PorosBekasi.com – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono di sekretariat Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Jumat malam, 15 Mei 2026, memicu perdebatan tajam di antara peserta diskusi.
Melalui tayangan dokumenter tersebut, publik diajak melihat kehidupan masyarakat adat Papua yang dinilai semakin terdesak oleh ekspansi proyek pembangunan, kepentingan korporasi, serta pengamanan aparat di kawasan hutan yang terus menyusut.
Dalam forum itu, peserta diskusi menilai laju pembangunan di Papua tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat. Mereka menyoroti deforestasi yang dinilai berlangsung atas nama program ketahanan pangan dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Bagi sejumlah peserta, Pesta Babi tidak sekadar menjadi film dokumenter, melainkan bentuk kritik visual terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap mengancam ruang hidup masyarakat adat Papua.
Ketua Forkim, Mulyadi, menegaskan agenda nonton bareng tersebut bukan untuk kepentingan politik praktis. Ia menyebut kegiatan itu sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan masyarakat adat Papua mempertahankan tanah ulayat mereka.
“Terselenggaranya nobar ini adalah isyarat bahwa banyak pihak berdiri bersama Papua untuk mempertahankan tanah adat. Bekasi salah satunya,” ujar Mulyadi, Sabtu (16/5/2026).
Forkim juga menilai proyek pembangunan nasional harus tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial dan tidak mengorbankan masyarakat adat.
Menurut Mulyadi, keberadaan hutan Papua memiliki arti penting bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keberlangsungan lingkungan secara luas.
“Hutan Papua adalah paru-paru negara. Jika adat istiadat di sana punah, kita semua kalah,” katanya.
Akademisi dan Jurnalis Ikut Soroti Papua
Diskusi tersebut turut menghadirkan akademisi dan jurnalis yang membahas persoalan Papua dari berbagai sudut pandang.
Jurnalis Ivan Faizal menilai karya investigasi seperti Pesta Babi diperlukan agar ruang demokrasi tetap terbuka dan publik bisa melihat realitas Papua secara lebih utuh.
“Masyarakat harus melihat konteks Papua yang sebenarnya, bukan sekadar narasi tunggal,” ucapnya.
Sementara itu, dosen filsafat Adi Bunardi menyinggung sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.
Ia mengaitkan kondisi Papua dengan pemikiran Tan Malaka hingga kritik Presiden Prabowo Subianto mengenai ironi negeri kaya yang rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.
Meski demikian, Adi mengingatkan pembangunan tidak boleh berubah menjadi praktik state capitalism yang justru menekan masyarakat kecil.
“Papua Bukan Tanah Kosong”
Sorotan paling tajam disampaikan Emanuel Gobay, perwakilan masyarakat Papua sekaligus pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Menurut Emanuel, Papua memiliki masyarakat adat dengan hak-hak yang tidak bisa dihapus hanya melalui kebijakan negara.
“Papua bukan tanah kosong. Di sana ada eksistensi masyarakat adat, ada hak ulayat, hak atas air, hingga keberagaman hayati,” tegasnya.
Ia menjelaskan tanah adat bagi masyarakat Papua bukan sekadar aset ekonomi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun.
Emanuel juga mengkritik sejumlah regulasi seperti UU Cipta Kerja dan mekanisme Bank Tanah yang dinilai berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat ketika izin HGU berakhir dan lahan berubah menjadi tanah negara.
“Ketika bumi terancam pemanasan global, perjuangan kami mempertahankan tanah adat sebenarnya adalah perjuangan menyelamatkan napas bumi,” tambahnya.
PSN dan Pengamanan Aparat Jadi Sorotan
Dalam diskusi itu, peserta juga menyoroti perubahan arah kebijakan industri sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga berkembang menjadi proyek PSN pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Status PSN sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) disebut membuat sejumlah proyek mendapat pengamanan ketat dari aparat TNI dan Polri.
Selain itu, forum mengkritik pola pengelolaan sumber daya alam Papua yang dianggap lebih banyak mengekstraksi hasil bumi tanpa membangun nilai tambah di wilayah asal.
Salah satu contoh yang disinggung adalah pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, bukan di Papua sebagai daerah penghasil tambang.
Tinggalkan Balasan