Upaya mediasi digelar pihak Arif Rahman Hakim (ARH) yang ditemani sejumlah pengurus partai, atas dugaan kekerasan terhadap legislator PKB Ahmadi Madong. (IST)
Sebelumnya, Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Mulyadi mengecam sikap bungkam Tri Adhianto atas konflik kedua legislator, yang dinilai justru memperburuk situasi politik di Bekasi.
“Hingga kini, Tri memilih bungkam. Tak ada langkah tegas, apalagi inisiatif untuk mendamaikan konflik yang kian memanas antara dua partai besar di Kota Bekasi,” ujarnya, Kamis, 25 September 2025.
Menurut Mulyadi, sikap diam tersebut bukan sekadar masalah etika kepemimpinan, tetapi bentuk pembiaran yang berbahaya.
“Padahal, sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan partai, Tri seharusnya berada di garda terdepan menjaga kondusivitas politik, terlebih di tengah situasi masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan,” katanya.
Ia menilai, sikap Tri justru mencerminkan lemahnya kapasitas kepemimpinan.
“Ia tampak lebih sibuk mempertahankan sorotan kamera yang sedang diseting, daripada menegakkan prinsip etika dan moral dalam politik,” ucapnya.
Sejarah mencatat PDIP dan PKB merupakan dua kekuatan besar yang berkoalisi mengusung pasangan Tri-Harris pada Pilkada 2024 lalu. Namun, koalisi itu kini dinilai retak akibat konflik internal yang tak kunjung diselesaikan.
“Tri Adhianto, yang seharusnya berperan sebagai jembatan penengah, justru menutup mata terhadap konflik yang melibatkan kadernya dengan mitra politik strategis,” tegas Mulyadi.
Lebih jauh, ia juga mempertanyakan budaya politik di DPRD Kota Bekasi.
“Apakah ketegangan antarfraksi selama ini telah mencapai titik di mana konflik fisik dianggap jalan keluar? Jika dibiarkan, bukan hanya reputasi legislatif yang tercoreng, tetapi juga masa depan demokrasi lokal terancam kehilangan legitimasi,” pungkasnya.
Kini, konflik personal dua legislator sudah menjelma menjadi krisis politik antarpartai. Bagi banyak kader, langkah DPC Kota Bekasi menjadi bukti gagalnya kepemimpinan lokal menjaga soliditas internal.
Jika dibiarkan, situasi ini bukan hanya mencoreng citra PDIP di mata publik, tetapi juga berpotensi menjadi bumerang elektoral.
Desakan agar DPP PDIP turun tangan bukan hanya sinyal adanya krisis kepemimpinan di tingkat cabang, tetapi juga peringatan dini agar PDIP tidak larut dalam politik emosional yang bisa menjadi bumerang elektoral di masa depan.
Marwah partai, sebagaimana diingatkan para kader, bukan diukur dari jumlah pengacara yang bisa dikerahkan, melainkan dari kebijaksanaan elitnya dalam memilah konflik pribadi dan kepentingan partai.
Tinggalkan Balasan