Prabowo Singgung Perlawanan Korupsi, Publik Ikut Desak Kejelasan Kasus Migas Bekasi

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai mekanisme izin pemeriksaan terhadap kepala daerah berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

“Bahwa prosedur khusus berupa ‘izin pemeriksaan’ tidak sesuai atau bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (constante justitie), asas persamaan di depan hukum (equality before the law), Asas independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas di mana di dalamnya juga tercakup penyelidik, penyidik dan penuntut umum,” demikian bunyi putusan MK yang diputus 25 September 2012 oleh Mahfud MD.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan putusan tersebut sekaligus menegaskan, bahwa syarat persetujuan tertulis dari presiden dalam proses penyelidikan dan penyidikan kepala daerah dapat menjadi hambatan terhadap percepatan proses hukum serta berpotensi mengganggu independensi sistem peradilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sendiri menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, bebas dari campur tangan pihak mana pun.

“Karena itu, muncul harapan agar Kejaksaan Negeri Kota Bekasi menjalankan proses hukum secara independen tanpa memandang jabatan maupun pengaruh politik tertentu,” ujar Uchok kepada Porosbekasi.com, Senin (1/6/2026).

Di tengah proses tersebut, beredar pula dugaan mengenai adanya jaringan kekuatan politik yang dinilai dapat memengaruhi arah penanganan perkara. Namun hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi maupun pembuktian hukum terkait dugaan tersebut.

“Jika Kejaksaan Negeri Kota Bekasi tidak mampu karena masuk kedalam unsur Muspida, kasus migas ini harus segera diambil alih oleh Kejaksaan Agung saja,” ucap Uchok.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengingatkan, bahwa agenda perubahan besar yang dijalankan pemerintah dipastikan akan menghadapi berbagai hambatan, termasuk dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh praktik korupsi dan penyimpangan.

Dalam pidatonya saat menjadi inspektur upacara Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Prabowo menyatakan pemerintahannya terus menjalankan langkah transformasi bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Suatu transformasi, suatu perubahan yang besar, tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan,” ucap Prabowo dalam pidatonya di Lapangan Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta.

“Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelewengan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal,” paparnya.

Menurut Prabowo, Indonesia harus mampu bertransformasi menjadi bangsa besar yang berani mengambil keputusan sulit demi kepentingan rakyat.

“Kita mungkin akan menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani mengambil keputusan yang benar walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita,” ucap Prabowo.