penyidik kembali menerbitkan Sprindik pada September 2026?
Belum ada keterangan yang dapat memastikan penyebab jeda tersebut. Polres Metro Bekasi Kota perlu menjelaskan tahapan penanganan perkara agar publik mengetahui apakah proses hukum berjalan secara berkesinambungan.
Enam Tahun Berlalu, Bagaimana Nasib Barang Bukti?
Keterlambatan penanganan perkara menjadi salah satu aspek yang patut mendapat perhatian serius.
Jika disusun berdasarkan dokumen yang tercantum dalam surat panggilan, kronologinya adalah:
• 9 Juli 2020: Peristiwa dugaan penggelapan di Kantor PDAM Kota Bekasi.
• 21 Juni 2024: Tanggal laporan polisi yang tercantum dalam surat panggilan.
• 21 Juli 2024: Sprindik pertama diterbitkan.
• 22 September 2026: Sprindik kedua diterbitkan.
• 19 Oktober 2026: Surat panggilan saksi pertama diterbitkan.
• 20 Oktober 2026: Surat panggilan saksi kedua diterbitkan.
• 23 Oktober 2026: Jadwal pemeriksaan Usep Rahman Salim sebagai saksi.
Rentang waktu yang panjang tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam pembuktian.
Penyidik perlu memastikan dokumen keuangan, catatan transaksi, arsip administrasi, serta barang bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa 2020 masih dapat diperoleh dan diverifikasi.
Bagaimana dengan rekaman CCTV Kantor PDAM pada saat kejadian? Apakah masih tersedia? Apakah saksi-saksi lain yang mengetahui peristiwa tersebut sudah dimintai keterangan?
Semakin lama penanganan perkara, semakin besar pula tantangan dalam menjaga keutuhan bukti dan memastikan keterangan para saksi tetap akurat.
Karena itu, penerbitan Sprindik kedua dan pemanggilan saksi kembali patut dipandang sebagai perkembangan dalam penyidikan. Namun, langkah tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perkara telah ditangani secara tuntas.
Publik membutuhkan kepastian mengenai kemajuan penyidikan, bukan sekadar penerbitan surat panggilan.
Kasus PDAM di Tengah Sorotan Persoalan BUMD Bekasi
Perkara dugaan penggelapan di PDAM ini juga tidak bisa dilepaskan dari perhatian publik terhadap tata kelola sejumlah BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi.
Saat ini, kasus kerja sama operasional (KSO) migas Perseroda Kota Bekasi dengan Pertamina EP periode 2009–2024 juga tengah ditangani Jampidsus Kejaksaan Agung.
Dalam perkembangan terbaru yang menjadi perhatian, saksi berinisial MJ dari lingkungan Pemkot Bekasi telah diperiksa pada 10 November 2026.
Sementara itu, perkara dugaan penggelapan eks Dirut Perumda Tirta Bhagasasi ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota.
Salah satu perkembangan yang tercantum dalam dokumen penyidikan adalah pemanggilan kedua Usep Rahman Salim sebagai saksi.
Kedua perkara tersebut memiliki objek dan proses hukum berbeda. Belum ada informasi yang membuktikan adanya hubungan langsung antara dugaan penggelapan di PDAM dengan perkara KSO migas.
Namun, kemunculan sejumlah perkara yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD membuat pengawasan terhadap tata kelola perusahaan milik daerah semakin penting.
BUMD mengelola aset dan sumber daya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan harus diperiksa secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang akan diperiksa, melainkan bagaimana memastikan pengelolaan perusahaan daerah tidak merugikan keuangan maupun kepentingan masyarakat.
Polisi Diminta Menuntaskan Penyidikan, Bukan Berhenti pada Pemeriksaan Saksi
Penerbitan panggilan kedua terhadap Usep Rahman Salim menjadi momentum bagi Polres Metro Bekasi Kota untuk memperjelas perkembangan perkara dugaan penggelapan di Kantor PDAM tersebut.
Bagi Usep, sebagai saksi, pemenuhan panggilan dan pemberian keterangan secara jujur merupakan bagian penting dalam membantu penyidik membuat terang perkara.
Surat panggilan juga mengingatkan mengenai ketentuan Pasal 216 KUHP terkait pihak yang dengan melawan hukum tidak memenuhi panggilan yang sah menurut undang-undang.
Sementara bagi kepolisian, pekerjaan tidak berhenti pada pemeriksaan seorang saksi. Penyidik perlu menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, memeriksa pihak-pihak yang relevan, mengamankan alat bukti, serta mengungkap apakah terdapat unsur pidana dan siapa pihak yang bertanggung jawab.
Publik juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai hasil pemeriksaan, perkembangan pengumpulan bukti, hingga kepastian kelanjutan perkara sesuai ketentuan hukum.
Apakah setelah pemeriksaan Usep akan ada saksi lain yang dipanggil? Apakah penyidik telah mengidentifikasi objek dugaan penggelapan dan potensi kerugian perusahaan? Apakah perkara ini nantinya akan berujung pada penetapan tersangka jika bukti permulaan dan alat bukti telah mencukupi?
Semua itu menjadi pekerjaan rumah penyidik. PDAM merupakan BUMD yang bergerak di sektor pelayanan air minum. Pengelolaan keuangan dan asetnya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Kota Bekasi.
Jika terbukti terjadi penggelapan, persoalannya bukan semata-mata kerugian perusahaan, melainkan juga menyangkut tanggung jawab pengelolaan kekayaan daerah.
Surat panggilan kedua sudah diterbitkan. Penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan saksi. Kini, yang ditunggu masyarakat adalah kejelasan mengenai perkara yang telah berjalan bertahun-tahun tersebut.
Enam tahun sejak peristiwa yang dilaporkan terjadi, publik Bekasi berhak mengetahui sejauh mana penyidikan berjalan dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila dugaan tindak pidana itu terbukti.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan